AMBON, Siwalimanews – Kinerja Gugus Tugas Perce­patan Penanganan Covid-19 Maluku menuai banyak kritikan. Banyak kalangan menduga ada sejumlah indikasi ketidakberesan di satuan tugas tersebut.

Bagaimana tidak, gugus tugas kerap lalai dalam menangani ben­cana kemanusiaan ini. Se­jumlah kalangan menyoroti ki­nerja gugus provinsi yang lamban bahkan tidak tegas. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku terkesan masih me­nggunakan cara-cara birokrasi ketimbang bertindak tegas.

“Gustu harus bertindak tegas. Tidak boleh lamban. Kalau mau putus mata rantai Covid-19, maka Gustu harus bertindak sedikit ke­luar dari wewenangnya, sepanjang itu untuk menyelamatkan  manu­sia. Bertindak tegas demi alasan kemanusiaan tentu rakyat men­dukung asalkan demi kepentingan rakyat,” kata tokoh masyarakat, Abraham Tulalessy kepada Siwa­lima di Ambon, Jumat (8/5).

Tulalessy menyoroti sikap Gu­gus yang lamban dikarenakan masyarakat saat ini gerah dengan berbagai informasi yang tidak akurat. Informasi yang tidak akurat itu tambah Tulalessy, jika tidak cepat ditangkal Gustu, masyarakat akan menyerapnya.

“Memang kalau kita sikapi ki­nerja gugus memang lamban. Kedepan gustu harus rubah dan menerima berbagai kritikan dari masyarakat,” ujarnya.

Hal lainnya, Tulalessy juga menghimbau kepada Gustu intens sosialisasi kepada masyarakat khusus menyangkut rapid test. Ada warga yang menolak dirapid test karena belum paham.

“Warga kan belum paham soal Covid-19. Bagi warga ini penyakit aib, sehingga  kalau dirapid me­reka malu. Nah, ini mesti disosia­lisa­si terus menerus,” himbaunya.

Soal keterlambatan tim gugus baik provinsi maupun kota dalam hal rapid test, Tulalessy meminta untuk tim gugus tidak henti-hen­tinya melakukan uji rapid. Apalagi saat ini di Pasar Mardika terdeteksi ada yang positif bahkan sudah meninggal.

“Saya himbau supaya di pasar Mardika itu bila perlu dilakukan ra­pid test massal. Termasuk dae­rah-daerah di Kota Ambon yang ma­suk zona-zona merah harus ditracking dan rapid test total,” tegasnya.

Ketua Yayasan Satu Darah Ma­luku ini berharap, Rapid tes masal itu dilakukan dengan didahului sosialisasi kepada masyarakat. So­sialisasi dilakukan untuk memi­nimalisir rasa malu dan ketakutan masyarakat terhadap Covid-19.

“Kalau tidak sosialisasi, nan­ti masyarakat yang hendak dirapid tolak, karena malu. Padahal mere­ka yang dirapid itu untuk kebaikan mereka juga. Kan mereka tidak paham dirapid itu untuk apa. Jadi intinya harus sosialisasi sebelum dirapid,” pungkas Tulalessy.

DPRD Minta Langkah Cepat

Kasus positif Covid-19 terus ber­tambah di Kota Ambon. DPRD me­minta gugus tugas untuk mela­kukan langkah cepat untuk mela­kukan rapid test massal terhadap warga yang melakukan kontak dekat dengan pasien dalam pe­ngawasan (PDP). Jangan tunggu hasil uji swab.

“Dalam kondisi yang sudah se­makin memprihatinkan ini perlu ada langkah yang cepat dari gugus tugas untuk dapat menekan pe­nyebaran virus,” tandas Wakil Ke­tua DPRD Provinsi Maluku Aziz Sangkala kepada Siwalima, Jumat (8/5).

Selain tracking, rapid test juga ha­rus dilakukan sehingga secara dini dapat mengetahui penyebaran virus corona di lingkungan masya­rakat.

“Untuk memastikan orang yang ber­interaksi dengan pasien yang ter­papar dilakukan tracking dan laku­kan rapid test, jangan hanya tracking lalu tunggu hasil swab baru dila­kukan rapid test, ini terlambat dari sisi pencegahan,”  kata Sangkala.

Pada saat dilakukan rapat koor­dinasi antara DPRD Maluku ber­sama Gugus Tugas Percepatan Pe­nanganan Covid-19, kata Sang­kala, ketua gugus tugas sudah mem­berikan jaminan bahwa nanti­nya langkah yang akan diambil gugus tugas menuju ke arah sana. “Ke­marin ketua gugus tugas sudah jamin hal itu,” tandasnya.

Politisi PKS Maluku ini mende­sak gugus tugas melakukan rapid test terhadap masyarakat  sesuai yang dijanjikan, karena ini menya­ngkut ke­hi­dupan banyak orang.

“Langkah ini perlu dilakukan segera oleh gugus tugas, sehingga masyarakat tidak  khawatir dan resah,” tandasnya lagi.

Wakil Ketua II DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa juga berharap rapid test massal dapat dilakukan oleh gugus tugas.

Ia meminta Pemkot Ambon untuk menyiapkan fasilitas untuk mela­kukan rapid test tersebut.

“Dalam melakukan rapai test membutuhkan pearlatan semen­tara peralatan terbatas sehingga Peme­rintah Kota Ambon harus siapkan fasiltas yang baik untuk melakukan rapid test terhadap para pedagang di pasar dalam jumlah yang banyak,” ujarnya.

Mailoa menilai, gugus tugas telah melakukan fungsinya de­-ngan baik. Hanya saja kesadaran masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah masih rendah. “Jika masyarakat pa­tuh dan sadar akan proteksi diri ma­ka aturan bahkan himbauan yang sampaikan harusnya dilakukan bu­kan diabaikan begitu saja,” tuturnya.

Anggota Komisi I Christianto Laturiu mengatakan, tindakan preventif harus dikedepankan untuk mencegah penyebaran virus corona.

“Jangan sampai kita harus menunggu ada kasus baru lalu dibuat kebijakan yang lebih besar, jauh-jauh hari sebetulnya harus melakukan tindakan-tindakan preventif, misalnya rapid test dalam porsi yang sangat besar,” ujarnya.

Menurutnya, aktivitas pedangan dan masyarakat di pasar Mardika dan lainnya harus diatur. Belum lagi kesadaran masyarakat yang sangat kurang. Karena itu, pemkot harus melakukan langkah- langkah konkrit di lapangan.

“Misalnya melakukan rapid test dibuat kepada lebih banyak lagi sehingga kita bisa mengetahui dan dapat mengambil tindakan atau solusi-solusi yang besar dalam pencegahan yang bisa disampaikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Direktur Lumbung Infomasi Rakyat Maluku, Yan Sariwating menilai, gugus tugas sangat terlambat dalam memutus mata rantai Covid-19.

“Kerja lambat dan tidak fokus pada sasaran memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Ketika orang dengan status PDP rapid tes positif, mestinya tim gugus harus ambil langkah melakukan rapid test terhadap orang terdekat, bukan tunggu tracking, dan tunggu hasil swab. Ini sudah terlambat, itu artinya berapa orang sudah tertular,”  tandas Sariwating.

Sariwating mengatakan, rapid test secepatnya harus dilakukan kepada orang-orang terdekat pasien yang dinyatakan positif. Tidak bisa hanya tracking dan menunggu hasil swab.

“Tracking itu kan mendata saja, kalau tunggu hasil swab baru dilakukan rapid test, banyak orang sudah terjangkit tapi bebas beraktivitas. Ini kan kerja gila dan tidak efisien kalau ingin memutuskan mata rantai. Kalau sudah ketahuan ada yang positif rapid test, sekalian orang dekat juga dirapid supaya kalau positif, orang-orang itu bisa dikarantina atau diisolasi.mandiri, bukan tunggu hasil swab,” tegasnya.

Ia menilai, makin hari kinerja tim gugus provinsi dan Kota Ambon berantakan. “Kinerja gugus tugas ini kacau. Kalau menurut saya, libatkan TNI dan Polri karena hanya dua institusi ini gerakannya cepat dan cekatan. Jangan tim gugus abaikan komponen TNI dan Polri, didalam struktur ada komponen TNI dan Polri libatkan mereka di lapangan biar cepat,” ujarnya. (S-32/S-39/Mg-6)