MASOHI, Siwalimanews – Warga di kawasan Seram Utara khususnya yang menetap di wilayah pegunungan hingga saat ini masih tetap terisolir.

Tak hanya itu, aktivitas kehidupan merekapun kian terhimpit, karena wilayahnya berbatasan langsung dengan lokasi konservasi alam Taman Nasional Manusela yang melarang masyarakat melakukan berbagai aktivitas berburu, berkebun serta lain sebagainya yang masuk dalam kawasan konservasi ini.

Untuk itu, anggota DPRD Malteng Rudolf Lailossa, mendesak pemkab serius memberi perhatian bagi masyarakat pengunungan Seram Utara. Pasalnya, selain hingga kini kondisi masyarakat masih terisolir serta sulit dijangkau, saat ini pun mata pencaharian warga makin sulit.

Masyarakat kian terhimpit akibat berbagai larangan aktivitas masyarakat di seputar kawasan taman konservasi alam, taman nasional.

Masyarakat pengunungan Seram Utara kini makin terjepit, usaha aktivitas mereka kini semakin sulit, untuk makan saja sulit. Masalahnya adalah mereka tidak bisa lagi melakukan berbagai aktivitas di hutan adat mereka sendiri, lantaran dibatasi dengan berbagai aturan hukum dalam kawasan Taman Nasional.

“Olehnya itu kami mendesak Pemkab Malteng untuk serius memperhatikan masalah ini. Bagaimanapun ribuan warga pengunungan ini juga adalah warga NKRI, warga Malteng yang juga mesti mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat lainnya di negara dan daerah ini,” tandas Lailossa.

Dijelaskan, kawasan konservasi alam Taman Nasional Manusela berada di wilayah adat 10 negeri yang ada di pengunungan Seram Utara. Bahkan sebelum kawasan konservasi alam Taman Nasional Manusela itu ada, masyarakat pengunungan itu sudah ada.

“Kita memang bernegara. Namun negarapun menghargai hak-hak adat dan hak-hak kearifan lokal masyarakat. Masyarakat yang hidup beratus ratus tahun di wilayah itu tidak bisa kita berlakukan sama dengan masyarakat pesisir. Jadi makanan mereka pun beda. babi hutan, burung,serta binatang-binatang hutan lainya adalah makanan mereka setiap hari. Kalau kemudian ini dilarang, bagaimana mereka bisa hidup. Saya kira pemkab harus serius dengan masalah ini,” tuturnya.

Yang harus dilakukan pemkab kata Lailossa, harus berkoordinasi dengan kementerian terkait yamg berwenang mengurusi taman nasional, dan pasti akan membuahkan hasil, minimal pemerintah dapat membuka jalur transportasi dengan sarana prasarana jalan ke lokasi pemukiman warga pengunungan.

“Jumlah warga di pengunungan itu puluhan ribu jiwa. Kami harap pemerintah serius. Jangan hanya duduk manis dan biarkan masalah ini berlarut larut. Saya ingin menegaskan, kita tidak bisa paksakan warga kita di gunung makan ikan. Kalau kemudian aktivitas kehidupan mereka dibatasi, saya yakin mereka akan menderita kelaparan dan kita semua menanggung dosa besar ini,” cetusnya. (S-36)