MASOHI, Siwalimanews – Pegawai honorer atau pegawai non ASN siluman alias bodong di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mulai terendus.

Cilakanya para pegawai bodong itu, bukan hanya 1 atau 2 orang saja, namun jumlanya ditengarai mencapai puluhan hingga ratusan orang.

Ketua Pusat Kajian Strategis dan Pengembangan Sumberdaya Maluku (Pukat -Seram) Fahry Asyathry menyebutkan, data honorer siluman di kabupaten tertua di Maluku ini, sedang bergentayangan di sejumlah SKPD. Dimana diduga kuat para honorer siluman itu berasal dari keluarga dan kerabat pejabat.

“Kami memiliki data otentik yang dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah honorer siluman ini sangat banyak. Dari data yang kami miliki diduga kuat sejumlah besar nama pegawai non ASN siluman itu adalah keluarga, bahkan orang dekat pejabat,” tandas Asyathry kepada Siwalima di Masohi, Kamis (6/10).

Fahry menyebutkan, yang dimaksudkan dengan siluman adalah, data nama pegawai non ASN yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pegawai honor. Namun, orangnya tidak ada. Ironisnya mereka tiap bulan menerima gaji. pertanyaannya adalah siapa yang mengambil dan menikmati gaji Mereka.

“Bayangkan jika tunjangan atau gaji pegawai honor ini rata rata 1 juta rupiah. Maka jelas selama ini ratusan juta uang rakyat dirampok dengan cara yang dilegalkan. Ini jelas perbuatan pidana. Sebab siapa yang menikmati uang haram itu,” tandasnya.

Dijelaskan, terendusnya data dan fakta pegawai honorer siluman di kabupaten bergelar Pamahanu-Nusa itu,diduga sengaja dimanfaatkan oleh pejabat tertentu untuk memanfaatkan kebijakan pendataan tenaga non ASN dilingkungan pemerintah.

“Kami menduga ada upaya sistematis yang sengaja dimainkan untuk mengakomodir tenaga non ASN siluman. Hal ini patut diduga, demi memanfaatkan kebijakan Menpan RB untuk melakukan pendataan tenaga non ASN di instansi pemerintah. Tentu ini ini harus diberantas,’ tegasnya.

Menghindari tudingan tidak mendasar, sejumlah pihak yang bisa jadi meragukan data yang dimiliki pihaknya, Fahri merilis sejumlah nama pada salah satu dinas di lingkungan pemkab Malteng. Mereka adalah, FST, ZT dan TAB.

Menyikapi temuan itu, anggota DPRD Malteng Frans J Picarima, mendesak penjabat bupati untuk menangapi hal ini dengan serius.

“Kami meminta penjabat bupati dapat segera menangapi hal ini dengan serius.  sebab, selain merugikan  negara, honorer siluman itu otomatis akan menutup ruang bagi tenaga honorer resmi untuk diangkat jika kemudian pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru, untuk mengangkat tenga honorer menjadi ASN,’ tandasnya.

Jika nantinya dalam hal ini tenaga non ASN siluman itu benar ada dan berdampak hukum kata Picarima, maka penjabat bupati tidak usah ragu-ragu mendorong masalah ini ke penyidik Polri.

“Ini harus ditanggapi dengan serius. Ini bukan masalah gampang. Tentu akan berdampak buruk, terutama bagi tenaga non ASN resmi yang sudah puluhan mengambdi bagi daerah.  Apalagi jika nantinya ada temuan gaji honorer siluman itu dicairkan. Pertanyaanya adalah, siapa yang menikmati gaji mereka. Karenanya masalah ini harus segera diselediki dan dituntaskan”Tutup Picarima.(S-17)