AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku kembali geram dengan sikap yang ditunjukan pimpinan OPD yang terkesan tidak mengindahkan panggilan lembaga terhormat itu.

Kecaman kali ini dilontarkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin terhadap Direktur RSUD dr M Haulussy Nazaruddin yang tidak hadir dalam rapat kerja bersama, guna membicarakan permasalahan yang ada di rumah sakit itu termasuk, pembayaran jasa medis tahun 2021.

“Direktur Haulussy beralasan sementara menguji PIM III, dia ikut PIM II dan sekarang menguji PIM III, makanya saya juga bingung, pihak RSUD datang kesini untuk apa, katanya ingin merubah manajemen RSUD Haulussy, kalau begitu fokus kesitu dan  tidak usah ikut PIM-PIM lah,” kesal Rovik kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (6/10).

Komisi IV kata Rovik, telah melayangkan melayangkan panggilan kedua kepada Nazaruddin, tetapi lagi-lagi tidak hadir untuk membahas hak-hak tenaga kerja yang selama ini telah bekerja sebagai garda terdepan dalam penanganan covid-19.

Nazaruddin mestinya memberikan perhatian serius terhadap permasalahan pembangian jasa covid-19 tahun 2021 yang hingga saat ini belum terbayarkan karena alasan petunjuk teknis yang belum ada kesepakatan bersama.

Baca Juga: Operasi Zebra Digelar, Ini Prioritas Pelanggaraan yang Harus Dihindari

Karena itu, Komisi IV DPRD pun menunda pembahasan jasa covid-19 dengan catatan jika Nazaruddin juga tidak hadir, maka akan dilakukan tindakan tegas dengan melibatkan aparat kepolisian guna menghadirkannya di gedung DPRD.

“Mekanisme kita jelas. Kalau besok tidak rapat lagi, maka kita akan surati Polda atau Polres sesuai dengan tata tertib DPRD, kita bisa panggil paksa,” tegas Rovik

Rovik menegaskan, Komisi IV memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak tenaga kesehatan dibayarakan, artinya jangan sampai orang-orang di garis terdepan yang kerja setengah mati tidak mendapatkan hak yang seharusnya diperoleh.

“Jujur saja, kalau menurut saya pribadi anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon sudah selayaknya direktur ini diganti, cari yang mau lah ngurusin RSUD. Ada banyak kok kader-kader kita di RSUD itu, buat apa ambil yang dari luar kalau dari dalam ada,” cetusnya.(S-20)