DOBO, Siwalimanews – Aksi demonstrasi menolak perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro, juga terjadi di Kota Dobo, Kabupaten Aru, Kamis (22/7).

Aksi yang digelar di Gedung DPRD Aru ini dilakukan oleh sejumlah pedagang dan didominasi oleh ibu-ibu. Mereka mengaku, kecewa dengan pemberlakuan PPKM yang menyebabkan mereka tidak dapat berjualan dengan baik, yang berimbas pada kebutuhan hidup sehari-hari.

Kedatangan para pedagang ini diterima langsung Ketua DPRD Aru, Udin Belsegaway dan sejumlah anggota DPRD lainnya.

“Anak-anak kami masih memerlukan biaya untuk makan, sekolah dan lainnya, dan itu di dapat dari kami berjualan di pasar dan pelabuhan, namun kini dibatasi, lalu kami mau kasih makan, kasih sekolah anak dengan biaya apa,” ucap Aca Arloy dalam orasinya.

Selain itu, mereka juga mengharapkan agar aparat yang melakukan tugas di lapangan janganlah memperlakukan mereka seperti hewan yang harus dipukul dan dianiaya.

Pedagang lainnya Yoke, meminta agar tindakan yang dilakukan petugas kepada mereka bukan merupakan suatu edukasi, yang seharusnya mereka lakukan adalah sosialisasi secara maksimal, sehingga pedagang maupun masyarakat mengetahuinya dengan baik.

“Kami ini orang-orang dengan pendidikan yang rendah yang hanya berjualan demi menyambung hidup keluarga kami dari hari ke hari. Olehnya, kami minta tolong agar pemerintah dan tim gugus Covid-19 dapat melihat kondisi kami masyarakat kecil ini, karena kami sangat sengsara,” cetusnya.

Ketua DPRD Aru, Udin Belsegaway didepan para pedagang menjelaskan, PPKM dan vaksinasi merupakan program nasional dan itu merupakan instruksi presiden yang secara nasional diberlakukan.

“Terkait dengan persoalan yang disampaikan ini, saya akan minta Ketua Pansus Covid DPRD segera undang tim gugus untuk membicarakan hal ini,” janjinya.

Awalnya kata Udin, disaat virus ini masuk di Aru, dirinya tidak percaya, namun ketika saudaranya yang terpapar, maka sampai saat ini ia percaya, bahwa virus itu benar-benar ada.

Untuk itu ia berharap, PPKM dan program vaksinasi dapat dijalani dengan baik oleh semua masyarakat Aru.

“Sekali lagi saya tegaskan, dalam waktu dekat kami akan panggil tim gugus untuk bicarakan hal ini, serta minta sosialisasi terus dilakukan sehingga seluruh masyarakat tahu dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Aru Husein Tuborpon menambahkan, apa yang disampaikan ibu-ibu akan dibicarakan, karena dampak dari penerapan PPKM ada bantuannya kepada yang terdampak.

“Kita tunggu aturannya sehingga itu dapat dijalankan,” tandasnya. (S-25)