AMBON, Siwalimanews – Tokoh masyarakat Pulau Seram menuding proyek ini sebagai akal-akalan pemerintah, ka­-rena tidak sejalan de­-ngan visi dan misi ke-pala daerah.

Rencana Pemerintah Pro­vinsi Maluku untuk mela­ku­kan pra feasibility study  ren­cana induk perkeretaapian di Pulau Seram, oleh  Stevin Me­lay, pengajar FKIP Unpatti, disebut sebagai program akal-akalan.

Putera Seram ini bahkan mempertanyakan apakah feasibility study itu merupakan ba­gian dari visi dan misi gu­bernur dan wakil gubernur dalam muatan RPJMD atau tidak.

“Kalau tidak, maka saya ka­takan ini program akal-akalan dan sangat prihatin. Karena tidak ada kontrol dari guber­nur dan wakil gubernur,” ujar Melay, kepada Siwalima, Selasa (15/6) siang.

Melay menilai idealnya ang­garan studi kelayakan digu­nakan untuk mereali­sasi­kan misi keempat gu­bernur dan wakil gu­bernur sebagaimana termaktub dalam rencana pemba­ngu­­nan jangka me­nengah daerah (RPJ­MD), tentang peni­ng­katan infrastruktur dan membangun konekti­vitas antar pulau.

Baca Juga: Tim Puslitbang Polri Lakukan Penelitian di Buru

“Sebagai orang Seram, saya mau katakan belum menjadi kebutuhan­lah. Lebih baik anggaran studi ke­la­yakan itu digunakan untuk mereali­sasikan misi dan visi gubernur dan wakil gu­bernur, tentang peningka­tan infra­struktur dan membangun ko­nektivitas antar pulau,” ujar Melay.

Kalaupun itu merupakan program turunan dari RPJMD, yang dituang­kan dalam rencana kerja pemerintah daerah, dari sisi urgensi dan ke­butuhan, belum dibutuhkan oleh masyarakat di Pulau Seram saat ini.

“Karena kalau misalkan studi ke­layakan dilakukan lalu rekomen­dasinya boleh dilanjutkan itu tidak masalah. Ya nantilah dia menjadi muatan akademik untuk perencana­an jangka menengah dan panjang. Tapi kalau misalkan ketika dilakukan studi kelyakan dan rekomendasi atau hasil studi itu saat ini di Pulau Seram belum membutuhkan pemba­ngunan jalur perkeretaapian, maka ini kan nanti yang terjadi adalah penghamburan uang. Lebih baik Rp 500 juta itu digunakan untuk pem­berdayaan,” jelasnya.

Melay mengkritik kebijakan Pem­prov, dimana Gubernur dan Wakil Gubernur tidak fokus pada skala prioritas, khususnya pada visi dan misi mereka berdua.

“Saya kira idelanya gubernur dan wagub harus fokus untuk melihat skla prioritas dari visi dan misi beliau itu mana yang menjadi prioritas, dibanding melakukan sesuatu yang tidak mendesak untuk masyarakat. Bagaimana pemerintah melakukan intervensi terhadap peningkatan infrastruktur di wilayah Seram yang masih terisolasi karena jalan dan jembatan itu belum layak, disamping pertumbuhan ekonomi masyarakat yang rendah, dibandingkan studi kelayakan yang menghambur-ham­burkan uang,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, Pem­prov Maluku berencana membangun ke­reta api di Pulau Seram. Renca­na­nya jadi program Dinas Perhubu­ngan, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Proyek itu bahkan sudah dilelang, seperti dilansir laman lpse.maluku­prov.go.id, dengan nama paket Pra Study Kelayakan Rencana Induk Perkeretaapian.

Tak tanggung-tanggung, proyek dengan kode tender 15594288 itu menelan dana hampir setengah mi­liar rupiah.

Adapun lokasi proyek tersebut meliputi Pulau Seram, dimulai dari Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah.

Proyek fantastis ini kontan men­dapat tanggapan berbagai kalangan, lantaran kereta api sama sekali bukan kebutuhan mendasar bagi masya­rakat Maluku saat ini.

Publik menganggap, daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi seperti Sulawesi Selatan saja, masih belum bisa menghadirkan kereta api kepada warganya. Pada­hal, kondisi alam di sana, relatif lebih datar dibanding di Maluku yang banyak perbukitan.

Kendati begitu, Kepala Dinas Per­hubungan Maluku, Muhammad Malawat berdalih dan mengatakan proyek tersebut masih dalam taraf pra studi kelayakan.

“Kegiatan di Dishub baru Pra FS atau Pra Feasibility Study. Jadi baru mau distudikan apa layak atau tidak. Baru Pra FS,” tulis Malawat dalam pesan WhatsApp kepada Siwa­lima, Selasa (15/6).

Pemberdayaan

Pembantu Rektor Satu Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon Yance Rumahuru menegaskan, saat ini masyarakat Pulau Seram sama sekali tidak bermimpi apalagi sampai membutuhkan moda trans­portasi kereta api.

“Orang Seram sebetulnya saat ini bukan soal butuh kereta api. Tapi butuh perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Disisi lain, mas­yarakat harus diberdayakan supaya ekonomi itu tumbuh dan punya akses. Sebab persoalan yang paling utama itu akses­bilitas. Jadi trans­por­tasi itu  harapannya supaya mem­buat akses itu lebih baik. Tapi ter­nyata belum. Jalan dan jembatan saja belum mampu untuk diperbaiki. Bahkan ada wilayah-wilayah di Se­ram yang sama sekali belum menik­mati infrastruktur jalan. Lalu kemu­dian listrik, pendidikan dan kese­hatan. Semua ini belum disentuh di Seram padahal itu kebutuhan dasar,” jelas Rumahuru.

Kepada Siwalima, Selasa (15/6), Rumahuru mengaku tidak menolak kebijakan kereta api, karena itu untuk waktu jangka panjang. Hanya saja ia pesimis, program ini meru­pakan “pemanis bibir” karena se­suatu itu masih abstrak dan masih sangat jauh.

“Kami orang Seram tidak menolak kebijakan kereta api itu, tapi jangan sampai itu kemudian menjadi “gula-gula” karena masih abstrak sekali  dan masih sangat jauh,” tegasnya.

Rumahuru berharap studi kelaya­kan itu jangan dijadikan proyek asal-asalan, contoh kasus bandara di Wahai, yang studinya itu cuma butuh legitimasi akademisi, padahal itu tidak layak.

“Jadi itu yang saya maksudkan, studi kelayakan jangan dijadikan proyek asal-asalan sebab itu bukan kebutuhan. Dari pada anggaran itu dibuang untuk sesuatu kegiatan yang tidak urgen, mending dipakai untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara pemberdayaan atau lain-lain sebagainya,” ungkap Rumahuru.

Bukan Prioritas

Tokoh masyarakat Seram lainnya, Stenly Salenussa mengatakan, ren­cana kereta api dibangun di Seram merupakan sebuah impian ke depan dan itu wajar-wajar saja. Tapi hal itu bukan prioritas. Saat ini masyarakat di Pulau Seram masih butuh pen­didikan dan kesehatan.

“Bagi saya dari perspektif aka­de­misi artinya rencana bangun kereta api itu impian kedepan dan wajar-wajar saja sebagai bagian dari peme­rataan dan kemajuan pemba­ngunan. Tapi lagi-lagi mari kita lihat apa yang menjadi prioritas dan yang dibu­tuhkan masyarakat di Pulau Seram,” kata Selenussa kepada Siwalima, Selasa (15/6) siang.

Staf pengajar pada Fakultas Eko­nomi UKIM ini malah memberi usulan kepada Pemprov untuk mem­buka dan menambah transportasi laut.

“Bangun pelabuhan-pelabuhan yang bisa mendistribusikan hasil-hasil pertanian. Hasil-hasil perika­nan bahkan distribusi manusia. Atau juga bisa katakanlah mencari salah satu lokasi yang baik di Seram itu lalu membuat pelabuhan udara, itu akan jauh lebih baik,” usul Sale­nussa.

Dia takutkan rencana pembangu­nan kereta api di Pulau Seram hanya sebuah program yang dikemas untuk menjadi kepentingan politik kedepan, guna meraup kekuatan suara di Pulau Seram.

Dipertanyakan

Politikus asal Pulau Seram, Mar­cus Pentury mempertanyakan dari mana ide pembangunan kereta api di Pulau Seram.

“Kalau itu datangnya dari peme­rintah pusat itu berarti mereka belum memahami problematika perhubu­ngan di Maluku secara komper­hensip. Tapi jika datangnya dari Pemprov, maka semestinya mereka melakukan telaah skala prioritas terhadap problematika yang ada di Maluku, seyogyanya itu yang men­jadi catatan awal sebelum kita masuk pada sebuah proses merancang sebuah pembangunan transportasi secara konprehensip,” ungkap Pen­tury, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Selasa (15/6).

Dikatakan, ide dan gagasan mem­bangun itu harus didukung, namun yang terpenting adalah semua pe­rencanaan itu harus secara komper­hensip.

“Ide ini menurut saya baik tapi apakah program ini sangat mende­sak saat ini sementara saat ini saja Pemprov tidak melihat skala prioritas jalan dan jembatan di Pulau Seram lalu mau membangun kereta api. Pertanyaannya, seberapa besar par­ti­sipasi, kegunaan dan manfaat dari sebuah transportasi kereta api itu, apakah sudah dihitung soal man­faatnya?” tanya mantan Anggota DPRD Maluku ini.

Menurut Pentury, saat ini per­soalannya terkait data base tentang problem perhubungan Maluku di Pulau Seram.

“Per hari ini apakah program ling­kar Seram itu sudah jalan dengan baik, ini harus dikaji apakah ini harus didahulukan sebagai skala prioritas kemudian karena kebutuhan yang sangat mendesak dari transportasi kereta api, tentu dari lalu lintas manu­sia dirasa hemat saya itu menjadi kajian yang panjang dan dalam juga, kalau untuk misalnya kereta ini menjadi jasa angkat barang atau orang, maka bisa menjadi pertimba­ngan karena melintasi pulau yang berpo­tensi pada produksi pertanian dan lain-lain. Tapi lagi-lagi buat saya, ini bukan skala prioritas,” tegasnya.

Utamakan Jalan Raya

Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Seram Bagian Ti­mur, Fauzan Husni Alkatiri menga­takan rencana pembangunan rel ke­reta api di pulau Seram belum men­jadi kebutuhan yang mendesak.

Menurutnya, sampai saat ini ada beberapa daerah di Kabupaten SBB yang masih terisolir, sehingga perlu untuk menjadi perhatian pemerin­tah.

Kepada Siwalima, Selasa (15/6), Alkatiri menegaskan jika yang menjadi dasar pikir pemerintah ialah produk­tifitas masyarakat, maka mestinya jalan yang tinggal sedikit tersebut dise­lesaikan dahulu dari pada pemba­ngunan rel dengan menggunakan anggaran yang cukup besar.

“Rel termasuk infrastruktur tetapi harus dilihat pembangunan rel kereta api ini membutuhkan sumber dana yang besar jangka panjang, se­dangkan anggaran untuk pemba­ngu­nan jalan ini tidak banyak hanya membutuhkan niat baik dan kese­riusan pemerintah saja,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Raja Negeri Waraka, R Lailosa mengatakan bila kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat maka sebenarnya itu hal yang penting tetapi Pemprov Malu­ku harus realistis dengan kondisi yang ada di Pulau Seram saat ini.

Dikatakan, sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang berada di pegunungan yang berlum terjangkau dengan infrastruktur. Pulau Seram yang tidak bisa disa­makan dengan Jawa karena kondisi air yang tidak menentu sehingga terkadang terjadi banjir yang dapat berpotensi merusak infrastruktur rel kereta api itu.

Pemerintah Provinsi Maluku mes­ti­nya melihat hal lain untuk diprio­ritaskan seperti jalan yang belum tuntas. Karena itu, Lailosa menilai rencana pembangunan rel kereta api untuk saat ini belum tepat karena lebih baik Pemerintah Provinsi Ma­luku memprioritaskan jalan dan jembatan yang belum tuntas.

Sementara itu, Putra Seram lain­nya, Salmon Latupatulia mengata­kan pada dasarnya jika pemba­ngu­nan rel kereta api tersebut untuk ke­pentingan masyarakat tidak menjadi masalah. Tapi Pemprov juga harus realistis untuk melihat kebutuhan yang mendesak.

“Sampai sekarang saja banyak jembatan yang belum selesai diker­jakan, lalu kemudian ada rencana untuk membuat kereta api di Pulau Seram,” tandasnya kepada Siwa­lima, Selasa (15/6) siang.

Mantan anggota TNI ini khawatir jika nantinya dipaksakan akan men­jadi proyek yang mubazir, artinya rencana itu berjalan dan di tengah jalan mandek itu merugikan keua­ngan negara.

Menurutnya, dari pada nantinya menjadi proyek yang mandek, lebih baik Pemprov fokus untuk memba­ngun jalan dan jembatan.

Apalagi, masyarakat di pegunu­ngan sampai saat ini belum meng­alami kemerdekaan seperti pendidi­kan dan jalan yang masih jauh dari harapan. “Sebenarnya fokus Pem­prov harus kesana untuk membuka daerah yang terisolasi, supaya rasa keadilan sila kelima dirasakan oleh masyarakat Pulau Seram,” cetusnya. (S-50)