AMBON, Siwalimanews – Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Ambon memaparkan penyerapan anggaran triwulan I di hadapan komisi I DPRD, Kamis (2/6).

Penyerapan anggaran yang dipaparkan mitra komisi tersebut, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata Bagian Kesejahteraan Rakyak, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Keuangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) dan OPD lainnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Jafri Taihuttu, usai Raker kepada wartawan mengatakan dari hasil rapat diketahui, penyerapan anggaran maksimal per triwulan I 2022, baru dilakukan dua OPD, Kesra dan Dinas Kesehatan.

Sementara untuk OPD lainnya, sudah berjalan, namun lebih kepada belanja rutin, termasuk gaji pegawai.

“Jadi rapat ini, kita mau cek dan ricek soal penyerapan anggaran triwulan I dari seluruh OPD mitra, termasuk 5 camat. Yang baru jalan penyerapan anggaran triwulan I itu ada pada Kesra dan Dinkes, yang lain itu belum, masih berpusat pada pos belanja rutin dan gaji ASN,” jelas Taihuttu.

Baca Juga: Dua Triwulan Sertifikasi Guru Diduga Mengendap di Dinas

Dengan itu, maka ini akan jadi bahan evaluasi bagi komisi, sekaligus referensi untuk mengawal dan akan membuat evaluasi-evaluasi agar semuanya bisa berjalan secara baik.

“Semuanya jalan penyerapannya, tapi terbanyak penyerapan untuk belanja rutin. Semua, di Kecamatan juga dan OPD Pariwisata. Namun yang maksimal penyerapannya itu di Kesra soal dana-dana sosial. Untuk Dinkes ini kan covid sudah menurun, jadi penyerapannya menurun,” katanya.

Disamping itu, terkait persoalan pada OPD lain, seperti Badan Bencana, Dinas Kesehatan dan lagi-lagi soal kondisi keuangan Kota Ambon.

“Banyak kawan-kawan (anggota DPRD) memberi atensi soal pemelihan raja definitif di 11 Negeri. Soal ini, pekan depan kita akan undang Kabag Pemerintahan, asisten I, 5 camat termasuk saniri dan penjabat raja. Substansinya dimana. Hal itu agar kita tuntaskan ini. Ini penting agar pelayanan publik juga berjalan secara baik,” tuturnya.

Karena, lanjut Taihittu, pelayanan publik itu berawal dari bawah, yaitu desa maupun kelurahan, dan itu menjadi konsen komisi.

Selain itu, dalam rapat itu juga membahas terkait penambahan kursi DPRD menjadi 40 kursi.

“Kami berharap, kedepan DPRD 40 kursi, dengan itu maka jumlah penduduk di Kota Ambon harus 400 ribu. Tapi masih bertengker diangka 380 sekian ribu. Tapi dengan sisa waktu berapa tahun sebelum pemilu ini, lebih banyak intens rapat koordinasi dengan capil dan nanti kita libatkan camat, raja dan lurah dan juga Dinkes soal jumlah-jumlah kelahiran yang segera didaftarkan,” jelasnya.

Karena ini menjadi perjuangan bersama, maka Dinkes juga akan fokus ke rumah-rumah sakit untuk mendata kelahiran bayi agar segera didaftarkan. Agar dapat mencapai angka 400 ribu itu.

“Karena nanti mahasiswa Ambon misalnya yang akan hijrah ke luar, itu juga berpengaruh walaupun ada yang urban. Termasuk pegawai yang akan pindah tempat, itu juga dibahas. Makanya ini juga menjadi konseren kita,” ucapnya. (Mg-1)