AMBON, Siwalimanews – Bendahara DPD KNPI Maluku, Nikolas Okmamera menegaskan, Kadispora Provinsi Maluku, Sandi Wattimena, harusnya paham aturan main organisasi kepemudaan yang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dilevel nasional. Pasalnya,  dinamika kepemudaan ditubuh KNPI, baik dari pusat sampai daerah masih berjalan dan Pemerintah Pusat, baik Kemenkumham maupun Menpora sampai sekarang tidak bisa menetapkan siapa yang sah atau tidak.

Hal ini ditegaskan Okamamera menyusul beredarnya vidio yang memperlihatkan  Gubernur Maluku Murad Ismail,  dengan didampingi Kadispora Provinsi Maluku Sandi Wattimena, dan seorang pemuda yang menggenakan jaket KNPI, sedang mengeluarkan statemen terkait KNPI.

Menurutnya, statement tersebut menunjukan ketidakpahaman Gubernur maupun Sandi terhadap organisasi.

“Sandi dengan kurangnya pengetahuan dengan sengaja menggiring Gubernur Maluku untuk masuk dalam  dinamika yang bukan wilayah Gubernur ini, untuk memutuskan siapa sah atau tidak. Mestinya, Sandi menyurati dan berkoordinasi dulu ke pusat/Kemenkumham, untuk meminta kejelasan apa benar lembaga ini telah mengeluarkan Surat Keputusannya terkait DPP KNPI,” tandasnya dalam rilis yang dikirimkan kepada Siwalima, Rabu (28/9).

Dikatakan, Sandi mestinya mendudukan legal standing dari organisasi besar ini, sehingga informasi yang diterima Gubernur selaku Kepala Daerah, juga falid karena dengan statemen yang dikeluarkan Gubernur dalam video tersebut, menandakan, Kadispora Maluku tidak paham tata kelola pemerintahan.

“KNPI adalah mitra sejajar serta kritis Pemerintah, dia tidak dibawah Pemerintah. Karena mitra, maka Pemerintah hanya dan harus mengakomodir  KNPI. Dengan ini kami menilai, apa yang dilakukan Kadispora justru telah menimbulkan antipati pemuda terhadap Gubernur. Kami merasa, Kadispora ini mau merusak nama baik Gubernur dimata pemuda Maluku,” katanya.

Pihaknya juga meminta, agar  Gubernur lebih teliti dan bijak dalam menelaah dinamika KNPI karena ini organisasi besar dengan segudang tokoh dan rekam jejak di negara ini. Karena, untuk menyatukan DPD KNPI di daerah, termasuk Maluku maka terlebih dahulu menyatukan di level pusat, yaitu DPP KNPI, bukan hanya sekedar statemen seperti yang terlihat dalam video yang beredar.

“Memangnya dengan suara Gubernur lalu KNPI di Maluku bisa bersatu, itu hal yang sulit terjadi. Dan ini cara Sandi yang sangat merugikan nama baik Gubernur Maluku di mata pemuda. Banyak komentar pasca video itu dipostingan di medsos dan itu semua mendeskreditkan Gubernur. Apakah tidak bertemu Gubernur lalu organisasi besar ini jadi mandek dan tidak eksis, kan tidak. Organisasi ini independen,” tandasnya.

Pihaknya memberikan apresiasi atas niat baik Gubernur Maluku yang ingin menyatukan pemuda di Maluku, namun caranya bukan dengan duduk bersama salah satu pihak saja. “Selama ini dari mana, tiba-tiba nongol lagi di Maluku. Ini sangat salah dan justru tambah memperkeruh suasana kebatinan para pemuda di Maluku yang saat ini sedang tenang dengan proses yang mereka jalani di Maluku,” cetusnya.

Terkait hal itu, pihaknya meminta Gubernur mengevaluasi Kadispora Provinsi Maluku, dan jika dianggap perlu, dinonjobkan dari jabatannya sekarang. (S-25)