AMBON, Siwalimanews – Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benjamin Noach menyoroti pe­nyerangan terhadap kantor bupati yang merupakan fasilitas negara, pada Rabu (7/12) lalu harus di­selesaikan secara hukum.

Peristiwa ini diketahui dari akun tik tok atas nama Diskominfo MBD (diskomunfombd) yang beredar luas didunia maya.

Dalam akun tik tok tersebut, terli­hat Bupati Kabupaten MBD, Be­nyamin Noah sepertinya sedang memimpin apel pagi menyam­pai­kan, bahwa “penyerangan yang terjadi terhadap Kantor Bupati, itu adalah penyerangan terhadap fa­silitas umum, maka akan dise­lesaikan secara hukum.

“Tidak peduli siapa orangnya, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat baik langsung mau­pun tidak langsung mendanai, memberikan pikiran, memberikan dorongan dan memprovokasi, maka akan disele­saikan sesuai Undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Penyerangan itu, lanjut bupati, adalah upaya sistematis merong­rong pemerintahan daerah.

“Ada upaya provokatif pemben­turkan aparat penegak hukum dengan rakyat. Mereka adalah provokator-provokator yang harus kita basmi,” katanya.

Ditegaskan, wajib hukumnya bagi ASN untuk melindungi seluruh aset pemerintah daerah dan se­luruh aset negara, dan untuk me­negakan ke­hormatan Pemerintah daerah.

“Kasihan rakyat dibenturkan, dibelokkan informasi ke mereka, rakyat jadi korbannya”

Sementara itu, Kadiskominfo Ka­bupaten MBD, Weruhair A A Petrusz  yang dikonfirmasi Siwa­lima via pe­san whatsapp, Selasa (13/12) hanya mengatakan, bahwa dirinya masih sibuk karena sedang mengikuti ke­giatan, dan akan memberi kabar jika sudah selesai. “Sebentar ya, saya lagi ada kegiatan penutupan diklat,” tulisnya singkat

Warga Moa Ngamuk

Seperti diberitakan sebelumnya, aksi damai warga Moa berakhir ri­cuh, lantaran mereka tak mau dite­mui Bupati Benjamin Thomas Noach. Ratusan warga Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang tergabung dalam Aliansi Moa Bersatu, men­duduki Kantor Bupati MBD, Rabu (7/12).

Dalam aksi yang dilakukan sejak pukul 11.00, ratusan massa demo­n­stran menuntut untuk segera ber­temu dan bisa berdialog dengan bupati, terkait pelantikan pelak­sana tugas Sekda MBD.

Selain itu mereka juga menuntut mantan Direktur Utama PT Kal­wedo, Benyamin Thomas Noach, yang kini menjabat Bupati MBD, diperiksa jaksa, terkait dugaan tindak pidana korupsi KMP Masela.

Sayangnya aksi tersebut ber­akhir ricuh, yang diduga buntut dari permintaan pendemo yang me­minta Bupati Noach menemui mereka.

Massa yang emosi kemudian melempari Kantor Bupati dengan batu. Massa yang brutal, lalu merusak seluruh jendela kantor Bupati MBD.

Tampak pihak kepolisian mele­rai para pendemo. Namun, aparat keamanan terlihat tidak sebanding dengan massa.

Tekanan massa yang brutal, membuat sejumlah anggota kepo­lisian memilih berlindung untuk menghindari lemparan batu.

“Lempar kantor. Bila perlu katong palang kantor Bupati MBD, kalau Bupati MBD tak kunjung diperik­sa, “teriak salah satu pendemo, se­bagaimana video yang beredar luas di masyarakat dan juga dite­rima Siwalima.

Terdengar suara tembakan senjata api milik aparat keamanan yang mengawal aksi demo.

Terlihat gas air mata juga sem­pat ditembakan aparat keama­nan untuk menghalau dan membu­barkan aksi massa.

Massa ngotot bertemu bupati, untuk mendengar penjelasan perihal pelantikan pelaksana ha­rian Sekretaris Daerah menggan­tikan Alfonsius Siamiloy, yang ditahan beberapa waktu lalu oleh pihak Kejaksaan Negeri MBD.

Aksi massa AMB yang menda­patkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian MBD, serta personel Satpol PP ini juga guna mempertanyakan proses hukum dari kasus dugaan korupsi KMP Ma­sela, sebab terkesan aparat penegak hukum tebang pilih.

“Masa untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi SPPD fiktif yang kini menjerat Sekda MBD Alfonsius Sianmiloy yang adalah tua kami langsug ditahan, semen­tara kasus dugaan korupsi KMP Masela tidak jalan ada apa ini,” teriak para demonstran.

Apalagi menurut para demon­stran, informasi yang beredar di masyarakat MBD saat ini bahwa, mantan sekda ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh ke­jaksaan karena ada skenario diba­lik semua ini.

“Kami datang ke sini dengan tujuan untuk minta kejelasan dari Bupati Benyamin Thomas Noach terkait dengan penahanan Sekda Alfonsius Sianmiloy dalam kasus SPPD fiktif, karena beliau adalah orang tua dan harga diri kami orang Moa, maka kami kesini untuk minta kejelasan dari pemda ke­napa sampai orang tua kami bisa ditahan,” teriak salah satu orator.

Para demonstran ini menuntut Bupati Noach harus hadir di depan mereka untuk dapat menjelaskan persoalan tersebut, namun kurang lebih hampir lima jam para demon­stran melakukan orasi secara bergantian, bupati tak kunjung menemui mereka.

Karena merasa aksi mereka tak dihargai, maka para demonstran me­milih untuk melakukan pema­la­ngan kantor bupati, namun aksi mas­sa ini dilerai oleh aparat kepo­lisian.

Lantaran tak dapat melam­piaskan keinginannya untuk me­nye­gel kantor bupati, suasana semakin memanas seperti dalam video yang diperoleh Siwalima massa mulai terlihat tak terkendali, bahkan dalam video itu terdengar suara-suara teriakan yang mem­pro­vokasi massa untuk mela­kukan pelemparan.

Dari situlah massa mulai mela­kukan pelemparan ke arah kantor bupati mengakibatkan seluruh kaca depan kantor tersebut hancur, aparat kepolisian mencoba untuk melerai aksi itu, namun massa semakin ngamuk.

Bahkan beberapa warga dan pegawai turut terluka akibat terkena lemparan batu maupun pecahan kaca. Melihat situasi sudah mulai tak terkendali, akhirnya aparat kepo­lisian melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa.

Namun masih juga ada massa yang terus melakukan pelemparan ke arah kantor bupati, sehingga aparat kepolsian kemudian meng­amankan sejumlah demonstran dan dinaikan ke atas truk untuk di­bawa ke Mapolres guna diinte­rogasi, seperti yang terlihat dalam video yang diperoleh Siwalima.

Dames Lewansorna, salah satu kooordinator lapangan kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Rabu (7/12) mengungkapkan, pihaknya tidak ingin ada pelantikan pejabat harian sekretaris daerah sebab belum ada putusan tetap.

“Menyikapi persoalan terkait dengan penahanan Sekda MBD oleh Kejaksaan Negeri MBD di Kota Ambon, Senin, 28 November 2022 lalu bagi kami secara terang-te­rangan melecehkan norma-norma adat, serta penahanan Sekda MBD murni permainanan aktor-aktor dikubuh pemerintahan,” ujarnya.

Bagaimana tidak, berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keua­ngan Perwakilan Maluku Tahun ang­garan 2017-2018, tidak ada te­muan terkait dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif di Kabu­paten MBD, tapi anehnya sekda ditahan dengan dalil adanya te­muan akan tetapi tidak disertai dengan bukti-bukti yang akurat terkait SPPD Fiktif.

Dikatakan, bertalian dengan hal ini kami yang tergabung dalam AMB melakukan demostrasi terha­dap persoalan penahanan sekre­taris daerah MBD oleh kejaksaan Negeri Kabupaten MBD.

“Kami hanya menuntut agar adanya trasparansi dan keadilan di Negeri Bumi Kalwedo seba­gaimana ungkapan kalimat yang dipekikan oleh seorang ilmuan MSW mengatakan bahwa, kita adalah generasi petarung sejarah hari esok adalah milik kita perta­rungan belum selesai selama ke­tidakadilan masih terjadi diaman-mana,” ujar Dames.

Dalam aksi tersebut pihaknya menyampaikan beberapa poin tuntutan.

Adapun tuntutan massa antara lain, pertama, menolak dengan tegas pelantikan pelaksana harian Sekretaris Daerah, dengan alasan belum keputusan pengadilan tetap yang menyatakan sekda bersalah.

Dua, menolak kuasa hukum pemerintah daerah MBD dikare­nakan selama pemeriksaan sampai ditetapkannya sekda sebagai tersangka, tidak pernah ada pen­dampingan hukum oleh pemda.

Tiga, Mendesak bupati untuk segera memproses hukum terha­dap suadara Kim Devits Marcus yang secara terang-terangan me­nghina serta mencemarkan nama baik bupati MBD Benyamin Thomas Noach.

Empat, apabila Bupati  tidak me­ngindahkan permintaan ini, maka masyarakat Moa tidak akan segan-segan melakukan pemalangan ter­hadap semua perkantoran dilingkup pemerintahan MBD.

Setelah dibacakan tuntutan di hadapan Asisten II Pemkab MBD, Jhon Lewnufna para pendemo meminta agar Bupati Benyamin Noach menemui mereka dan men­jelaskan hal tersebut.

“Alasan begitu cepat ingin me­lantik penjabat Sekda namun kami menunggu sekitar lima jam Ber­langsung Dirinya tak Kunjung me­nemui kami, maka kami pendemo yang jumlahnya sekitar 400 ratusan orang tadi berinisiatif untuk palang seluruh kantor Namun dicegat oleh pihak kepolisian maka terjadi ricuh tadi,” tandas Dames.

Dia mengakui, kericuhan yang terjadi sehingga masyarakat me­lem­par kantor bupati sebagian bentuk kekecewaan karena menu­nggu bupati sudah lima jam namun tak kunjung menemui mereka.

Amankan 36 Orang

Kordinator aksi AMB Dames Lewansorna mengaku, ia bersama 36 rekannya diamankan di Mapolres, namun hanya 5 orang yang dimintai keterangan.

“Saat ini kami hanya masih tunggu arahan dari pak kapolres, kami tunggu jemputan untuk kembali ke rumah kami,” jelasnya.

Sementara Kapolres MBD AKBP Pulung Wietono yang dikonfirmasi Siwalimanews melalui aplikasi WhatsAppnya, Rabu (7/12), membenarkan kejadian tersebut.

“Meskipun aksi demosntrasi yang digelar di kantor bupati ricuh, namun kondisi kamtibmas di Kota Tiakur, Ibu Kota Kabupaten MBD aman terkendali. Berikan saya waktu untuk siapkan data baru saya jelaskan,” tulis Kapolres lewat pesan WhatsAppnya. (S-26)