AMBON, Siwalimanews – Jaksa Agung, ST Burhanudin resmi me­lantik Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Undang Mugopal sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku mengantikan Rorongo Zega yang kini menjabat Direktur Ekonomi dan Keuangan pada JAM Intel Kejaksaan Agung.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi kepada wartawan Kamis (29/7) menjelaskan, jabatan ke­duanya dikukuhkan dalam upacara pelantikan, pe­ngambilan sumpah jaba­tan, dan serah terima jabatan pejabat Eselon II Kejaksaan Republik Indonesia  yang dipimpin langsung Jaksa Agung di Sasana Baharudin Lopa Jakarta.

Menurut Wahyudi, dantara pejabat eselon II yang dilantik dan diambil sumpahnya  oleh Jaksa Agung itu  terdapat Undang Mugopal, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, menggantikan Rorogo Zega yang juga dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan pada JAM Intel.

Dikatakannya upacara pelanti­kan, pengambilan sumpah jabatan dan serah terima jabatan pejabat eselon II Kejaksaan Republik Indonesia ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang diikuti oleh jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia secara virtual.

Di Kejaksaan Tinggi Maluku sendiri, acara ini diikuti oleh para asisten, Kabag Tata Usaha dan para Koordinator Kejati Maluku secara virtual.

Baca Juga: Tanda Tangan Gubernur Discan

Tak Punya Prestasi

Sebelumnya diberitakan, dinilai tidak punya prestasi, Kajati Maluku, Rorogo Zega dimutasikan dari jabatannya.  Belum setahun ber­tugas di Maluku, Zega dimutasikan ke Kejagung. Kajati Maluku ini minim prestasi menuntaskan kasus-kasus korupsi di Maluku.

Banyak kasus lama peninggalan kajati sebelumnya tidak mampu dituntaskan Zega. Kalaupun ada kasus sampai di pengadilan, itu kasus-kasus lama yang sebelum­nya di­ting­galkan eks Kajati Yudi Handono. Termasuk kasus-kasus baru yang dilaporkan masyarakat juga sampai sekarang jalan di tempat.

Mutasi ini berdasarkan Surat Ke­putusan Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar (ST) Burhanu­ddin, Nomor 169 Tahun 2021 ten­tang Pemberhentian dan Peng­angkatan dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksan Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2021.

Dalam SK tersebut, Rorogo Zega dimutasikan menjadi Direktur Ekonomi dan Keuangan pada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung. Jabatan tersebut sebelumnya dijabat oleh Elly Shahputra yang juga ikut dimutasikan menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung.

Pengganti Zega, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Undang Mugopal. Sedangkan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku akan dijabat Didi Suhardi yang sebelumnya Koordinator Jaksa Agung Bidang Intelijen Kejaksaan Agung.

Rorogo Zega resmi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku menggantikan Yudi Handono, 5 Agustus 2020. Acara pelantikan dan serah terima jabatan Kajati Maluku ini dilaksanakan secara virtual, yang dipimpin langsung Jaksa Agung ST Burhanudin.

Sejak menjabat Kajati Maluku, Zega minim prestasi. Tidak ada satu pun kasus yang dilaporkan masyarakat diseret ke pengadilan. Malah kasus-kasus tersebut jalan di tempat termasuk kasus-kasus lama.

Eks Kajati Maluku, Yudi Handono meninggalkan sejumlah kasus korupsi kepada Zega, diantaranya, proyek air bersih di Dusun Kezia, Kelurahan Kudamati tahun 2018. Anggaran sebesar Rp 1,4 miliar dicairkan 100 persen, tetapi hingga kini masyarakat tak menikmati air bersih.

Selain air bersih di Dusun Kezia, Kejati Maluku juga mengusut proyek revitalisasi Tugu Trikora. Proyek tahun 2019 senilai Rp.876.848. 000 ini juga  milik Dinas PUPR Kota Ambon.

Satu kasus lama yang sebetulnya bisa dikatakan mencari-cari kesalahan orang yakni dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan PLTG di Namlea, Kabupaten Buru. Kasus ini sejak menduduki kursi Kajati, Zega langsung ambil langkah seribu. Buru-buru ia me¬merintahkan anak buahnya untuk segera kasus tersebut sampai ke pengadilan.

Sementara dugaan korupsi lainnya yang bukti jelas di depan mata, Zega membiarkan jalan di tempat seperti dugaan korupsi dana pembangunan pastori IV Jemaat GPM Waai, di Kecamatan Salahutu Kabupaten Malteng tahun 2017 dan dugaan korupsi pembayaran  gaji 48 anggota Satpol PP ilegal Pemprov Maluku tahun 2018 sebesar Rp 500 juta.

Semua kasus ini ada yang sudah tahap penyidikan dan ada yang masih proses penyelidikan. Pihak Kejati hanya berdalih masih mengumpulkan bukti-bukti. Sayangnya, belum satu pun tuntas baik saat dijabat eks Kajati, Yudi Handono maupun Rorogo Zega. (S-45)