AMBON, Siwalimanews – Realisasi anggaran Dana Bantuan Sosial Provinsi Maluku hingga Okto­ber tahun 2022 ini masih sangat rendah, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Pasalnya, berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemen­terian Keuangan RI terhitung hingga Okto­ber, penyerapan anggaran bantuan sosial baru mencapai 0.20 miliar rupiah dari total 9.45 miliar yang diang­garkan dalam APBD Provinsi Maluku.

Merespon persoalan ini, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Andi Munaswir meminta Pemprov Maluku, khususnya Dinas Sosial untuk proaktif melakukan penyerapan anggaran dibidang bantuan sosial.

Dijelaskan, persoalan penyera­pan anggaran oleh pemprov  ini men­jadi keluhan yang sering disam­paikan Menteri Keuangan Sri Mul­yani Indrawati, dimana sampai de­ngan penghujung tahun masih begitu banyak APBD yang menum­puk di daerah.

“Memang ini yang disampaikan Menteri Keuangan, APBD masih numpuk di daerah dan belum ter­serap dengan baik. Jadi kita minta Dinsos agar segera merealisasi­kan anggaran tersebut,” tegas Munaswir kepada Siwalima mela­lui pesan Whatsapp, Rabu (26/10).

Menurutnya, kondisi masyarakat saat ini sangat terpukul pasca pandemi Covid-19 maupun inflasi yang menyebabkan kenaikan beberapa bahan pokok di Maluku, sehingga anggaran yang ada harus dapat dioptimalkan kepada masyarakat yang terdampak.

Jumlah anggaran yang belum terserap kata Munaswir, cukup besar yang jika direalisasikan dapat membantu masyarakat dengan tingkat ekonomi yang cukup rendah.

Apalagi, siklus anggaran telah memasuki bulan November, dimana tinggal satu bulan lagi pemprov  akan menutup tahun anggaran, karena itu disisa waktu yang ada pemprov harus berupaya untuk menyelesai­kan semua persoalan ini. (S-20)