AMBON, Siwalimanews – Ratusan pedagang kaki lima mendatangi Baileo Rakyat Belakang Soya, guna mengadukan sikap dari Pemkot Ambon yang melakukan pembongkaran terhadap lapak-lapak milik mereka.

Selain itu, ratusan pedagang ini juga, melaporkan tentang surat edaran yang dikeluarkan pemkot untuk proses relokasi tidak sesuai. Para pedagang ini diterima Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono di ruang rapat sidang utama, Jumat (7/1).

Anita perwakilan para pedagang mengaku, kedatangan mereka ke DPRD disebabkan isi surat edaran yang dikeluarkan pemkot tidak sesuai dengn perbuatan yang dilakukan di lapangan.

“Dalam isi surat disampaikan bahwa akan melakukan penertiban dan penataan bagi pedagang yang berada diatas trotoar dan jalan, namun kenapa pemkot langsung melakukan pembongkaran kepada kami,” ujar Anita kepada wartawan usai bertemu Wakil ketua DPRD.

Pedagang lainnya Ratna mengungkapkan, kini telah terjadi pembongkaran,  maka saat ini yang patut dipertanyakan yakni, dimana tempat untuk mereka bisa berjualan lagi.

Baca Juga: BI Fasilitasi Pembentukan Tim P2DD di Bursel

“Sampai sekarang kita tidak disediakan tempat, namun sudah dilakukan pembongkaran,” ucapnya

Etus pedagang lainnya mengaku, bila dilakukan pembongkaran, mengapa pedagang buah di kawasan pantai losari yang berjualan di atas trotoar tidak dibongkar, sementara pembongkaran hanya dilakukan di Pasar Mardika.

“Kenapa kalau mau dibongkar tidak dilakukan rapat dulu dengan kita, supaya tidak terjadi seperti ini, apalagi isi surat yang dibuat, tidak sesuai dengan isi suratnya,” tandansya.

Menyikapi peristiwa itu, Wakil Ketua DPRD Rustam Latupono mengatakan, untuk lokasi alternatif tidak disampaikan kepada para pedagang, sehingga tentu menjadi problem.

“setelah ini saya akan berkoordinasi dengan teman-teman di Komisi II untuk berkoordinasi dengan Disperindag untuk menykapi masalah ini,” janji Latupono  kepada wartawan usai pertemuan itu.

Menurutnya, pemkot harus menyediakan tempat bagi para pedagang ini jika mereka direlokasi dari tempat yang sekarang mereka berjualan ke tempat lain.

“Para pedagang juga tidak tahu jadi pemkot harus siapkan tempat. Kan tidak mungkin disuruh untuk pindah, namun tidak tahu tempatnya dimana,” ucap Latupono.

Disinggung soal harga lapak, Latupono mengaku, harga sewa tempat yang ditetapkan pemkot memang sangat mencekik leher para pedagang.

“Masalah ini harus secepatnya diselesaikan, sebab para pedagang sudah setuju untuk pindah, namun tidak ada tempat sehingga harus ada tempat alternatif. Ini yang harus diselesaikan, supaya tidak ada gejolak lagi,” tandas Latupono.(S-51)