AMBON, Siwalimanews – Partai Demokrat bergolak! Pendu­kung kader yang dipecat, an­cam meng­gelar Konggres Luar Biasa.

DPP Partai Demokrat akhir­nya memutuskan memecat tu­juh kadernya atas dugaan ada­nya gerakan pengambilalihan kepemimpinan atau kudeta terhadap Ke­tua Umum Agus Harimurti Yu­dhoyono (AHY). Tujuh orang itu adalah Darmi­zal, Yus Su­darso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwa­tillah Mohza­ib, Ahmad Yahya dan Marzuki Alie atas pelang­garan etika.

AHY merasa terusik dengan seke­lompok orang yang mewa­ca­nakan dirinya turun dari kursi ketua partai yang baru diduduki selama 11 bulan. Bukan saja dari istana, upaya pendongkelan itu juga datang dari dalam partai berlambang bintang mercy.

“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presi­den Joko Widodo,” kata AHY di kantor DPP Demokrat, Senin (1/2) lalu.

Serukan KLB

Menyikapi konflik interal di tubuh Demokrat, organisasi sayap Partai Demokrat, Barisan Massa Demokrat, menyerukan agar Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa. “Karena fakta dan kondisi obyektif, dengan dorongan sema­-ngat, Barisan Massa Demokrat menggu­gat kembalikan dan tegakkan partai sesuai identitas-nya, yaitu partai modern dan terbuka,” kata Ketua Umum DPP Barisan Massa Demokrat Supandi R Sug­ondo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, (2/3).

Supandi mengungkapkan Partai Demokrat kehilangan identitas seba­gai partai modern dan terbuka. Partai Demokrat dinilai gagal mem­buat kaderisasi karena orga­nisasi sayap partai sebagai wadah kaderi­sasi diamputasi kreasinya, ditutup ruang geraknya, dan dimatikan hak-hak­nya hanya dipakai untuk kepen­tingan sesaat.

Ia menyampaikan, sejak Kongres Partai Demokrat pada 2013 hingga saat ini, perolehan suara partai di pemilihan legislatif terus menurun. Meski Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung Partai Demokrat sekaligus menjabat presiden, perolehan suara Demokrat di Pileg 2014 turun menjadi 10,19 persen.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demo­krat Herzaky menegaskan bahwa organisasi sayap Demokrat tidak memiliki wewenang untuk meng­usul­kan KLB.

Tak Berdasar

“Karena itu kalau ada organisasi sayap yang mengusulkan KLB, apalagi penggantian ketua umum Partai Demokrat, pasti pengurusnya sedang keblinger,” kata Herzaky, seperti dilansir Tempo.

Herzaky menyebut bahwa mereka-lah KLB sesungguhnya, yaitu Keblinger Luar Biasa. Sebab, mereka tidak punya hak berdasarkan kons­titusi yang berlaku di Partai Demo­krat, namun bertingkah di luar kepatutan dengan menilai dan mengusulkan pergantian ketua umum partai.

Organisasi sayap, kata Herzaky, berisi para relawan yang suka dan rela membantu partai mengepakkan sayap lebih tinggi dan jauh. Bukan mencoreng nama baik partai, apa­-lagi menjadi  AHY, kata Supandi, juga dipilih sebagai Ketua Umum Demo­krat secara aklamasi yang dipaksa­kan. Sebab, tidak ada materi, tata tertib, tidak ada pertanggung­jawaban keuangan, bahkan AD/ART 2020 dibuat di luar atau setelah kongres.

Maluku Setia

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Demokrat Maluku, Marcel Sahusilawane mengatakan, DPD Demokrat Maluku tetap setia pada kepemimpinan sah AHY dan menolak dengan tegas ajakan KLB.

“Kita tolak KLB. Kita  tetap taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat,” ujar Sahusilawane kepada Siwalima melalui telepon selulernya tadi malam.

Sahusilawane mengatakan pe­-ngu­­rus Demokrat Maluku, maupun pengurus di tingkat kabupaten dan kota se Maluku, tetap setia men­dukung kepemimpinan AHY sebagai ketua umum.

“Kami tetap mendukung AHY sebagai ketua umum dan menolak KLB,” tegas Sahusilawane.

Dia mengku, Demokrat Maluku sama sekali tidak terpengaruh deng­an berbagai upaya untuk dilaksa­nakan KLB dan tetap taat pada konstitusi partai.

“Untuk Maluku baik di kabupaten dan Kota kita tolak KLB,” tegasnya lagi. (S-19)