AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku mengungkapkan keprihatinannya melihat kondisi SMK Negeri 2 Kabupaten Maluku Tenggara, yang sampai saat ini memiliki kekurangan dari berbagai aspek.

“Kami yang lihat secara langsung sangat prihatin. Harus ada sentuhan dari pemerintah melalui DAK atau APBD provinsi terkait sarana dan prasarana di SMK ini,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Ruslan Hurasan kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (5/7), usai melakukan pengawasan tahap II di Maluku Tenggara.

Ia mengaku, sekolah tersebut sejak dibangun 32 tahun silam, begitu banyak persoalan yang terjadi, baik sarana dan prasana, maupun kekurangan tenaga guru mata pelajaran menjadi pekerjaan rumah yang mestinya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Maluku.

“Kami berharap kedepan perlu dilakukan pemerataan guru, sebab SMKN 2 masih alami kekurangan guru mata pelajaran tertentu,” ucapnya.

Menurutnya, prinsip-prinisp pengelolaan dana BOS yang harus mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabel, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana ini seperti yang sering terjadi belakangan ini. Untuk itu ia menginginkan semua rencana kegiatan dan anggaran sekolah sampai dengan pelaksanaan pertanggungjawaban, harus sesuai dengan juknis dan peraturan yang ada.

“Kami ingin kedepan tidak ada lagi penyalahgunaan dana BOS. Kami tidak ingin kepala sekolah terjerat kasus hukum, untuk itu prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi itu penting untuk dilakukan,” tandasnya. (S-20)