AMBON, Siwalimanews – Ketua Komisi IV Samson Atapary meminta Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menurunkan Passing Grade untuk penambahan kouta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjumlah 2.924.

“Dalam penyampaian aspirasi kepada  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, kuota untuk PPPK ada 2.924 cukup besar namun kalau pakai pasing gradet rata-rata nasional itu berarti tidak bisa terserap makanya kita minta ke kementerian agar ada kebijakan untuk Maluku passing gradenya diturunkan,” ungkap Atapary, kepa-da wartawan, di Baileo Rakyat Karang Panjang,  Kamis (1/4).

Ia mengaku, kenapa diturunkan karena ada alasan yang sangat objektif.

“Tantangan untuk Provinsi Maluku masih cukup tinggi, mutu dan kualitas pendidikan  masih terendah, sehingga hal itu berdampak terhadap lulusan, baik itu yang lulusan perguruan tinggi di Universitas Pattimura yang memang standarnya belum bisa disamakan dengan lulusan perguruan tinggi yang di Pulau Jawa. Jadi kalau mereka memperlakukan passing grade setara dengan lulusan yang ada di Pulau Jawa, pastinya tidak memenuhi target,” ucapnya.

Kata dia, DPRD ingin ketersediaan guru bisa terpenuhi sehingga jika terserap minimal 3 sampai 5 tahun mutu dan kualitas guru bisa naik.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan, untuk penamba­han Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur sekolah, hanya diberikan Rp 200 milyar.

“Tingkat kesenjangan Maluku antara wilayah barat kaitan dengan mutu dan kualitas harus membutuhkan dana kurang lebih Rp 2 triliun sehingga seluruh sekolah SMA/SMK di Maluku dari sarana prasarana bisa terselesaikan yakni laboratorium dan mobiler. Nantinya hal itu yang akan disampaikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” jelasnya.

Kalau memang inginkan Pendidikan di Maluku bisa setara dengan barat, kata Atapary, maka harus dilakukan intervensi anggaran dan untuk anggaran Rp 2 triliun bisa dicapai jika kualitas pendidikan bisa setara dengan wilayah barat,” katanya. (S-51)