AMBON, Siwalimanews – Komisi II DPRD Kota Ambon berencana akan mengundang Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Ambon untuk duduk bersama membahas terjadinya penumpukan guru pada beberapa SMP di kota ini.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Jafry Taihuttu mengatakan, permasalahan penumpukan guru ini perlu dibahas, dikarenakan ada ada beberapa sekolah yang gurunya banyak sehingga tidak kebagian jam mengajar. Hal ini juga berpengaruh pada tunjangan profesi dari para guru.

“Sertifikasi memang bukanlah hak, namun itu adalah gaji, oleh karena itu keseriusan dalam mengajar itu sangat penting. Memang banyak guru yang belum dapat tunjangan profesi yang disebut sertifikasi. Jika tujuan mereka hanya serifikasi, namun bila dipindahkan ke sekolah lain juga, masalah yang sama akan terjadi pula yakni tidak bisa dapat jam mengajar yang efektif atau full 18 jam,” tandas Taihutu kepada Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa(11/3).

Menurutnya, yang patut diperta­nyakan kepada para guru adalah, mengapa mereka tidak kritis disaat siswanya tidak mendapat­kan ranking pertama atau mengapa siswanya tidak menang olimpiade sains, namun selalu mempermasalahkan sertifikasi.

Seritifikasi jangan dilihat dari bagian pendapatan semata yang merupakan faktor peningkatan kesejahteraan, namun sertifikasi juga harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia dari guru itu sendiri. Pemerintah juga tetap melakukan evaluasi terkait dengan sertifikasi guru, sehingga aturan juga akan lebih diperketat, jika sekarang jam efektif untuk guru mendapatkan tunjangan 18 jam mengajar, kemungkinan saja kedepannya bisa ditambahkan lagi jam mengajarnya.

“Terjadinya penumpukan guru yang menyebabkan para guru keluhkan tunjangan sertifikasi ini kita di komisi ketahui dari Dinas Pendidikan. Untuk itu, komisi akan duduk bersama BKSDM untuk melihat persoalan penumpukan guru dan seluruh operator sekolah, setelah semua anggota komisi selesai kegiatan Adeksi dan menjalankan tuga spansus,” janjinya.(Mg-5)