AMBON, Siwalimanews – Sebanyak 9.963 personil Kodam XVI Pattimura disiagakan untuk mengamankan Pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari nanti baik di Maluku maupun Maluku Utara.

Persiapan pasukan ini dilakukan dalam apel gelar pasukan Pemilu 2024 yang dipimpin Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Syafrial di Lapangan Apel Yonif 733 Masariku, Kamis (1/2).

Apel tersebut merupakan apel serentak yang dilakukan oleh TNI di seluruh Indonesia dan terkoneksi melalui video conference dengan upacara gelar pasukan di Mabes TNI yang dipusatkan di Monas Jakarta.

Pangdam Pattimura dalam interaksinya dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memaparkan kesiapan Kodam XVI Pattimura dalam menghadapi Pemilu 2024.

Pangdam menjelaskan, dari total 9.963 personel yang disiagakan untuk pengamanan pemilu di Maluku dan Maluku Utara, dengan rincian untuk Provinsi Maluku sebanyak 5.158 personel sedangkan Maluku Utara sebannyak 3.325 personel.

“Untuk total keseluruhan ada 9.963 personel dengan rincian personel TNI AD sebanyak 9.103 personel, TNI AL 417 personel, dan TNI AU 443 personel, ini juga terbagi menjadi dua wilayah, masing-masing Provinsi Maluku 5.158 personel dan Maluku Utara 3,325 personel,” papar Pangdam dalam video conference.

Ribuan personel yang disiagakan Kodam XVI Pattimura tersebut kata Pangdam, akan mengamankan 5.625 TPS di Maluku dan 4.192 TPS di Maluku Utara.

“Ada juga pasukan cadangan sebanyak 580 personel yang terdiri dari 1 SSK atau 100 personel dari Batalion Masariku dan 17 satuan menyiapkan 1 SST atau 30 personel, untuk memback up pasukan yang disiagakan jika diperlukan,” rinci Pangdam.

Sementara itu terkait kendala dalam dorongan logistik pemilu di Maluku, Pangdam menjelaskan, sejauh ini logostik berjalan lancar dan dapat diantisipasi jauh sebelumnya. Hanya saja masih terdapat black spot atau daerah daerah yang tidak terjangkau telekomunikasi.

“Untuk pendorongan logistik berjalan lancar, karena memang sudah diantisipasi sebelum  disalurkan ke daerah, hanya saja terdapat 100 lokasi yang black spot, karena tidak ada komunikasi, namun kita sudah koordinasi dengan Polri dan KPU agar kendala tersebut bisa teratasi,” jelas Pangdam menjawab pertanyaan Panglima TNI terkait kedala pendistribusian logostik ke pulau terpencil.(S-10)