AMBON, Siwalimanews – Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif minta Kanwil Badan Pertanahan Nasional Maluku, untuk memberantas mafia tanah di bumi raja-raja ini.

Hal ini disampaikan Kapolda saat memberikan pembekalan kepada peserta Rakerda Kanwil BPN Provinsi Maluku di Ballroom The Natsepa Hotel, Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (1/2).

Kegiatan yang mengusung tema Penguatan sinergitas antar lembaga dan sinkronisasi program dalam rangka peningkatan kualitas layanan pertanahan ini, juga dihadiri Kakanwil BPN Maluku Fransiska Vivi Ganggas,  dan para Kepala Kantor Pertanahan kabupaten /kota se- Maluku.

Dalam paparannya, Kapolda menjelaskan, Polri sendiri terkait bidang pertanahan masuk dalam program prioritas Kapolri pada program 13. Berbagai kegiatan dilakukan dalam proses penegakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

“Ada satgas mafia tanah yang melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang pertanahan dan melakukan koordinasi dengan Menteri Agraria dan Pertanahan terkait kasus tanah yang meresahkan masyarakat,” ujar Kapolda.

Baca Juga: Pemkot Diingatkan tak Alih Fungsi Daerah Serapan Air

Selain penegakan hukum, satgas mafia tanah Polri juga terus berupaya untuk melakukan pencegahan mafia tanah, dengan senantiasa berkoordinasi secara berkelanjutan dengan BPN.

Pada kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan, 5 kebijakan pemerintah di bidang pertanahan diantaranya penataan dan daya guna pertanahan, percepatan pemberian hak atas tanah, penuntasan penyelesaian perkara konflik dan sengketa pertanahan serta pembentukan peraturan pertanahan yang berpihak kepada rakyat kecil.

Peran mafia tanah adalah, dengan melibatkan pelayanan pertanahan. Hal ini akan menjadi perkara tindak pidana apabila terjadi koordinasi dengan pegawai atau pejabat untuk melakukan perbuatan pidana pemalsuan dalam menggunakan alas hak surat.

Padahal pejabat atau pegawai tersebut mengetahuinya, kemudian ada juga pegawai membuat surat ukur atau gambar ukur yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

“Harus ada tindakan tegas seperti, berikan kepastian hukum terhadap penanganan kasus dan berantas segala bentuk mafia tanah. Tingkatkan kerja sama yang baik dan berkesinambungan dengan BPN provinsi/kabupaten/kota,” pinta Kapolda.

Polda Maluku, lanjut Kapolda, berkomitmen untuk terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus mafia tanah yang ada di Maluku.

Di tempat yang sama, Kakanwil BPN Provinsi Maluku Fransiska Vivi Ganggas,  memohon bantuannya agar dapat berkoordinasi dengan admin dari Polda, sehingga semua sertifikat aset Polri di Maluku bisa disertifikatkan berbentuk elektronik. (S-10)