AMBON, Siwalimanews –  Hengkangnya KMP Garda Maritim 5 dari Maluku akibat sikap pemerintah Daerah dikecam oleh wakil rakyat. Pasalnya, pemprov melalui Dinas Perhubungan, dinilai lebih mementingkan ego sektoral dari pada kepentingan masyarakat, khususnya di Buru dan Buru Selatan.

Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Buru dan Buru Selatan Michiel Tasaney menyayangkan tindakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku, dikarenakan  keberadaan KMP Garda Maritim 5 selama tiga tahun terakhir telah banyak membantu masyarakat di Buru dan Buru Selatan, sebab akses transportasi berjalan dengan lancar.

Namun, ketika persoalan ini muncul dan berdampak pada hengkangnya KMP Garda Maritim 5, maka tentunya akan berdampak pada konektivitas antar pulau di Maluku.

“Sebagai pribadi saya sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh pemprov yang menyebabkan KMP Garda Maritim 5 harus hengkang. Ini tentunya akan merugikan masyarakat,” kecam Tasaney kepada Siwalimanews melalui pesan WhatsApp, Senin (4/12).

Menurutnya, sebagai penanggung jawab transportasi di Maluku, Dinas Perhubungan mestinya membuka ruang bagi investasi dibidang transportasi guna menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Talabessy Ingatkan Pengawas Bawaslu Kedepankan Profesinalitas

Apalagi, BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku seperti Panca Karya tidak mampu untuk memastikan persoalan konektivitas antar pulau di Maluku berjalan dengan baik.

“Kalau hari ini BUMD mampu menghendel transportasi tanpa kendala tidak menjadi masalah, tapi faktanya sampai dengan saat ini BUMD kita masih banyak kekuarangan dan belum mampu,” tandasnya.

Pemprov kata Tasaney, semestinya dapat menyadari kekurangan BUMD dan membuka ruang bagi investasi dibidang transportasi, demi mewujudkan konektivitas antar pulau-pulau yang ada di Maluku.

Selain itu, untuk mempercepat akselerasi dibidang

ini, karena masyarakat yang akan menjadi korban, apalagi masyarakat Buru dan Buru Selatan,” transportasi, pemprov mestinya melepaskan ego sektoral, tetapi sebaliknya mendukung adanya investasi swasta, sebab tanpa swasta daerah belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pemprov semestinya tidak boleh tunjukkan ego sektoral seperti tegasnya.(S-20)