SAUMLAKI, Siwalimanews – Tercatat 345 bangunan rusak berat dan ringan di dua kabupaten yang terdampak gempa tektonik 7,9 skala richter, Selasa (10/1).

Data dari KKT menyebutkan sedikitnya ada 297 bangunan yang rusak dan di Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat 48 bangunan yang mengalami nasib serupa.

Pemerintah daerah KKT melaui tim penanggulangan bencana yang dipimpin Dandim Saumlaki Letkol Inf Didik Teguh Waluyo, merilis data sementara terupdate terkait jumlah bangunan rusak di Tanimbar.

Tercatat 297 bangunan yang mengalami kerusakaan yang terdiri dari, 260 bangunan rumah warga dan fasilitas pemerintah mengalami rusak ringan dan 37 bangunan rusak berat.

“Ada terdapat 297 bangunan mengalami kerusakan baik ringan maupun berat. Dari total 297 terdapat 260 bangunan yang mengalami kerusakan ringan semisal tembok pecah. Sementara 37 bangunan lainya mengalami kerusakan berat” ungkap Dandim kepada wartawan di Saumlaki, usai memimpin rapat internal.

Lebih lanjut kata Dandim, 260 Bangunan rusak ringan terdapat pada hampir keseluruhan wilayah di Tanimbar, mulai dari desa-desa di Kecamatan Tanimbar Selatan, Selaru, Tanimbar Utara hingga Molu Maru.

Berikut peta data pembagian kerusakan ringan dan berat yaitu, Kecamatan Tanimbar Selatan terdapat 2 unit rumah warga dan 6 pagar beton mengalami rusak berat, sementara rusak ringan diantaranya, 18 rumah warga, 1 RSUD dan 3 fasilitas militer. Selanjutnya, Kantor Bupati, Puskesmas dan Tribun lapangan Mandwriak serta Kantor DPRD. Sedangkan untuk  luka ringan dan luka berat hingga korban jiwa nihil.

Di Kecamatan Wertamrian, rusak ringan untuk bangunan itu terdapat 125 unit diantaranya, 123 rumah warga, 1 gereja dan satu patung gereja.

Kecamatan Wuar Labobar terda­pat 10 rumah warga yang rusak berat, 20 unit rumah warga rusak ringan, 2 warga mengalami luka ringan serta Talut penahan ombak sepanjang 20 m dan 1 Taman baca rusak.

Untuk Kecamatan Selaru terdapat 2 unit rusak berat, 10 unit bangunan mengalami rusak ringan diantaranya satu fasilitas militer, 6 rumah warga 2 gereja dan rumah dinas Camat serta 1 MCK warga.

Di Kecamatan Kormomolin ter­dapat 11 unit rumah warga meng­alami rusak berat dan 1 rumah ibadah sementara yang mengalami rusak ringan, 32 unit diantaranya 31 rumah warga dan satu puskesmas serta talud sepanjang 5 meter.

Selanjutnya, Kecamatan Molo Maru terdapat 6 unit bangunan yang mengalami rusak ringan diantaranya, 3 rumah warga, 1 puskesdes, 1 Puskesmas dan 1 Talud sepanjang 5 meter.

Kecamatan Nirunmas, 1 unit rumah warga mengalami rusak berat, 34 unit rumah warga diantaranya 30 rumah warga, 2 Puskesmas dan 1 pastori jemaat.

Terakhir Kecamatan Tanimbar Utara terdapat 3 unit rumah warga yang mengalami rusak ringan sementara. Dan Kecamatan Fordata terdapat 4 unit diantaranya, 2 rumah warga, 1 rumah kepala desa dan 1 puskesdes mengalami rusak ringan.

Data MBD

Sementara itu Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan data yang dirilis Polres MBD tercatat ada 48 bangunan yang rusak, dan 4 warga alami luka ringan.

Kapolres MBD, AKBP Pulung Wietono menyebutkan, pasca gem­pa yang terjadi mengakibatkan puluhan  bangunan di MBD alami kerusakan.

Ia merincikan data sementara Kecamatan Daolor-Dara. Desa Watwey sebanyak 32 bangunan yang terdiri dari 10 Rumah rusak berat, dan 20 rumah rusak ringan. Sedangkan fasilitas umum  yaitu, pagar sekolah SD Kristen watuwei (rusak ringan) dan papan nama Sekolah, SMP N 1 amerere (rusak ringan).

Berikutnya, Desa Letmasa seba­nyak 9 rumah, dan 1 Bangunan Gerja dengan rincian, 4 Rumah rusak be­rat, 5 Rumah rusak ringan. Se­dangkan fasilitas umum antara lain 1 Bangunan Gereja Sion (Rusak Ringan).

Desa Ilmarang sebanyak 6 rumah dengan rincian, 3 rumah rusak berat, 3 rumah rusak ringan sedangkan korban jiwa  nihil dan korban luka ringan sebanyak: 4 orang.

Dia menyebutkan, langkah-langkah yang sudah dilakukan yaitu, melakukan Koordinasi dengan Polsek Jajaran yang ada di Wilkum Polres MBD untuk mela­kukan himbauan/sosialisasi kepada masyarakat, untuk tetap waspada dan tidak panik serta melakukan pengeckan/pendataan terhadap masing2 wilayah yg menjadi korban akibat bencana tersebut.

Selain itu, melakukan koordinasi dngan pihak pemerintah daerah, kecamatan dan desa terkait proses penanggulangan bagi wilayah yg terdampak serta upaya-upaya bantuan bagi warga masyarakat yang menjadi korban.

Darurat Bencana

Terpisah, Kepala Badan Penang­gulangan Bencana Daerah (BPBD) KKT Bruno Laiyan mengung­kapkan, pemda telah mengeluarkan surat pernyataan tanggap darurat bencana yang ditandatangani oleh Penjabat Bupati, Daniel Edward Indey.

Surat nomor 361/05/PYT/2023 menyatakan bahwa, sesuai hasil kaji cepat dari BPBD KKT bahwa gempa bumi dengan kekuatan M 7,5 yang berstatus warnning tsunami PD1 (Maluku Tenggara Barat-siaga) menyebabkan beberapa kerusakan  rumah masyarakat, sarana prasarana umum pemerintah yang terjadi di Saumlaki dan beberapa lokasi lain di kecamatan dan desa lingkup Pemda KKT.

“Dengan bencana ini kan menye­babkan kepanikan, karena juga terjadi gempa susulan, sehingga warga tetap waspada. Kepanikan ini berdampak pada terganggunya mata pencaharian penduduk, kerusakan rumah tinggal, harta benda yang sangat berdampak pada tergang­gunya perokonomian sekitarnya,” terang Bruno kepada wartawan di Saumlaki, Rabu (11/1).

Dengan alasan-alasan itulah, lanjut dia, Penjabat Bupati KKT mengeluarkan surat pernyataan tanggap darurat bencana daerah. Dimana status ini berlaku hingga 14 hari kedepan, terhitung mulai 10 Januari hingga 24 Januari.

Dikatakan, penetapan status tanggap darurat atas bencana gempa bumi ini, berisi juga tentang perintah kepada BPBD sesuai dengan kewenangannya agar segera mengkoordinasikan pelaksanaan tanggap darurat dengan perangkat daerah teknis. Selain itu, melakukan pengkajian secara cermat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian dan sumber daya. Kemudian mela­kukan pemenuhan kebutuhan dasar dan obat-obatan bagi korban, pe­nyelamatan dan evakuasi masya­rakat yang terkena bencana.

“Kita juga melakukan perlindung­an terhadap korban dan masyarakat yang rentan, pemulihan dengan segera sarana dan prasarana yang dianggap vital, melakukan upaya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut,” tandasnya.

BNBP Tinjau

Dandim 1507/Saumlaki Letkol.Inf Didik Teguh Waluyo mengung­kapkan, dirinya telah memimpin rapat internal pengawalan kunjugan kerja Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto Pasca Gempa Tanimbar, Kamis (12/1).

Rapat yang berlangsung di ruang transit Makodim, Rabu (11/1) membicarakan terkait penanganan gempa di KKT.

“Besok dipastikan kunjungan kerja Kepala BNPB di Tanimbar, Kehadiran Kepala BNPB untuk mengecek kondisi Tanimbar pasca gempa yang terjadi. Kami Telah mempersiapkan Base ops Lanud Ig Dewanto setelah itu menuju Kodim Saumlaki untuk persiapan tinjauan posko gempa dan dilanjutkan dengan paparan materi dan laporan situasi pasca gempa,” ujarnya.

Dijelaskan, setelah itu akan dilaksanakan rapat terkait dampak gempa dan on the spot terhadap bangunan kantor bupati yang plafonnya roboh, dan selanjutnya bergerak ke kompleks BTN lorong 3 untuk mengecek rumah warga yang roboh  dan kondisi rumah anggota Polri di lorong Notaris. Namun masih tentative,”  tutur Dandim.

Kata Dandim, kunjungan itu juga akan diikutkan bersama Forkopimda Provinsi Maluku yakni, Kapolda, Pangdam, Danlantamal IX Ambon serta persiapan Pembagian logistik dari Provinsi dan BNPB kepada masyrakat terdampak gempa.

Bantuan Obat-obatan

Terpisah, guna memastikan ketersediaan obat-obatan bagi masyarakat korban bencana gempa bumi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Pemerintah Provinsi Maluku telah mengirimkan bantuan obat-obatan.

Kepastian pengiriman bantuan obat-obatan di kedua kabupaten terdampak ini diungkap Asisten II Setda Provinsi Maluku, Meikyal Pontoh kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (11/1).

Menurutnya, obat-obatan yang dikirim Pemprov Maluku merupakan obat pelayanan dasar seperti vitamin, analgesik dan juga anti nyeri untuk masyarakat terdampak ringan. Sedangkan untuk yang berat sudah pasti akan dirujuk ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdekat.

“Kita sudah kirim 15 koli bantuan obat-obatan sesuai arahan pak gubernur dan semuanya untuk pelayanan dasar kalau misalnya yang memerlukan tindakan langsung ke rumah sakit, karena kejadian seperti ini pasti menimbulkan masyarakat berada pada tempat tertentu,” ujar Pontoh.

Sementara itu terkait dengan bantuan tenaga medis, Pontoh mengungkapkan jika sampai dengan saat ini belum ada permintaan tembahan tenaga medis dari Dinas Kesehatan masing-masing kabu­paten terdampak sehingga dianggap masih sanggup ditangani.

Kendati begitu, Pontoh memas­tikan jika kedepan ada permintaan tenaga kesehatan maka Pemerintah Provinsi Maluku akan segera mengirimkan agar pelayanan kepada masyarakat maksimal dilakukan.

“Tenaga medis belum dikirim tetapi sudah di koordinasikan dengan Dinas Kesehatan agar segera menginformasikan kalau kebutuhan tenaga kesehatan terpenuhi atau tidak. Kalau tidak akan dikirim,” tegas Pontoh.

Mantan Kadis Kesehatan Maluku ini menambahkan Pemerintah Provinsi akan bekerja maksimal untuk memastikan masyarakat terdampak dapat dilayani dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan baru ditengah kondisi pasca gempa.

Bantuan Pemkot

Turut prihatin dengan peristiwa yang menimpa warga KKT dan sekitarnya, Pemerintah Kota Ambon akan mendistribusikan bantuan bagi warga KKT.

“Pemerintah Kota akan segera mengirimkan bantuan ke KKT, paling tidak dapat meringankan beban warga yang menjadi korban dalam peristiwa gempa bumi yang terjadi kemarin,” ujar Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena kepada wartawan di Ambon, Rabu (11/1).

Dikatakan, gempa bumi berke­kuatan 7,9 SR itu telah mengaki­batkan banyak kerusakan rumah warga maupun fasilitas umum lainnya. Dengan itu, banyak ker­ugian yang dialami warga disana.

“Untuk teknisnya, saya akan bicarakan dengan OPD-OPD terkait, kemudian segera diproses agar secepatnya tersalur,” katanya.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan turut prihatin dan berbelasungkawa terhadap satu korban yang meninggal dunia dalam peristiwa gempa tersebut.

“Bagi warga yang mengalami musibah, diberikan kekuatan dalam menjalani cobaan ini. Dan bagi warga kota, tetap waspada, kita tidak pernah tahu kapan musibah itu datang,”ujarnya.

Pelayanan Maksimal

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut mengingatkan Pemerintah daerah baik kabupaten maupun Provinsi Maluku untuk memastikan pelayanan maksimal bagi ma­syarakat korban gempa bumi.

Dikatakan, secara prinsip kejadian gempa bumi 7.9 SR yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya harus direspon secara serius oleh Pemerintah, termasuk BNPB dengan melakukan langkah tanggap darurat.

“Fase tanggap darurat penting dalam memastikan masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” tegas Sairdekut ke­pada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (11/1).

Menurutnya, sampai dengan saat ini masih ada masyarakat yang merasa trauma dengan kondisi yang terjadi, maka tidak heran jika sampai saat ini masyarakat yang memilih tinggal ditenda pengungsian akibat ketakutan adanya gempa susulan.

Bahkan, terkait dengan fenomena baru yang muncul seperti pulau baru harus direspon secara cepat oleh Pemerintah Provinsi dengan memben­tuk badan pengkajian yang melibat­kan perguruan tinggi untuk melaku­kan riset terhadap fenomena alam.

“Gempa tahun 2019 itu memang bertubi-tubi dan terjadi ratusan kali tapi tidak seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar jadi secara psikologi masyarakat menafsirkan macam-macam terhadap fenomena ini,” beber Sairdekut.

Karenanya, tambah dia, gubernur harus segera memerintahkan apa­ratur untuk melakukan tugas-tugas tanggap darurat dan berbagai upaya mitigasi termasuk melakukan koordinasi identifikasi terhadap dampak korban akibat bencana alam.(S-26/S-20/S-25)