KEPUTUSAN pemerintah resmi menaikkan harga BBM subsidi hingga non subsidi per Sabtu (3/9) kemarin menuai kritik dari berbagai kalangan.

Dalam penjelasan Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut. Menurutnya, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen.

Dengan kenaikan harga BBM, daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen. Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah hari ini.

Tanggapan serupa disampaikan oleh Partai Demokrat (PD) mendesak kenaikan harga BBM dibatalkan segara karena membuat rakyat menderita. Demokrat ingin pemerintah membatalkan harga BBM yang sudah naik.

Kenaikan harga BBM ini adalah bentuk abai dan tidak pedulinya pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini. Pemerintah lebih memilih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi amanat untuk menyejahterakan rakyat.

Presiden Jokowi tak mempedulikan suara masyarakat agar harga BBM tak dinaikkan. Kenaikan harga BBM, menurut Irwan, berdampak langsung pada masyarakat kecil. Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat. Kenaikan BBM ini akan berdampak langsung pada rakyat kecil menengah, seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri.

Di Kota Ambon, Provinsi  Maluku sendiri, aksi demonstrasi juga dilakukan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung didalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku. Mereka menolak kebijakan Presiden untuk menaikan BBM.

Mereka melakukan aksi demontrasi dengan menyerbu Kantor Gubernur dan DPRD Maluku.

Dalam aksi itu, pendemo Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD menghadirkan Direksi Pertamina untuk menjelaskan kelangkaan minyak tanah dan pertalite di Provinsi Maluku kemudian memanggil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menjaga kestabilan harga pangan di Provinsi Maluku.

Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah daerah dan DPRD mengambil kebijakan untuk mengatasi kenaikan BBM, meminta agar pemerintah dan DPRD menyatakan sikap menolak kenaikan BBM.

Tak hanya mahasiswa namun Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku juga dengan tegas telah menyatakan menolak kenaikan BBM. Alasannya, kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menaikan harga BBM itu justru menyengsarakan masyarakat Indonesia khususnya di Maluku. Tentunya kenaikan BBM ini akan berdampak besar bagi masyarakat bahkan bisa diprediksi angka kemiskinan akan meningkat.

Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku, Turaya Samal, didampingi anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku, Rostina mengakui, kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi kebutuhan masyarakat dan akan terjadi inflasi besar- besaran. Tentu  berdampak bagi ekonomi masyarakat. Sangat disayangkan, kenapa harga BBM bersubsidi dinaikan. Masyarakat berteriak kemana-mana. Ia

menilai, kenaikan harga BBM menunjukan pemerintah tidak berpihak ke masyarakat justru pemerintah penyengsarakan rakyat.

Padahal, pemerintah dimana-mana kampanyekan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, namun justru pemerintah yang sendiri menyengsarakan rakyatnya. (*)