AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku menambah lagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di 11 kabupaten/kota di Maluku.

Selama ini UPT yang ada di Maluku hanya milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan namun ditambah lagi UPT baru dari DKP.

“Kita tambah UPT baru, selain memperpendek rentang kendali pemerintahan juga untuk membantu mengali potensi yang ada ditiap kabupaten/kota,” jelas Kepala BKD Maluku, Jasmono kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (7/3).

Menurutnya, Maluku memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

Potensi yang ada ini belum digali semua oleh pemerintah kabupaten/kota olehnya perlu UPT untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan apa yang harus dibuat agar  dengan potensi yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kalau semua potensi ini kita gali selain mesejahterakan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian juga dapat menekan angka kemiskinan di Maluku,” tegas Jasmono.

Untuk itu, kata dia, perlu ada UPT dinas di seluruh Maluku karena untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi membutuhkan biaya besar, belum lagi harus turun sampai ke kecamatan dan desa.

“Jadi keberadaan UPT sangat membantu pemerintah kabuapaten/kota karena kantornya ada, komunikasinya dekat dan apa yang diusulkan untuk dibantu bisa cepat disampaikan ke provinsi,” ujarnya.

Selain itu juga keberadaan Pemerintah Provinsi Maluku berharap keberadaan UPT dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabuapten/kota untuk berkoordinasi.

Jasmono berharap agar UPT yang ada dimanfaatkan agar memudahan pemerintah provinsi merancang program pembangunan khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

“Kalau ini berjalan, pemerintah daerah sangat yakni Maluku kedepan bisa berlari kencang mengejar ketertinggalan, termasuk memberantas kemiskinan,” tandasnya.