AMBON, Siwalimanews – Organisasi kemasyarakatan pemuda yang tergabung dalam kelompok Cipayung, Rabu (8/9), melakukan aksi demonstrasi di DPRD Kota Ambon.

Puluhan massa yang berasal dari GMNI, HMI, IMM, PMKRI dan KAMMI ini tiba di Gedung DPRD di kawasan Belakang Soya, sekitar pukul 15.10 WIT. Mereka datang untuk memprotes kebijakan Pemkot Ambon terkait kenaikan tarif angkot dan penghapusan BBM bersubsidi.

“Kami datang dengan tujuan ada pesan dari ibu-ibu di pasar, di kebun, dari tukang ojek dan dari seluruh warga kota dan kita perlu kasih tahu, bahwa hari ini, mereka lesu dan letih dengan kebijakan yang diambil oleh Pemkot Ambon,” ungkap Kader HMI Syahrul Wadjo dalam orasinya saat tiba di Halaman Gedung DPRD.

Menurutnya, kebijakan pemerintah terkait dengan penghapusan BBM bersubsidi dan diganti dengan pertalite dan diikuti begitu saja oleh pemkot ditambah lagi dengan kebijakan kenaikan tarif angkot, maka pemerintah telah menyengsarakan masyarakat, apalagi ditengah pandemi Covid 19.

“Untuk itu kami minta para wakil rakyat menemui kami, kalau tidak maka maka kita akan kasih hancur kaca-kaca yang ada disini,” ancam massa Cipayung.

Sementara itu kader GMNI Fauzin Ngabalin dalam orasinya menilai kebijakan yang diambil pemerintah sudah membuat susah masyarakat.

“Ketua dan anggota DPRD selaku representasi dari rakyat mana buktinya. Jangan hanya omong kosong saja, karena rakyat susah dan menderita karena imbas dari Covid 19,” teriaknya.

“Jangan kalian hanya duduk di kursi empuk lalu setujui kebijakan tanpa memikirkan dampak apa yang akan terjadi menimpa rakyat. Apakah tidak ada alternatif lain yang dibuat sebelum keputusan kenaikan tarif angkot,” tambahnya.

Ia menegaskan, Pemkot Ambon tidak mempunyai malu, menaikan tarif angkot tanpa adanya sosialisasi.

“Jika BBM Premium dihilangkan, berarti kalian wakil rakyat dan pemerintah harus menurunkan harga pertalite. Bukan naikan harga angkot,” ucapnya.

Hingga berita ini dipublikasikan massa Cipayung masih melakukan orasi secara bergantian di tengah hujan deras, sebab belum ada satupun pimpinan maupun anggota DPRD yang menemui mereka. (S-51)