AMBON, Siwalimanews – Delapan negeri di Kota Ambon hingga kini masih dijabat oleh penjabat raja. Padahal keberadaan raja definitif sangat penting.

Delapan negeri yang belum memiliki raja definitif yakni Negeri Amahusu, Naku, Tawiri, Hative Besar, Rumah Tiga, Passo, Seilale, dan Batu Merah.

“Kami mendorong untuk delapan negeri ini juga secepatnya memiliki raja definitif. Adanya raja definitif, maka seluruh kepentingan masyarakat bisa diakomodir,” tegas wakil ketua DPRD kota ambon rustam latupono kepada wartawan, Jumat (6/1).

Ia mengaku tujuh bulan menjabat sebagai penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena berhasil merealisasikan proses penetapan dua Raja, yakni di Negeri Urimessing dan Laha. sebelumnya Negeri Latuhalat.

“Proses itu bahkan berjalan lancar dan aman hingga pelantikan sehingga kita pastikan itu 8 negeri akan diselesaikan sesegerah mungkin,” terang Latupono.

Baca Juga: PKK Bantu Pemkot Cegah Stunting

Komitmen komisi I DPRD bersama dengan Pemkot Ambon agar delapan negeri yang belum memiliki raja agar bersatu untuk menyelesaikan seluruh proses yang belum selesai di negeri masing-masing.

“Kami menghimbau masyarakat di negeri yang belum memiliki raja, mari dorong pemerintah selaku fasilitator, untuk menyelesaikan seluruh prosesi pelantikan yang belum diselesaikan ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa apa yang dilakukan penjabat walikota saat ini, patut diapresiasi. Progres  yang luar biasa selama kuramg lebih 7 bulan menjabat, sudah dua Negeri yang berhasil direalisasikan.

Sementara itu, wattimena sebelumnya juga mengatakan, akan berupaya untuk menyelesaikan prosesi pada 8 negeri dimaksud. Yakni Negeri Amahusu, Naku, Tawiri, Hative Besar, Rumah Tiga, Passo, Seilale, dan Batu Merah.

“Mudah-mudahan lewat pelantikan raja negeri laha, akan memberikan dampak positif kepada delapan negeri lainnya, sehingga dapat segera diproses penetapan Kepala Pemerintah,” harap walikota.

Untuk target, lanjut walikota, pihaknya tidak mau memberikan target, mengingat, bicara proses ini, ini merupakan hal internal yang harus diselesaikan masyarakat adat, agar dikemudian hari, tidak ada permasalahan yang berkepanjangan terkait dengan proses-proses.

“Kita hanya memfasilitasi, mengarahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk memutuskan siapa yang tepat menjadi raja, itu masyarakat adat itu sendiri, saya kira seperti itu,” tandasnya.

Dia menambahkan, bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak Negeri Naku, guna melakukan perembukan untuk memilih siapa yang tepat menjalankan tugas selaku kepala pemerintah. (S-25)