Tiakur, Siwalimanews – Kapolda Maluku Irjen Baharudin Djafar beserta rombongan melakukan pertemuan bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ketua KPU Kabupaten MBD Yacob Aloupatty Demny dalam sambutannya mengatakan, NPHD yang diberikan pemda sebesar 28.000.000.000. Untuk pentahapan pilkada juga pihaknya mendapat dukungan yang luar biasa dari tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat.

“Dalam dukungan keamanan kami mau jelaskan kepada pak kapolda bahwa, kami sangat berterimakasih kepada pak kapolres untuk ambil kebijakan dalam pengamanan situasi dan kami sampaikan bahwa dengan kehadiran pak kapolres yang baru ini punya warna tersendiri bagi kami di Kabupaten MBD,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu MBD Jefry Philipus Yonas menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim Gakumdu sesuai dengan amanat UU No 10 tahun 2015.

“Kami mau sampaikan bahwa kehadiran bapak disini adalah sebuah kehormatan bagi kami, disini kami jelaskan tentang hasil tahapan pilkada yang sedang berjalan dan sampai saat ini kami belum menemui kesalahan atau kejanggalan dalam proses pentahapan pemilu,” ujarnya.

Pada kesmepatan itu, kapolda Malukumengatakan, dirinya bangga dapat hadir disini, karna banyak komitmen yang diambil oleh rekan-rekan dalam tahapan pemilu di kabupaten MBD ini, mengingat ada keganjalan yang terjadi di masa lalu.

“Saya ingin jelaskan, untuk kebijakan dalam kinerja seperti ini, yang harus diluruskan terlebih dahulu adalah hati kita, karena kalau hati kita sudah lurus, maka dengan setia kita bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan baik dan netral,” ujar kapolda.

Pada kesmepatan itu, kapolda juga memutar video tentang pengakuan salah satu kandidat yang kalah dan mengaku pengamanan dalam situasi pilkada waktu itu berjalan aman dan netral.

“Tujuan dari video itu untuk memberikan gambaran dan motifasi yang positif bagi pihak KPU dan Bawaslu di MBD. Ini semua demi kelancaran pesta demokrasi ke depan nanti yang lebih baik,” ujar kapolda.

Selain itu, kapolda juga menekankan tentang harus adanya pertemuan khusus membahas keuangan berupa alur masuk keluar anggaran dalam keperluan untuk pentahapan peserta demokrasi.

“Untuk maslah Covid-19 kita harus lihat bahwa calon kandidat yang akan ikuti pemilihan ini harus punya program khusus untuk penanganan pandemi ini kepada masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan untuk urusan logistik pemilu menurut kapolda, harus diutamakan, mengingat situasi dan kondisi serta geografis di MBD berbeda dengan kabupaten lainnya di Maluku. (S-45)