AMBON, Siwalimanews – Kapolda Maluku Irjen lotharia Latif menyerahkan DIPA dan rincian kertas kerja tahun anggaran 2023 serta penandatanganan pakta integritas pada satuan kerja jajaran, Rabu (28/12).

Kapolda pada kesempatan itu mengungkapkan, Presiden Joko widodo pada Kamis (1/12) lalu telah menyerahkan DIPA 2023 kepada kementerian/lembaga di istana negara, dimana APBN 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.

“APBN juga dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan,” ucap kapolda dalam sambutannya

Sejalan dengan amanat Presiden tersebut kapolda mengaku, Polri yang merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan dibidang keamanan dengan tugas pokok memelihara kamtibmas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta penegakan hukum, tentunya harus mendukung rencana kerja pemerintah.

Dukungan dilakukan melalui program dan kegiatan yang telah disusun dalam grand strategi Polri, rencana strategis (renstra), maupun rencana kerja (renja).

“Saat ini kita tengah berada pada tahap keempat renstra Polri yang memiliki sasaran yaitu mempertahankan status sebagai organisasi yang unggul (excellence),” ucap kapolda.

Tahapan ini menurut kapolda, mengamanatkan kepada semua orang untuk membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good governance and clean goverment, profesionalisme SDM, implementasi teknologi informasi, dan infrastruktur matfas, guna membangun kapasitas Polri yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional, dan internasional.

Untuk mendukung program kerja kepolisian, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk Polri sesuai dengan rencana kebutuhan anggaran yang telah diusulkan. Hal ini tentu disesuaikan pada kemampuan keuangan negara.

Olehnya itu, kapolda minta kepada para kasatker agar, menyusun rencana penyerapan anggaran dari awal tahun secara sistematis, berdasarkan rencana pengadaan barang dan jasa serta kalender kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan dan pengawasan realisasi penyerapan anggaran guna menghindari penumpukan.

“Selanjutnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, agar satker melaksanakan konsolidasi pengadaan sejak dari perencanaan penganggaran, dengan memusatkan alokasi anggaran  pada unit kerja yang ditetapkan/ditunjuk oleh pimpinan,” tutur kapolda.

Kapolda berharap, alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2023 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional serta dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

“Dimohon kepada para pejabat fungsi perencanaan dapat merencanakan anggaran belanja secara efisien, efektif dan produktif,” pintanya.

Dalam menghadapi kegiatan penyelenggaraan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024, tambah kapolda, para kasatker yang mendapatkan alokasi anggaran pemilu agar mengoptimalkan anggarannya dengan baik, serta berkoordinasi dengan pemprov maupun kabupaten/kota perihal pelaksanaan pengamanan pemilu serentak tahun 2024.

“Pelaksanaan penyerahan DIPA dan rincian kertas kerja tahun 2023 serta penandatanganan pakta integritas satker jajaran Polda Maluku ini diharapkan dapat mendukung rencana kerja satker jajaran Polda Maluku melalui pemanfaatan anggaran yang baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,” harap kapolda.(S-10)