NAMROLE, Siwalimanews – Kepala Desa (Kades,) Slealale Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Nasir Lesbatta mengaku pembangunan Kantor Desa Slealale senilai Rp. 436,7 juta Tahun 2019 hingga kini belum selesai dikerjakan.

“Betul Bu, itu pembangungan kantor desa terlambat di pekerjaan, terlambat di tukang,” kata Kades kepada wartawan di Namrole, Rabu (8/7).

Ia mengaku, lokasi Desa Slealale berada di gunung sehingga agak sulit dalam mendistribusikan semen untuk pekerjaan tersebut.

“Iya itu terlambat karena di gunung, transport, semen dahulu, siapkan dahulu. Bedah dengan desa-desa yang lain. Emang sulit di atas. Belum lagi ombak dan masalah Covid-19,” ucapnya.

Ia membantah pembangunan kantor desa tersebut baru dilaksanakan tahun 2020.

“Bukan dikerjakan dari 2019, tapi terlambat di material. Anggarannya ada. Tetap ada. Pencairan tahap tiga langsung beli semen, semen datang bulan Desember langsung kerja,” paparnya.

Kades menilai proyek itu tidak bermasalah karena anggarannya masih ada dan proses pekerjaan masih berlangsung.

“Kalau for Beta tidak masalah, kan ada anggaran,  terkecuali habis anggaran baru dia masalah. Iya pekerjaan jalan, anggarannya tetap ada,” tandasnya.

Sedangkan untuk pembangunan Rumah Adat sudah selesai dilakukan dan hanya berbentuk semi permanen.

“Rumah adat sudah selesai. Itu untuk pembangunan fisik, bangunannya setengah permanen dan sisanya pakai papan. Tahun 2020 baru ada moubiler,” jelasnya.

Sedangkan untuk BumDes, Kades mengaku telah macet, namun mobil BumDes tetap digunakan oleh masyarakat Desa Slealale.

“BumDes memang sudah macet tetapi akses mobil itu untuk masyarakat selalu, tidak ada dipergunakan untuk hal-hal pribadi, itu tidak ada sama sekali,” ucapnya.

Lalu siapa yang mengelola mobil tersebut, Kades mengaku dirinya dan sopir. “Dipakai untuk akses masyarakat, ada yang bayar dan ada yang tidak bayar, kebanyakan terima kasih. Beta dalam pengontrolan, tapi ada sopir,” terangnya.

Untuk transparansi ADD dan DD, Kades mengaku selama ini dia transparan, walau kemudian diakui bahwa pihaknya tidak pernah masang spanduk, baliho atau pengumuman terkait ADD dan DD sebagaimana mestinya.

“Soal ADD dan DD masa tidak transparan. Tahun 2019 sudah dibuat (baliho) tapi Beta kaget lagi dong sudah jemur cengkih dengan akang. Tahun 2020 sudah dibuat tapi belum pasang,” ujarnya.

Sedangkan untuk pelibatan para Kaur dalam berbagai program desa, Kades memgaku selalu melibatkan mereka sesuai tupoksi mereka masing-masing.

“Untuk Kaur-Kaur masa sampai tidak kerja sama itu tidak mungkin. Itu tupoksi masing-masing ada dan masing-masing sudah tahu, ada 3 Kasi dan 3 Kaur,” urainya.

Di lain sisi ia menduga ada kepentingan tertentu dari Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Slialale (IPPMS) yang melontarkan kritikan kepadanya.

“Beta tidak tahu dong pung pikiran dibalik itu ada apa, tapi pasti ada. Kalau menurut Beta, logika Beta pasti ada sesuatu,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Slealale (IPPMS) menilai Kepala Desa Slealale, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Nasir Lesbatta selama menjadi kepala desa di periode kedua ini, tidak pernah transparan soal Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) yang dikelola.

“Masyarakat sangat tidak puas dengan kinerja pemerintahan kades di periode kedua ini. Sebab, selama menjabat kades tidak pernah terbuka soal ADD maupun DD,” kata mereka.

Dijelaskan, selama periode kedua ini, Kepala Desa tidak pernah mengumumkan berapa besar ADD maupun DD Slealale kepada masyarakat, baik itu lewat papan pengumuman, baliho, spanduk ataupun sarana lainnya.

“Tidak ada transparansi dari Kepala Desa terkait berapa besar anggaran yang masuk ke rekening desa sehingga masyarakat tidak pernah tahu. Bahkan, selama ini tidak pernah ada evaluasi dengan masyarakat, dalam hal ini tidak ada Tifa Dinas,” ungkap Ketua IPPMS Fliriston Liligoly didampingi sejumlah pengurus dan anggota IPPMS, kepada Siwalima, di Namrole, Senin (6/7). (S-35)