DOBO, Siwalimanews – Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan 538 bantuan pasang baru listrik (BPBL) melalui program Kementerian ESDM.

538 bantuan pasang baru listrik ini, tersebar di dua  kecamatan, yakni Kecamatan Aru Selatan sebanyak 201 KK dan Kecamatan PP Aru 337 KK. Sementara total keseluruhan bantuan untuk Provinsi Maluku sebanyak 1.904 rumah tangga.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar dalammengatakan, listrik merupakan kebutuhan dasar, dimana seluruh aktivitas kehidupan manusia tidak dapat lepas dari adanya listrik, untuk itu ketersediaan listrik yang cukup andal dan ramah lingkungan serta dengan harga yang terjangkau menjadi perhatian pemerintah, khususnya di Kementerian ESDM.

Hal tersebut disampaikan Wanhar dalam sambutannya saat penyerahan bantuan program BPBL, di aula Sakurisa Dobo, Rabu (2/11).

Saat ini kata Warhan, kondisi elektrifikasi yang merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik total secara nasional sampai dengan update terakhir triwulan ketiga 2022 telah mencapai 99,6 persen, khusus untuk provinsi Maluku 93 persen dengan rasio elektrifikasi yang murni dari PLN baru 90,5 persen.

Diharapkan dengan adanya program ini, peningkatan hasil elektrifikasi di Maluku dapat lebih optimal tercapai, khususnya untuk wilayah-wilayah terpencil atau 3T. Selain itu, masih terdapat masyarakat tidak mampu yang sudah dapat jaringan listrik di sekitar rumahnya

“Untuk itu, karena ketidakmampuan dalam membayar biaya pasang baru listrik sehingga terkadang harus menyalur atau sambungan dengan tetangga rumah, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektifikasi dan membantu masyarakat dalam memperoleh akses listrik diantaranya dengan program BPBL,” ucapnya.

Program ini kata Warhan, merupakan kegiatan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan mendapat dukungan penuh dari Komisi VII DPR RI sesuai dengan kesepakatan rapat kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI 27 September 2021 disetujui sebanyak 80 ribu rumah tangga yang tersebar di 22 provinsi.

Program ini akan diteruskan untuk tahun-tahun seterusnya dan akan mengakomodir semua provinsi yang ada di Indonesia, namun tentu saja untuk provinsi yang ada anggota Komisi VII DPR RI-nya akan mendapatkan prioritas dan kuota yang lebih banyak.

“Dalam program ini Kementerian ESDM menugaskan PT PLN untuk laksanakan kegiatan pengadaan pemasangan, dimana calon penerima BPBL adalah mereka yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau di DTKS dan berdomisili di daerah 3T,” tuturnya.

Kementerian ESDM dan PLN menurut Warhan, berkomitmen untuk menuntaskan penyelesaian penyambungan listrik program ini hingga akhir tahun 2022.

Selain meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat dengan memiliki akses fisik sendiri, sehingga penerima BPBL  diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan fisiknya dari tetangga.

“Sementara dari sisi PLN program BPBL ini tentu dapat menambah jumlah pelanggan PLN dan diharapkan dapat mengurangi susut jaringan dari penarikan-penarikan sambungan dari tetangga yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan kaidah keselamatan tersebut tentu saja sangat berpotensi bahaya olehnya, Kementerian ESDM terus mensosialisasikan aspek keselamatan,” tandas Warhan.

Program ini tambah Wrahan, akan dilanjutkan kembali di tahun 2023 dengan menyasar sebanyak 83 ribu rumah tangga, untuk itu kepala daerah diminta untuk segera menyiapkan data untuk diusulkan, sehingga tidak menunggu tahun depan.

Usai peresmian bantaun program ini dilakukan pemasangan listrik dilakukan secara simbolis kepada tiga KK penerima bantuan, masing-masing keluarga Ny Elizabet Karatem, Johanis Siarukin dan Keluarga Sefnat Siarukin yang diserahkan langsung oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar di Kelurahan Siwalima, Kecamatan PP Aru.(S-11)