AMBON, Siwalimanews  – Presiden Joko Widodo menitip tiga pesan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Maluku dalam penanganan Covid-19.

Tiga hal itu, tidak boleh dilepaspisahkan. Ketiganya harus dijalankan bersamaan, yaitu penanganan Covid-19 harus tetap berjalan secara maksimal. Kemudian jaring pengaman sosial dan perekonomian kecil dan mikro juga tidak boleh diabaikan.

“Jadi memang ada kebijakan dari Bapak Presiden untuk penanganan Covid-19 termasuk di Maluku. Selain penanganan covid, perekonomian masyarakat juga harus tetap berjalan,” kata Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy dalam keterangan persnya di lobi Kantor Gubernur Maluku, Senin (6/7).

Keterangan pers diberikan usai rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Maluku dengan bupati dan walikota di Maluku secara virtual di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku.

Effendy didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Ketua Gugus Tugas Nasional Covid-19 Doni Monardo, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Saidzily dan Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Baca Juga: Ini Pesan Kapolda, Saat Kunjungi Tiga Satker

Effendy menjelaskan, untuk penanganan Covid-19, Dinas Kesehatan diarahkan melakukan koordinasi dengan rumah-rumah sakit dengan melibatkan semua unsur, termasuk TNI dan Polri.

“Semua pihak dilibatkan, termasuk TNI Polri. Bagaimana cara kita bisa mengatasi, bisa kita kendalikan bisa kita tunjukan, walaupun memang untuk 100 persen belum selesai,” ujarnya.

Effendy mengatakan, untuk menyelesaikan Covid-19, masih perlu waktu. Namun, sambil menunggu sampai ditemukannya vaksin, aktivitas kehidupan sosial harus tetap berjalan.

“Sebelum vaksi itu ditemukan, kita tidak bisa tinggal diam menunggu di rumah, sementara covid terus mengintai kita dan itu akan mengganggu kehidupan sosial maupun perekonomian kita, kalau tidak berjalan,” tandasnya.

Lanjut Effendy, disamping menangani Covid-19, ada dua ujung tombak lain yang perlu diperkuat, yaitu jaring pengaman sosial (social safety net). Dinas Sosial harus mengcover masyarakat yang terdampak, baik melalui bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

“Bantuan sosial dari pusat dari juga provinsi, kabupaten semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada gubernur Maluku, sepanjang sepengetahuan saya, bantuan sosial tidak masalah yang berarti dan telah dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Hal penting ketiga adalah pemerintah daerah diminta segera mengembalikan perekonomian masyarakat. Aktivitas ekonomi diarahkan kepada upaya membangkitkan ekonomi mikro dan kecil.

“Pasar tradisional merupakan penjamin keamanan pangan, namun pasokan dari kegiatan ekonomi kecil mikro sangat kecil, olehnya maka pasar tradisional ini harus berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan,” tandas Effendy.

Effendy juga mengingatkan, potensi penularan Covid-19 di pasar sangat tinggi. Bisa terjadi klaster baru penyebaran virus. Olehnya protokol kesehatan harus tetap dijaga.

“Saya minta protokol kesehatan harus diterapkan di pasar tradisional, karena tidak mungkin kita akan membiarkan pasar-pasar tradisional mati, itu juga kita akan membikin aktivitas ekonomi dari perekonomian menengah ke bawah juga mati,” tandasnya lagi.

Effendy mengatakan, penanganan Covid-19 dan berbagai masalah yang disampaikan oleh bupati dan walikota akan dilaporkan kepada presiden.

“Tujuan kami ke sini adalah untuk mendapatkan fakta langsung dan penemuan fakta-fakta di lapangan, yang baik berasal dari kunjungan kita sendiri yang melihat mata kepala maupun dari informasi dari gubernur, bupati walikota dan para tokoh masyarakat. Masukan akan disampaikan ke Bapak Presiden,” ujarnya.

Ia menambahkan, kedatangannya dengan rombongan sekaligus juga memberikan sejumlah bantuan dan fasilitas kepada pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

“Kita akan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya konsultatif maupun bantuan fasilitas dan juga bantuan yang berkaitan dengan masalah pendanaan, sebagaimana yang kita ketahui dalam penanganan Covid-19 ini,” ujarnya lagi.

Gubernur Laporkan

Gubernur Murad Ismail melaporkan situasi dan perkembangan penanganan Covid-19 di Maluku, yang dimulai dari kasus pertama yang terkonfirmasi pada 22 Maret sampai dengan 5 Juli 2020.

Laporan disampaikan gubernur saat rapat koordinasi yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy melalui video conference di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Senin (6/7).

Hadir pula Ketua Gustu Penanganan Covid-19 Nasional Doni Monardo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama rombongan.

Hadir pula Pangdam XVI Pattimura, Kapolda Maluku, Komandan Lantamal, Danrem 15/Binaiya, Danlanud Pattimura, Kepala Kejati Maluku, Sekda Maluku, Kapolresta Ambon dan Dandim 1504 Pulau Ambon.

“Di Maluku untuk pasien yang telah sembuh itu sebanyak 48%, kemudian dalam perawatan 50% dan 2% meninggal dunia,” kata gubernu.

Gubernur juga memaparkan, sejumlah langkah yang telah dilaksanakan dengan memberikan bantuan sosial sembako pemda, bantuan usaha mikro, BLT dana desa serta bantuan BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, gubernur juga membeberkan permasalahan yang dihadapi oleh Gustu Maluku yakni, tenaga dan fasilitas kesehatan yang terbatas, sehingga diantisipasi dengan penggunaan gedung badan diklat dan sejumlah hotel.

“Peran pihak swasta dan masyarakat cukup tinggi karena telah memberikan  bantuan sejumlah peralatan antara lain ventilator, ambulance, serta alat pelindung diri (APD),” ungkap gubernur.

Gubernur juga menyampaikan, masih banyak berita yang tersebar di masyarakat tentang penanganan Covid-19 yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Olehnya itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat  dengan  melibatkan TNI Polri,  ASN, tokoh agama, tokoh  masyarakat terus dilakukan dengan menggunakan media sosial serta bertatap muka.

“Untuk menuju tatanan adaptasi kebiasaan baru ini, kami minta dukungan pemerintah pusat,” harap gubernur.

Di tempat yang sama, Menko PMK, Muhadjir Effendy yang juga sebagai Ketua  Tim Pengarah Gustu, menyampaikan beberapa hal yang terfokus pada implementasi program, yang diharapkan tepat sasaran yaitu kesehatan, pengamanan jaringan sosial dan pengamanan jaringan ekonomi kecil agar tetap survive.

Menkes Terawan Putranto menambahkan, aturan terkait pemakaman jenazah pasien Covid-19 telah diterbitkan, dengan mengacu pada masukan Majels Ulama Indonesia dan Muhammadyah, termasuk pula WHO. Hal ini menanggapi maraknya permasalahan proses pemakaman.

Terkait masalah tenaga medis yang disampaikan gubernur, Terawan berjanji akan membantu.  “Saya janji akan membantu dengan menyediakan relawan medis. Untuk itu daerah harus siap untuk menerima para relawan ini,” ujarnya.

Sedangkan menyangkut tentang insentif tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19, Terawan meminta proses pencairannya harus dipermudah. “Akan diberikan kemudahaan atau relaksasi namun harus tetap mengacu pada aturan,” tandasnya. (S-39)