SAUMLAKI, Siwalimanews – Tenaga honor daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih jadi persoalan. Pasalnya setelah SK para tenaga honorer ini berakhir per 31 Desember 2022 kemarin, belum ada jawaban pasti untuk mereka.

Pemerintah berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB menghendaki agar pemerintah daerah mesti punya strategi jika tenaga honor daerah tetap dipekerjakan.

Penjabat Bupati Tanimbar Daniel Indey kepada Siwalimanews di ruang kerjannya, Kamis (16/2) mejelaskan, pemkab melalui Bidang Oraganisasi dan Badan Kepegawaian Daerah sementara merancang strategi soal tenaga honor daerah semisal outsourching yang jadi salah satu cara yang ditempuh.

“Tadi pak Sekda serta Tim Anggaran Pemda sudah lapor ke kami terkait dengan hasil rapat kemarin di DPRD. Jadi secara umum untuk tenaga honorer kita akan berlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Menpan RB mengharuskan kita yang menyusun strategi masalah honorer,” ungkap bupati

Hal itu kata bupati, membuat pemkab mencoba untuk menyusun strateginya serta mengkajinya, dimana pertama dengan cara outsourcing. Cara ini untuk beberapa jabatan seperti pengemudi, petugas keamanan dan cleaning service.

“Angka tenaga honorer di daerah yang dipersiapkan dengan cara outsourching ini sekitar 300 sekian, kemudian yang sisanya 700-an itu masuk di tenaga teknis pada dinas, misalnya tenaga kesehatan dan pendidikan serta bidang pertanian, lingkungan dan lain-lain,” ujar bupati.

700an tenaga honor ini merupakan kebutuhan yang memang harus, karena urgent, seperti tenaga teknis untuk listrik, air  dan AC, karena posisi-posisi jabatan itu tidak bisa untuk PNS, maka pemkab memprioritaskannya.

“jumlahnya juga kemungkinan kita akan kurangi, kalau memang satu pekerjaan bisa diselesaikan dua orang, kenapa kita harus bikin 3 sampai 4 orang, bukan kita menutup peluang orang, namun kita berdasarkan kemampuan keuangan daerah karena sampai dengan sekarang mereka-mereka ini kan belum dianggarkan, karena itu kita harus seefisien mungkin, nah ini kajian yang sementara bidang organisasi dan BKPSDM lakukan,” jelas bupati

Menurut bupati, setelah hasil kejiannya sudah selesai, pemkab juga akan berkonsultasi lagi dengan Kemenpan RB serta Kemendagri sehingga menjadi keputusan bersama.(S-26)