AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Kota Christianto Laturiuw pada masa reses sidang I tahun 2022, memilih menemui Pemerintah Negeri Halong dan Passo untuk menjaring aspirasi masyarakat secara umum.

Di Halong Sabtu (10/12), pemerintah negeri meminta agar dilakukan perbaikan akses jalan menuju TPU, yang kondisinya mengalami rusak parah dan memprihatinkan, sehingga membutuhkan keterlibatan Pemerintah Kota Ambon.

Selain itu, terkait sengketa lahan antara Pemerintah Negeri Halong dengan TNI AL, yang mana berdasarkan dokumen yang dimiliki Halong, pemberian kepada TNI AL kala itu, hanya 25 hekter, namun berdasarkan dokumen AL, justru mencapai 58 hektar.

“Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pemerintah Negeri Halong, pertama soal akses jalan di RT 8 RW 03, jalan menuju TPU yang memprihatinkan, sehingga butuh perhatian pemkot untuk segera memperbaikinya. Selain itu juga soal penerangan jalan, dan persoalan lahan yang sementara diupayakan untuk diselesaikan secara baik antara kedua pihak,” ujar Laturiuw kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Supaya, Senin (12/12).

Selain Pemneg Halong, ia juga menemui Pemneg Negeri Passo, dan dalam pertemuan bersama Saniri Negeri, yang mana saat itu, bertepatan dengan RKP bersama para RT, sehingga pada kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan terkait program-program yang sementara diusulkan, diantaranya soal CSR dari perusahaan-perusahaan BUMN di Kota Ambon, yang juga dapat dimanfaatkan oleh negeri/desa, untuk pembangunan negeri/desa itu sendiri.

“Jangan sampai apa yang disampaikan RT-RT dalam RKP itu tidak diakomodir, karena alasan soal ketidakmampuan Dana Desa, kemudian itu dimentahkan. Untuk itu saya sudah sampaikan agar pengusulan sesuai mekanisme, menyurat, proposal dan sebagainya ke perbankan dan juga perusahaan lainnya yang miliki CSR,”ujarnya.

Menurutnya, dana CSR dapat dipergunakan untuk pengembangan musik di Kota Ambon, salah satunya pengembangan musik Ukulele, alat musik tradisional yang saat ini sedang dikembangkan oleh masyarakat Kota Ambon.

“Jika itu berkaitan dengan kebutuhan warga masyarakat, yang mana ada sanggar-sanggar seni musik yang mengusulkan ke perusahaan-perusahaan, ada juga kelompok tani soal alat pertanian, bibit ataupun pupuk, yang mana ketika ada kesulitan untuk diadakan oleh Pemneg/Pemdes, maka manfaatkan CSR itu,” ujarnya.

Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut kata Laturiuw, tidak hanya fisik, tetapi juga memiliki peran serta bagi warga masyarakat dalam seluruh aspek, baik soal musiknya, pertaniannya, dan juga soal pendidikan dan lingkungan.

“Jadi untuk pembangunan suatu desa/negeri, jangan semata-mata kita bertumpuk pada DD yang ada, tetapi partisipasi soal CSR, itu juga harus mendapat perhatian serius,” tandasnya. (S-25)