AMBON, Siwalimanews – 12 Februari 2020 lalu, Gubernur Maluku Murad Ismail tiba di Desa Kilmury, Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam rangka kunjungan kerja.

Momen itu lalu dimanfaatkan oleh warga Desa Kilmury, untuk menganugerahi gelar anak adat kepada orang nomor satu di Maluku itu.

Raja Negeri Kilmury Jafar Kwairumaratu saat menyambut rombongan gubernur mengatakan, kedatangan tamu istimewa ini dijemput dengan tarian adat, sebagaimana kisah menghantar Raja Kilmury menuju jabatan baru yang diduduki.

Penjemputan secara adat ini kata Raja Kilmury, dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan semua elemen yang terhimpun dalam Wanu Kai Sia.

“Raja Negeri Kilmury dan semua masyarakat adat bersepakat, untuk menjemput bapak Murad dan Ibu Widya Murad secara adat. Dan pak Murad kemudian akan dikukuhkan menjadi anak adat Raja Kilmury,” ujar Raja Kilmury, disaksikan Bupati Abdul Mukti Keliobas dan Wakil Bupati Fahri Husni Alkatiri.

Baca Juga: Pangdam Bangga dengan Prestasi Tehupellory

Sebelum menutupi sambutannya, Raja Kilmury Jafar Kwairumaratu beserta seluruh masyarakat petuanan Kilmury, meminta maaf jika dari acara penjemputan sampai selesai kegiatan, ada hal-hal yang tidak berkenan.

“Kami atas nama Raja Kilmury dan masyarakat berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak gubernur dan rombongan. Kami masyarakat sangat mengharapkan bantuan bapak gubernur melihat kondisi yang terjadi selama ini di Kecamatan Kilmury,” ujarnya mengakiri sambutan.

Setelah dikukuhkan sebagai anak adat Desa Kilmury, Murad mengaku terharu disamping menjadi tanggungjawab besar bagi dirinya selaku anak adat untuk memperhatikan pembangunan di daerah itu.

“Karena telah bertambah rasa kepercayaan masyarakat Kilmury kepada saya sebagai anak adat. Semoga Allah SWT memberi kita umur panjang untuk bertemu kembali di negeri barkat ini,” harap Murad.

Janji Gubernur

Setahun berselang, saat melakukan kunjungan kerja lagi di Kapupaten SBT, Murad berjanji akan membawa anggaran sebesar Rp405 miliar melalui APBD 2021 untuk membangunan infrastruktur di kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu.

“Di tahun 2021 nanti dari total anggaran Rp820 miliar, setengahnya atau 46 persennya akan dialokasikan ke Kabupaten SBT. Sisanya terbagi di 10 kabupaten dan kota,” katanya, sebagaimana dirilis Humas Pemprov Maluku, Minggu (18/10) lalu.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan yang akan dibangun, gubernur juga mengaku akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp65 miliar untuk pembangunan sejumlah sekolah di SBT.

“Sebelumnya kita juga telah membangun tujuh sekolah, dengan nilai Rp 25 miliar. Dan di tahun 2021 nanti kembali akan dialokasikan anggaran sebasar Rp65 miliar untuk pembangunan 13 sekolah,” jelas gubernur.

Selain itu, Pemprov Maluku juga akan membangun sejumlah talud, mengingat sebagian besar masyarakat di Kabupaten SBT tinggal di wilayah pantai.

“Rencananya akan ada pembangunan talud yang ada di pantai Gorom,” tambah gubernur.

Hal serupa juga akan dilakukan untuk penyiapan akses air bersih, yang akan menyasar sebanyak 50 desa.”Pengerjaan air bersih ini akan diperuntukan bagi 50 desa dengan nilai anggaran per desa sebesar 350 juta,” tandasnya.

Infrasturktur lainnya yang juga mendapat perhatian Pemprov Maluku seperti Bandara Gorom. Namun, pembangunannya masih menunggu persetujuan rencana tata ruang wilayah. ”Kalau sudah disetujui, langsung kita bangun,” tandas Gubernur Murad.

Namun hingga kini seluruh janji manis itu tak pernah direalisir. Karenanya, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Kilmury (HPPMK) menagih janji Murad, melalui aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (23/6) siang.

Pantuan Siwalimanews di Kantor Gubernur, aksi mahasiswa yang menuntut keadilan awalnya berjalan lancar, namun suasananya berubah tegang setelah mahasiswa meminta bertemu langsung Gubernur Maluku Murad Ismail, dihalangi anggota Satpol PP di gerbang timur Kantor Gubernur.

Aksi itu tak terbendung, setelah sejumlah mahasiswa yang mencoba masuk terlibat saling dorong dan selanjutnya berakhir dengan adu jotos. (S-45/S-48)