TIDAK ada yang salah ketika Badan Pusat Statistik (BPS) di akhir 2021 merilis hasil pendataan tentang indeks kebahagiaan masyarakat. Sudah lazim, lembaga yang memiliki otoritas melakukan survei dan kegiatan pendataan ini merilis berbagai data yang mereka hasilkan. Akan tetapi, lain soal ketika hasil pendataan BPS kemudian ditafsirkan bermacam-macam. Terutama, ketika tafsir yang dilakukan terkontaminasi kepentingan politik. Salah satu hasil survei BPS yang menjadi bahan perdebatan di masyarakat ialah soal indeks kebahagiaan DKI Jakarta yang dilaporkan menurun dari angka 71,33 pada 2017 menjadi 70,68 pada 2021. Sementara itu, di Provinsi Jawa Tengah dilaporkan justru naik menjadi 71,73 poin dan terus meningkat sejak dipimpin Ganjar Pranowo. Pada 2014, yakni saat awal Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur, indeks kebahagiaan Jawa Tengah hanya 67,81 poin. Kemudian pada 2017 naik menjadi 70,92 poin, dan di 2021 menjadi 71,73 poin–lebih tinggi daripada DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Dari hasil survei 2021, DKI Jakarta tercatat berada di urutan ke-27 dari 34 provinsi di Indonesia versi BPS. Sengaja membandingkan data yang berbeda antardaerah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, tentu bukan tanpa maksud. Bagi simpatisan Ganjar Pranowo, hasil rilis BPS tentang indeks kebahagiaan itu tentu menjadi pembenar yang makin mengukuhkan tokoh yang mereka dukung. Sebaliknya bagi simpatisan Anies Baswedan, hasil survei BPS yang baru dirilis itu patut dipertanyakan akurasinya.

Problem metodologis Terlepas apakah hasil survei BPS tentang indeks kebahagiaan ini sifatnya multitafsir dan rawan dipolitisasi, data yang dirilis BPS memang kemudian mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak. Salah satu pihak yang keberatan dan mempertanyakan hasil survei BPS itu ialah epidemiolog Pandu Riono. Pandu Riono lewat akun Twitter-nya, @drpriono1, menyatakan statistik indeks kebahagiaan bisa dipakai untuk berbohong. Dalam kacamata Pandu, kebahagiaan adalah kondisi yang kompleks sehingga ada problem besar dalam pengukuran. Pandu menegaskan, bukan tidak mungkin terjadi measurement bias. Ada problem interpretasi, dan masyarakat diimbau untuk bersikap skeptis menyikapi hasil survei BPS. BPS sendiri telah memberikan klarifikasi atas sindiran Pandu. BPS mengakui sebagai lembaga bahwa indeks kebahagiaan memang bersifat subjektif di antara tiap-tiap warga. Meski demikian, BPS menekankan bahwa subjektif bukan berarti bohong.

Sebagai lembaga yang tupoksinya melakukan pendataan, BPS sebetulnya telah melakukan pengukuran kebahagiaan sejak 2014 melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. Selama itu juga BPS mengaku terus melakukan penyempurnaan metode pengukuran. Menurut BPS, ada tiga dimensi yang diukur dalam SPTK 2021, yakni kepuasan hidup (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia). Dari segi instrumen yang dipergunakan, BPS tampaknya telah berusaha melakukan berbagai perbaikan untuk memperoleh data yang benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Meski demikian, bukan berarti survei yang dilakukan BPS tidak memiliki problem metodologis. Angka-angka yang dihasilkan lembaga survei apa pun, menurut Mahbub Ul Haq (1996), perlu disikapi dengan kritis dan tidak harus diterima mentah-mentah begitu saja. Secara garis besar, beberapa persoalan yang perlu disikapi kritis atas hasil survei BPS ialah, pertama, berkaitan dengan waktu atau kapan survei dilakukan. Persepsi subjektif individu tentang perasaan bahagia tentu sangat dipengaruhi kondisi riil dan waktu mereka diwawancarai.

Seorang PNS atau karyawan swasta yang diwawancarai pada saat tanggal muda, di saat mereka baru memperoleh gaji bulanan, tentu berbeda situasi psikologisnya ketika mereka diwawancarai pada saat tanggal tua ketika gaji mulai menipis. Demikian pula, seorang petani tentu beda perasaannya ketika mereka diwawancarai pada saat habis panen, atau ketika mereka masih belum panen. Pendek kata, tentu tidak fair jika hasil pendataan yang sangat tergantung waktu itu kemudian diklaim sebagai gambaran kondisi indeks kebahagiaan di tahun survei dilakukan. Kedua, berkaitan dengan kemungkinan terjadi tafsir yang berbeda di kalangan surveyor dan responden dalam memahami apa yang disampaikan warga yang diwawancarai.

Meski disadari soal kebahagiaan adalah isu yang sangat subjektif dan bergantung pada tiap-tiap individu, perbedaan penafsiran jawaban responden seyogianya tidak terlalu berbeda. Tanpa didasari standardisasi yang relatif sama di antara surveyor dan responden dalam memahami kondisi riil di lapangan, tentu data yang diperoleh menjadi terlalu relatif. Dalam arti, tidak akan banyak memberikan manfaat sebagai data acuan dalam merancang program intervensi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketiga, berkaitan dengan alasan di balik jawaban masyarakat tentang kondisi kebahagiaan yang mereka persepsi. Masalahnya di sini, tidak sekadar apakah mereka bahagia atau tidak, tetapi yang tidak kalah penting ialah apa penyebab mereka bahagia atau kurang bahagia. Dengan mengetahui apa penyebab warga tidak atau kurang bahagia, maka akan dapat dirancang program intervensi yang benar-benar tepat.

Kritis dan bijak BPS telah menegaskan, tujuan dilakukan survei indeks kebahagiaan ialah untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Harapan BPS, dengan data ini pemerintah (daerah) akan dapat menyusun program pembangunan yang tepat, yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejah­teraan masyarakat. Data tentang indeks kebahagiaan yang dirilis BPS ini adalah hasil pemetaan lapangan. Melalui acuan data seperti indeks kebahagiaan, maka pemerintah akan dapat memahami apa situasi problematik yang terjadi di lapangan. Masalahnya ialah, bagaimana memastikan agar pendataan yang dilakukan tidak terkontaminasi kepentingan politik praktis dan penafsiran hasil pendataan yang dilakukan juga steril dari motif-motif politik yang rawan bias. Menjelang momen tahun politik, apa pun memang bisa dijadikan amunisi untuk menyerang lawan dan mengukuhkan kandidat yang hendak diusung. Akan tetapi, dengan kondisi masyarakat yang makin kritis, berbagai upaya untuk membelokkan data statistik menjadi bagian dari komoditas politik tentu tidak lagi bermanfaat.

Polemik yang muncul di media sosial soal indeks kebahagiaan, termasuk tindakan yang memanfaatkan data BPS untuk kepentingan politik, niscaya menjadi langkah yang sia-sia ketika masyarakat menghadapinya dengan sikap kritis dan bijak. Bagi perencana pembangunan, fungsi data adalah sebagai acuan berpijak untuk merumuskan program yang benar-benar objektif dan efektif. Pada titik inilah kita sebaiknya tidak perlu larut dalam tafsir yang bermacam-macam tentang data indeks kebahagiaan yang dirilis BPS. Apalagi jika data yang dirilis BPS sebetulnya masih rawan terkontaminasi bias metodologis yang perlu terus disempurnakan.(Bagong Suyanto,  Dekan FISIP Universitas Airlangga)