AMBON, Siwalimanews – Hingga kini upaya untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional de­ngan membangun infra­struktur penunjang seperti Ambon New Port (ANP) terus disuarakan wakil rak­yat Maluku di senayan.

Buktinya, dalam rapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, anggota Komisi IV Hen­drik Lewerissa mempertanyakan keseriusan Pemerintah Pusat membangun Ambon New Port dalam menunjang program Lum­bung Ikan Nasional di Maluku.

Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang Gedung Senayan Jakarta, Kamis (8/9) kemarin, HL mengungkapkan, dirinya mempu­nyai catatan tentang terget investasi yang disampaikan Menteri Inves­tasi dalam berbagai pertemuan dan sebagai wakil dari Maluku, dirinya ingin mengetahui kendala apa sehingga Ambon New Port sebagai infrastruktur pendukung LIN belum juga dapat terlaksana.

“Saya minta pak Menteri tolong jelaskan dalam forum rapat yang terhormat ini, agar nanti saya dapat sampaikan kepada konstituen saya. Sebab jujur saya katakan orang Maluku dan orang Indonesia Timur umumnya punya ekspektasi yang agak berlebihan ke pak Bahlil ketika jadi menteri. masa sih be­liau bisa genjot investasi dengan realisasi tergat yang begitu luar biasa, masa di negeri sendiri investasi yang dijanjikan Presiden SBY hingga Jokowi sampai seka­rang belum terealisasi. Ada apa ini. Kok Maluku diperlakukan seperti ini,” ungkap HL seperti yang dikutib dari parleman TV.

Menanggapi pertanyakan HL, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan, untuk Ambon New Port desain pertamanya menggu­nakan APBN, namun dalam pro­sesnya kemudian dibuatlah for­mulasi untuk blending atau campuran, dimana ada swasta masuk dan ada pula negara yang masuk.

“Untuk negara masuk itu lewat pembebasan lahannya, kemudian kami ditugaskan untuk cari inves­tornya dengan beberapa penge­lompokan atau zonasi-zonasi dalam wilayah tangkap agar itu menjadi nilai ekonomi,’ ujar Bahlil.

Dalam perjalanannya, lanjut Bahlil, New Port sebenarnya akan direlokasi, dimana setingannya adalah PT Pelindo akan dipindah­kan ke New Port, namun dalam proses teknisnya ada sedikit ma­salah, dimana laporan terakhir yang diperolehnya adalah menya­ngkut status tanah.

“Dimana tanahnya yang diper­kiraan kami harganya sekian, tiba-tiba harganya melambung tinggi atau melompat diluar dari apa yang kita pikirkan. Investornya tadinya sudah ada sebagian yakni dari China dan beberapa negara eropa dan ini sesuai planing,” sebut Bahlil.

Dikatakan, berdasarkan infor­masi terakhir yang pihaknya peroleh, adalah saat ini sementara MS nya sementara dihitung kem­bali, pertama, apakah dengan harga tanah yang  tiba-tiba melam­bung tinggi ini bisa disanggupi atau tidak.

Kedua, ada dua opsi yakni per­tama, apakah tetap Pelindo dire­lokasi ke new port atau tetap berada di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon seperti sekarang ini.

“Saya mau jujur dari hati saya yang paling dalam, Maluku adalah bagian dari sejarah saya, sebab saya lahir disana, dan ibu saya orang Maluku. saya mohon pak Hendrik selaku wakil rakyat Maluku tolong titip pesan dari saya buat Pemda Maluku, agar ada koor­dinasi yang baik dengan Peme­rintah Pusat. Jangan kita salahkan Pemerintah Pusat terus. Ini saya katakan yang sebenarnya biar tidak ada dusta diantara kita, sebab ini semua kita butuh kolaborasi,’ ucap Bahlil.

Ditambahkan, jika ingin sebuah investasi yang baik, maka salah satu instrumen kepastian itu adalah stabilitas dan sinkronisasi kordinasi yang dibangun.

“Ini perkembangan terakhir yang perlu saya laporkan kepada forum yang terhormat ini, terutama ke­pada abangku pak Hendrik Lewe­rissa wakil dari Maluku, sekali lagi tolong titip pesan buat Pemda Ma­luku agar ada koordinasi yang baik dengan Pempus,” pesan Bahlil.

Ganti PT Shell

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengung­kapkan, Presiden Joko Widodo telah menegaskan, bahwa program gas di Provinsi Maluku menjadi salah satu prioritas.

Karena itu Inpex selaku pemilik saham mayoritas dalam pengelolaan lapangan abadi Blok Masela diminta untuk mempercepat proses produksi.

Namun permasalahan yang dihadapi adalah, keluarnya pihak Shell Upstream Overseas Ltd selaku pemilik saham 35% keluar dari konsersium inpex. Untuk itu pemerintah terus mendorong agar ada pengganti pihak shell.

Berdasarkan hasil rapat terbatas yang digelar pada Rabu (7/9) di Istana Negara, bahwa PT Pertamina bersama dengan Indonesia Investment Authority (INA) bersama beberapa perusahaan lain akan membentuk satu konsersium untuk mengambil alih saham 35% milik PT Shell Upstream Overseas Ltd yang telah keluar dari konserisum Inpex.

“Sebenarnya Blok Masela ini sudah mau jalan, namun problemnya adalah, kemarin Shell tark diri dari konsersium, dan kemarin kita baru saja selesai rapat terbatas dengan presiden dan menteri BUMN. Hasilnya akan ada blending antara INA dan Pertamina dan mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang dijejaki oleh pak Menteri BUMN untuk buat satu konsersium agar dapat ambil alih saham 35 persen yang ditinggalkan pihak Shell,” jelas Bahlil menjawab pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Hendrik Lewerissa, dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI dan Menteri BUMN serta Menteri investasi yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (8/9) seperti yang dikutib dari parlamen TV.

Bahlil juga mengaku, ia bersama Menteri BUMN saat mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja di Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada awal bulan September ini, telah diberikan arahan bahwa ini merupakan program prioritas, sehingga prosesnya harus dipercepat.

“Dalam kunjungan di Tanimbar pak Presiden juga sudah melihat langsung lokasi di Saumlaki. dan saya juga kaget, karena jalan disana lebih mulus dari jalan ditempat lain begitupun bandaranya, jadi kemungkinan besar perdebatan-perdebatan, bahwa nanti pusatnya di Saumlaki atau ditempat lain, bapak Presiden menyampaikan, bahwa di Saumlaki itu jauh memenuhi syarat dan lebih efisien,’ jelas Bahlil.

Apa yang disampaikan Menteri investasi ini menjawab apa yang disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa yang mempertanyakan, kepastian apakah investor baru yang menggantikan PT Shell Upstream Overseas Ltd yang telah keluar dari konserisum Inpex.

Menurut Lewerissa, kepastian ini harus disampaikan pemerintah, agar pengembangan lapangan abadi Blok Masela bisa teralisasi, sebab ini menyangkut harapan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat Maluku, khususnya warga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (S-06)