AMBON, Siwalimanews – Fraksi Partai Demokrat di DPRD Maluku  meminta pemerintah provinsi untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan, guna mencapai tujuan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023.

Tema RKPD 2023, yakni Pemantapan Ekonomi yang inklusif melalui Peningkatan Produktivitas dan Penguatan Sumber Daya Manusia. Tema ini diarahkan pada kebijakan pembangunan Provinsi Maluku, melalui peningkatan produktivitas, pemulihan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas SDM yang berkualitas melalui kemudahan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Sayangnya tema ini hanya sekedar simbolis semata bagi Pemprov Maluku.

“Sayangnya tema ini hanya simbolis semata, karena tidak didukung dengan kinerja aparat yang memadai dan tidak memiliki program atau kegiatan yang strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Maluku, Halimun Saulatu kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (2/12).

Selain itu kata Halimun, kenaikan tingkat kemiskinan hanya 0,39 % dan kenaikan tingkat pengangguran 0,33% sesuai terget indikator makro ekonomi Provinsi Maluku, akibatnya Maluku masih tetap sebagai provinsi termiskin ke-4 di Indonesia.

Dengan jumlah penduduk termiskin sesuai data BPS Agustus 2022 tertera 15,97% penduduk Maluku masih hidup dalam kemiskinan. Artinya jika dilihat dari pendekatan pembangunan infrastruktur, maka Maluku masih sangat tertinggal jauh.

“Fraksi Demokrat pun meminta pemprov untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah yang didukung dengan kebijakan pemprov, dimana pembangunan diarahkan untuk pembangunan manusia melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan,” tandas Halimun.(S-20)