ANGGOTA DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu menyesalkan sikap Pemerintah Provinsi Maluku yang masih membiarkan kerusakan pada ruas jalan di Jazirah Leihitu.

Saulatu mengatakan, persoalan kerusakan infrastruktur jalan di Leihitu bukan baru terjadi tetapi sejak beberapa tahun lalu.

Berbagai upaya telah dilakukan pihaknya, termasuk dengan menyampaikan kondisi kerusakan jalan dan jembatan kepada Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas PUPR namun sayangnya belum ada perbaikan.

“Kondisi kerusakan itu sudah bertahun-tahun dan sudah disampaikan tapi sampai sekarang belum pernah ada perhatian dari Pemrov Maluku melalui Dinas PUPR,” kesal Halimun.

Ditegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku tidak boleh membiarkan persolaan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di jazirah Leihitu terjadi terus menerus tanpa ada upaya perbaikan.

Jika dibiarkan maka dipastikan kedepannya akses jalan jembatan akan mengalami kerusakan parah dan nyaris terputus apalagi ruas jalan yang bersebelahan langsung dengan pesisir pantai.

Selain itu, masyarakat di Provinsi Maluku termasuk di jazirah Leihitu akan memasuki musim penghujan yang berdampak pada kerusakan akses jalan yang lebih parah lagi jika tidak ditangani segera oleh Dinas PUPR Maluku.

“Jalan di Leihitu itu kan status jalan provinsi dan sudah banyak jalan dan jembatan yang hampir putus jadi kita Pemprov segera memperhatikan infratruktur di jazirah Leihitu,” tegas Saulatu.

Menurut Saulatu kerusakan akses jalan yang terjadi sudah pasti menghambat aktifitas perekonomian masyarakat dan pada akhirnya mengakibatkan ekonomi daerah juga menjadi lesu sebab sebagian besar pedagang di Pulau Ambon berasal dari jazirah Leihitu dan Leihitu Barat.

“Musim hujan mulai terjadi jadi jika minta PUPR Maluku segera memperhatikan infratruktur disitu sehingga aktifitas dapat berjalan dengan baik lagi,” pintanya. (S-20)