AMBON, Siwalimanews – Kinerja Gugus Tugas Percepatan dan Pena­nganan Covid-19, baik Provinsi Maluku maupun Kota Ambon dinilai lam­ban dalam memberikan informasi kepada masya­rakat soal perkembangan kasus Covid-19.

Koordinasi antar gugus tak jalan dengan baik. Gugus tugas adinilai tidak transparan menyang­kut data pasien dalam pengawasan (PDP) dan terkonfirmasi positif, se­hingga masyarakat banyak mengkonsumsi informasi di media sosial yang belum dijamin kebenarannya.

Tokoh masyarakat Maluku, Abra­ham Tulalessy sangat menya­yang­kan manajemen informasi yang ada pada gugus tugas Covid-19 Maluku.

Ia menilai, saat ini terlalu banyak orang lain yang menjadi pintu un­tuk menyampaikan informasi, dan semestinya hal itu tidak boleh terjadi seperti kejadian beberapa waktu lalu, dimana pihak rumah sa­kit tidak boleh menyampaikan in­formasi apapun dan kepada sia­pa­pun soal kematian salah se­orang PDP di RSUD dr. M Haulussy.

“Kalau informasi satu pintu me­lalui gugus tugas, maka harus cepat, kalau tidak nanti informasi bias ke mana-mana,” tandas Tula­lessy kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Sabtu (2/5).

Baca Juga: PSBB Belum Rampung Dibahas, PSBR Diperpanjang

Pihak rumah sakit juga, kata Tu­lalessy, harusnya menyampaikan se­mua kejadian kepada gugus tu­gas. Namun yang ia pantau, ter­nyata pihak rumah sakit tidak melakukan hal itu.

Ketua Yayasan Satu Darah Ma­luku menilai ini, Ketua Gugus Tugas Maluku, Kasrul Selang tidak tegas terhadap jajaran gugus tugas di level bawah, sehingga informasi ke masyarakat mandek dan juga bias. “Saya harap ketua gugus untuk lebih tegas supaya jangan ada in­formasi yang bias, karena bocor,” ujarnya.

Menurut Tulalessy, gugus tugas ha­rus terus mengupdate setiap in­formasi per jam soal data Covid-19  dengan ditunjang data yang akurat.

“Data yang akurat harus segera diupdate dan diinformasikan ke publik, jangan sampai sudah ada kejadian, informasi sudah biasa ke mana-mana, nanti siang atau sore baru gugus tugas menyampaikan informasi, ini terlambat,”  tandas­nya.

Tulalessy juga meminta gugus tu­gas untuk segera melakukan trac­king terhadap pasien yang berdasarkan hasil rapid test positif. Kalau hanya menunggu pemerik­saan swab PCR, berarti gugus tugas membiarkan virus ini me­nyebar ke mana-mana.  “Tracking secepatnya dilakukan, agar jangan menyebar luas,” tegasnya.

DPD KNPI Maluku juga menilai kinerja gugus tugas lamban dalam memberikan  informasi kepada masyarakat.

“Kami selalu mendukung gugus tugas,  namun selama ini kami me­ni­lai gugus tugas lambat dengan informasi dan data,” kata Ketua Sat­gas Covid-19 DPD KNPI Ma­luku, Santos Walalayo kepada Siwalima, melalui telepon seluler, Sabtu (2/5).

Walalayo mengungkapan, pihak­nya kerap mengikuti perkemba­ngan di media sosial seperti ke­matian seorang PDP pada Kamis (30/4) malam lalu, polemik sudah terjadi ramai di facebook, tetapi belum ada penjelasan dari gugus tugas.  “Intinya KNPI Maluku menilai gu­gus lamban dalam mengatasi hal ini dan kurang transparan,” tegas­nya.

Kalau informasi soal Covid-19 hanya melalui satu pintu, maka Walalayo meminta gugus tugas cepat memberikan informasi kepada masyarakat. “Kalau tidak, masyarakat kebingungan tanpa ada kepastian,” ujarnya.

Wakil Ketua DPD KNPI Maluku ini me­minta gugus tugas provinsi mau­pun kabupaten dan kota untuk sece­patnya melakukan tracking terhadap orang yang hasil rapid test positif untuk mencegah pe­nyebaran Covid-19.  “Ketika sudah melalukan rapid test, kami minta segera melakukan tracking, sam­bil menunggu hasil swab datang,” tandas Walalayo.

Ketua Fraksi Gerinda DPRD Malu­ku Andi Munawir mengatakan, gugus tugas harus lebih trans­paran. Ja­ngan membuat masyara­kat menu­ng­gu dan penasaran se­hingga ba­nyak menimbulkan spe­kulasi. “Gu­gus harus lebih trans­paran membe­rikan informasi ke publik,” kata Mu­naswir kepada Siwalima, melalui telepon seluler­nya, Minggu (3/5).

Andi meminta gugus tugas untuk mengupdate setiap informasi, apalagi berkaitan dengan pasien yang meninggal. “Ini harus cepat, kalau tidak banyak spekulasi di media sosial, dan membuat masyarakat bingung,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku Aziz Sangkala. Ia meminta gugus tugas lebih proaktif memberikan informasi kepada masyarakat.

Masyarakat akan kebingungan atas informasi yang beredar di me­dia sosial, misalnya soal seorang war­ga yang meninggal dan dima­kan­kan sesuai protokol Covid-19.

“Mestinya jika ada informasi me­ninggal, secepatnya disampai­kan ke publik, apa sudah ada pe­meriksaan atau belum, sudah ada rapid test atau belum, kalau sudah ada lalu bagai­mana hasil PCR, semua harus di­sampaikan,” ujar Sangkala.

Sangkala menambahkan, gugus tugas harus lebih transparan, se­hingga tidak meresahkan masya­ra­kat yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.  

Jawaban Gugus Tugas

Menjawab kritikan berbagai kalangan, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku, Kasrul Selang menegas­kan, selama ini gugus tugas trans­paran soal penanganan Covid-19. Namun privasi pasien dan ke­luarga juga haru dilindungi.

“Selama ini memang kita sudah transparan. Kita menjaga kepenti­ngan hak masyarakat untuk dapat informasi, tetapi juga hak pasien dan keluarganya juga harus kita lindungi,” ujar Kasrul, kepada wartawan, di Kantor Gubernur Ma­luku, Senin (4/5).

Kasrul mengaku, pihaknya juga dilema. Mau transparan, tetapi me­nimbulkan polemik di masyarakat.

“Jadi ada yang bilang kita tidak transparan. Kalau di negara luar, kunci keberhasilan itu ada di transparan, ini yang kita mau cari.  Kita baru bilang kita ada rapid test di wilayah ini saja sudah heboh, orang sudah marah. Mau satu pintu bagaimana, kita belum tanda ta­ngan surat saja, sudah beredar di masyarakat,” ujarnya.

Kasrul mengatakan, gugus tu­gas akan melakukan rapat dengan ber­bagai pihak, termasuk organi­sasi pers untuk membahas masalah ini.

“Besok kita mau rapat dengan melibatkan Ombudsman, AJI, PWI, KPI, Komnas HAM, Aspanji, terkait dengan bagaimana kita menyam­paikan informasi kepada masyara­kat. Kita bicara begini, nanti mungkin yang ada tersinggung, kita sembunyi media tersinggung, yang pas itu yang mana. Begitu kita terbuka sedikit, keluarga pasien bagaimana, ha ini yang kita cari keseimbangan,” tandas Kasrul. (Mg-4/S-39)