AMBON, Siwalimanews – Gubernur Murad Ismail kesal dengan kritikan yang kerap dilontarkan berbagai kalanagan atas kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku.

Ia meminta agar gugus tugas Provinsi Maluku jangan disalahkan. Yang harus dikritik adalah Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang tak becus menangani penyebaran Virus Corona di Kota Ambon.

“Kalian ada apa-apa jangan langsung serang kita punya gugus tugas bos. Gugus tugas kita adalah payung. Yang tangani di depan itu, walikota bupati, tetapi jangan terlalu cengeng juga tu walikota, semua-semua harus kita. Urus masyarakat juga kita, kita diserang. Serang itu walikota,” tegas Murad kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin (15/6).

Murad mengatakan, segala upaya telah dilakukan oleh gugus tugas Maluku dalam penanganan Covid-19, termasuk menyediakan peralatan medis, rumah sakit, alat bantu seperti rapid test dan ventilator dan sebagainya, namun tetap dikritik.

“Saya tidak main-main dan saya sangat sensitif masalah sini sehingga saya berusaha menghubungi semua teman dan rekan-rekan, apa yang bisa kalian bantu penanganan Covid-19 di Maluku,” ujarnya.

Murad menegaskan, gugus tugas Maluku serius untuk menangani Covid-19. Apa yang dibutuhkan tetap dibantu. “Itu berarti kira serius betul, apa-apa kita bantu,” tandasnya.

Murad mengungkapkan, anggaran penanganan Covid-19 antara provinsi dengan kota kabupaten semua berumber dari APBD.

“Covid semua punya APBD, dan sama semua APBD. Saya punya APBD tidak sebesar mereka punya, dan saya harus bantu 11 kabupaten kota, bayangkan. APBD saya bisa tangani semua kabupaten kota, kan tidak. Jadi hargai kita, hargai gugus tugas,” ujarnya.

Bahkan kebutuhan rumah sakit darurat yang dimintakan walikota, kata Murad, akan dibantu oleh Pemprov Maluku.  “Kebetulan walikota Ambon butuh rumah sakit, kita bantu,” katanya.

Murad juga meminta wartawan untuk memberitakan yang baik terkait dengan penanganan Covid-19 di Maluku.

“Saya minta sama rekan-rekan wartawan tolong memberitakan yang baik. Kalau mau memberitakan yang buruk-buruk, kasihan. Bikin berita yang baguslah,” harapnya.

Kritik Walikota

Sebelumnya Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dikritik tajam oleh Ketua MPH Sinode GPM, A.J.S Werinussa dalam penanganan Virus Corona. Jumlah orang positif terpapar terus meningkat.

Werinussa menilai, walikota tidak memiliki konsep jelas untuk menekan penyebaran Virus Corona di Kota Ambon. Padahal semua tokoh agama sudah mengendalikan umat, sehingga rumah ibadah tidak lagi menjadi titik penyebaran. Sementara di arena publik, belum bisa dikendalikan oleh pemerintah.

“Walikota tak punya konsep yang jelas untuk mengendalikan lajunya Covid-19, bukan tukar menukar regulasi. Masyarakat butuh panduan,” tandas Werinussa, yang berbicara mewakili para tokoh agama kepada wartawan, usai mengikuti rapat penanganan Covid-19 bersama Gugus Tugas Maluku di Kantor Gubernur, Sabtu (13/6).

Selain Werinussa, hadir dalam rapat itu Uskup Amboina Petrus Canisius Mandagi, Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo, Ketua PHDI Maluku I Nyoman Sukadana, dan Ketua Walubi Maluku Welhemus Jauwerissa. Turut hadir Kepala Bin daerah Maluku, Jimmy Aritonan.

Werinussa menegaskan, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang sementara dijalankan juga menimbulkan masalah, karena tidak disiapkan secara baik. Akibatnya menuai protes masyarakat. Apapun kebijakan yang diambil harus juga mengakomodir ketahanan ekonomi masyarakat.

“Mau buat PKM atau PSBB atau apapun namanya silakan, tetapi ketahanan ekonomi masyarakat juga harus dijaga. Kalau mereka lapar mereka bisa ribut,” tegasnya.

Werinussa mengaku dirinya bersama para tokoh agama dan masyarakat sudah stres. Kebijakan berganti-ganti, namun penularan Virus Corona terus meningkat.

“Saya sudah stres bersama masyarakat, tetapi walikota tak punya metode yang jelas menangani Covid-19. Namanya kok diganti-ganti, PKM, PSBB, mungkin setelah itu apa lagi, tapi tingkat penularan tetap tinggi,” ujarnya kesal.

Jika Pemerintah Kota Ambon tak bisa mengatasi penyebaran Covid-19, Werinussa menyarankan agar TNI dan Polri mengambil alih penanganannya.

”Tadi saya usul kepada Kepala BIN Daerah Maluku dalam rapat bersama Gugus Tugas, bahwa sebaiknya hanya satu saja gugus tugas supaya perintahnya jelas. Kalau tidak bisa, polisi tentara ambil alih saja,” tandasnya.

Ia kembali menegaskan, Pemerintah Kota Ambon tidak memiliki konsep jelas dalam menekan penyebaran Covid-19. “Buktinya kita sudah bekerja semaksimal mungkin, tetapi tingkat penularan terus naik. Itu berarti sama saja dengan kita tidak bekerja,” ujarnya.

Werinussa juga menilai, Pemerintah Kota Ambon tidak serius menangani Covid-19. Hanya suka berwacana, tetapi konsep tidak jelas.

“Bagi saya pemerintah tidak serius, cuma sekedar wacana. Anda lihat sendiri, ketika kita diumumkan tiga orang di pasar Mardika tertular, ini merupakan kebodohan, sebab kalau diumumkan begitu orang tidak datang lagi ke pasar, lalu orang di pasar makan apa? Caranya tidak begitu,” tandasnya.

Saharusnya kata Werinussa. pedagang di pasar Mardika diurai menjadi beberapa titik, dan jam operasional diperpanjang supaya rakyat bisa hidup. Bukan membatasi jam operasional di pasar.

“Kalau jam diperpanjang maka orang tidak terburu-buru ke pasar. Saya sudah sampaikan di gugus tugas beberapa kali ke pemerintah kota, kalau pasar itu arena publik,” ujarnya.

Untuk mengurai kerumunan di pasar, Werinussa mengusulkan agar kawasan AY Patty ditutup dan dijadikan pasar sementara.  Ia mencontohkan Pemerintah Kota Salatiga yang bisa mengurai para pedagang di pasar.

“Pemerintah bisa buat beberapa titik, AY Patty ditutup dan dijadikan pasar supaya jangan tertular, seperti di Salatiga. Yang saya maksud dan konsepnya seperti itu, Karena tugas kita mengurai kerumunan, sehingga aktivitas virus tidak menular,” tandasnya.

Enggan Komentar

Walikota Ambon Richard Louhenapessy menolak berkomentar terkait kritikan Ketua Sinode GPM. Ia berjanji untuk memberikan keterangan pers.

“Nanti besok saya berikan konferensi pers,” tandas walikota saat dicegat Siwalima di halaman parkir  belakang Balai Kota, Senin (15/6) sore.

Usai mengatakan demikan, ia langsung masuk ke mobil dinasnya.

Wakil Walikota, Syarif Hadler, saat dicegat wartawan di halaman parkir belakang juga enggan berkomentar. “Nanti baru disampaikan oleh pak wali,” ujarnya.

Catatan Evaluasi

Kalangan anggota DPRD Maluku dan DPRD Kota Ambon meminta agar kritikan Ketua Sinode GPM dijadikan catatan evaluasi oleh walikota dalam penanganan Covid-19.

“Yang disampaikan tokoh agama itu bentuk kegelisahan terhadap penanganan Covid-19 sehingga pemerintah kota harus introspeksi diri,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Aziz Sangkala, kepada Siwalima, Senin (15/6).

Saat Covid-19 mulai berkembang di Kota Ambon, kata Sangkala, tokoh agama dan pemimpin umat telah membantu pemerintah dengan mengalihkan aktivitas peribadatan di rumah. Tetapi, Pemkot Ambon tidak dapat menata dan mengatur masyarakat di tempat-tempat keramaian.

Lanjutnya, fasilitas umum tidak kunjung ditata dan diatur dengan baik dan seolah-olah ada pembiaran, sehingga orang bebas beraktifitas di pasar yang menyebabkan berkembangnya Covid-19  yang semakin meluas. “PKM di pasar tidak berhasil dan mau PSBB tapi belum ada konsep,” ujarnya.

Olehnya Sangkala berharap apa yang disampaikan tokoh agama dijadikan catatan evaluasi.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono juga mengatakan hal yang sama.

“Jadi menurut saya dengan adanya kritikan dan penilaian itu harus menjadi bahan evaluasi, apalagi akan dilakukan penerapan PSBB nantinya karena dalam sebuah penerapan kebijakan itu pasti ada dampak ekonomi dan sosial,” tandas Latupono.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, Pemkot harus menghitung matang semua aspek ketika diberlakukan sebuah kebijakan, sehingga tidak meresahkan masyarakat.

“Jadi saya kira warning-warning ini menjadi referensi pemerintah kota untuk kedepan sebuah kebijakan harus dihitung semua aspek agar tidak terjadi problem di tengah masyarakat,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon lainnya, Gerald Mailoa juga meminta Pemkot Ambon mengevaluasi berbagai kebijakan yang dilakukan dalam penanganan Covid-19.

“Harus mengevaluasi seluruh kebijakan yang dilakukan, kenapa sampai covid ini kurvanya tetap naik,” tandas Mailoa.

Dalam situasi saat ini, Mailoa meminta semua pihak saling mendukung. Jangan saling menyalahkan.

“Pemerintah dan gereja harus duduk, jangan saling menyalahkan karena untuk memutuskan mata rantai Virus Corona sangat tidak mudah,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah lebih tegas untuk menertibkan masyarakat yang tidak mematuhi PKM. “Harus diberikan ketegasan untuk masyarakat yang melanggar aturan yang dibuat,” tandas Mailoa.

Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta mengungkapkan, kritikan yang disampaikan Ketua Sinode GPM harus dilihat dari sisi positif.

“Apa yang disampaikan oleh ketua sinode selaku pimpinan umat harusnya disikapi secara positif karena apa yang disampaikan merupakan bagian dari saling memberikan masukan positif, karena berkaitan dengan pembenahan penanganan Covid-19,” ujarnya.

Dikatakan, kritikan terhadap walikota dan gugus tugas merupakan masukan yang baik untuk membenahi cara penanganan Covid-19, karena kasus positif semakin hari semakin meningkat.

“Pemerintah kota harus melakukan evaluasi bahkan dapat mengundang para tokoh agama untuk duduk bersama melakukan sharing, sehingga nantinya dapat menemukan konsep- konsep yang baik untuk dapat mengatasi persoalan ini,” saran Toisuta. (S-39/S-16/Mg-4/Mg-5)