AMBON, Siwalimanews – Gerakan Mahasiswa Alifuru menolak dengan keras rencana penganugerahan gelar Upu Latu Nunusaku dan Ina Latu Nunusaku kepada Gubernur Maluku Murad Ismail dan istrinya Widya Pratiwi Ismail.

Penolakan Murad dan Widya untuk mendapatkan gelar adat Nunusaku ini dilakukan Gerakan Mahasiswa Alifuru dalam kegiatan panggung bebas, yang berlangsung di depan Kampus Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pattimura, Jumat (17/3).

Aksi panggung bebas yang dilakukan Gerakan Mahasiswa Alifuru merupakan bentuk protes dan penolakan keras terhadap pemberian gelar Upu Latu dan Ina Latu Nunusaku, termasuk menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan adat di Maluku.

Koordinator Gerakan Mahasiswa Alifuru, Minsen Tenine menjelaskan, Nunusaku adalah tempat asal orang Maluku yang terpencar ke seluruh pelosok Maluku, dimana sejak raja pertama hingga runtuhnya kerajaan Nunusaku tidak ada yang tahu siapa yang punya hak memberikan gelar tersebut.

Namun, oleh oknum-oknum tertentu dengan sengaja dan kepentingan politiknya memberi­kan gelar ini terhadap gubenur dan Isterinya, padahal hal ini tidak boleh dilakukan karena Nunusaku merupakan gelar yang sangat sakral dan jangan jadikan sebagai politik praktis.

Baca Juga: Pangdam Pattimura Terima Audiensi Pimpinan BNI

“Orang yang dibalik ini semua pernah melakukan kekerasan seksual secara verbal terhadap seorang perempuan Nusa Ina, lalu memberikan gelar Upu Latu Nunusaku kepada Murad Ismail dan istri, sebagai anak adat tidak boleh menjadikan adat sebagai alat untuk mencapai tujuan,” kecam Tenine saat diwawancarai wartawan.

Ditempat yang sama, Harun Matayane salah satu orator aksi mengatakan, alasan Gerakan Mahasiswa Alifuru menolak gelar Upu Latu dan Ina Latu Nunusaku lantaran hingga saat ini, persoalan perampasan hak adat terus terjadi untuk kepentingan-kepentingan pemerintah.

“Bagaimana kita menyematkan Upu Latu dan Ina Latu Nunusaku sedangkan masyarakat adat Bati, adat Alifuru, adat Weimale, adat Alune itu mereka tersingkirkan oleh perusahan yang bersengkongkol dengan pemerintah daerah. Bagaimana kita hanya mementingkan kita sendiri dan menjadikan adat untuk kepentingan-kepentingan pragmatis, kepentingan politik,” ujar Harun.

Selain itu, masyarakat masih terintimidasi dengan akses jalan di pegunungan Seram Utara, Seram Timur, Seram Selatan, Seram Barat yang hingga saat ini belum merata, bahkan  tidak terjangkau.

Menurutnya, kalau Murad Ismail berhasil membangun akses jalan di Pulau Seram sekalipun tetapi itu bukan menjadi tolak ukur karena sudah tugas peme­rintah daerah yakni, melakukan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan hingga provinsi.

“Untuk itu hari ini, kami menyatakan sikap menolak penyematan gelar Upu Latu dan Ina Latu Nunusaku kepada Gubernur Maluku dan isteri, karena itu tidak sinkron dan tidak sepadan dengan realita yang terjadi di masyarakat,” cetusnya.(S-20)