AMBON, Siwalimanews – Kebijakan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy merubah sistim pembayaran angkutan kota dari tunai ke sistim bercode, mendapat kecaman keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Golkar sebagai pengusung utama walikota dua periode itu.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku Anos Yeremias menyebutkan kebijakan walikota itu tidak populis dan berlebihan, serta tidak berpihak kepada rakyat.

Kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (29/10) lalu, Anos yakin kebijakan itu bakal ditentang warga kota sebagai pengguna angkutan kota dan juga supir angkot itu sendiri.

“Kalau menggunakan barcode, siapa yang untung dan siapa yang buntung. Ini hanya angkutan umum. Sehingga kebijakan ini perlu dikaji lagi, karena jangan sampai dengan menggunakan barcode justru merugikan penumpang atau bahkan merugikan sopir angkutan kota,” ujar dia.

Sehari setelah dikritik sohibnya di Golkar Maluku, giliran Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Ambon, Margartha Siahay melayangkan protes serupa terhadap kebijakan walikota.

Baca Juga: Tertib Administrasi, Disdukcapil Sosialisasi Pencatatan Sipil

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat terburu-buru dengan mengabaikan fakta yang ada, dimana tidak semua sopir angkot dan penumpang paham teknologi dan memiliki smartphone.

“Tidak semua penumpang paham teknologi sehingga pasti ada saja kebigungan saat menggunakan aplikasi dengan barcode yang minim sosialisasi tersebut,” kata Siahay, sebagaimana dilansir Siwalimanews, Sabtu  (30/10).

Siahay bahkan khawatir sopir angkot akan mengalami kesulitan mendapatkan penumpang, karena banyaknya penumpang yang tidak memiliki smartphone, maupun penumpang yang tidak mempunyai saldo dalam aplikasinya.

Karenanya, Siahay berharap sosialisasi perlu dilakulan lebih intens, melibatkan seluruh pihak terkait, seperti dinas perhubungan, bank dan OJK.

Dia berharap pemkot bisa memberi alternatif lain, yakni menggunakan sistem digital dan bisa juga dengan uang tunai seperti biasa.

“Kalau ada dua pilihan gitu, penumpang yang tidak memiliki ponsel pintar bisa bayar tunai dan bagi yang melek teknologi baru bayarnya pakai aplikasi.

Bikin Susah Rakyat

Sejumlah sopir angkot menilai rencana penggunaan barcode dalam sistem pembayaran angkutan kota perlu dipertimbangkan lebih matang oleh Pemkot Ambon.

“Pemeritah harus melakukan kajian lebih mendalam,” ucap Benni sopir angkot jurusan Laha-Ambon.

Menurutnya, jika kebijkan ini sudah diterapkan dan saat itu juga sementara mengangkut penumpang dan tiba-tiba bensin habis atau kebutuhan mendadak ban pecah di jalan, harus ambil dari mana uang pembayarannya.

“Ini sistim bikin susah kami. Kan menggunakan barcode. Mau ambil uang dari mana sementara pembayaran secara online. Karena seng semua sopir paham dengan pembayaran seperti itu,” tegasnya.

La Ramli sopir angkot Hative Besar juga mengaku penggunaan barcode tidak menguntungkan malahan menyusahkan sopir dan penumpang angkot.

“Apakah dengan adanya penggunaan barcode memberikan keuntungan dengan mendapatkan banyak uang, sementara uangnya dibayar gunakan sistem. Kota-kota besar lain yang sudah maju di Indonesia saja tidak bayar pakai berkode. Pak walikota jangan terlalu mimpi yang besar,” tandasnya.

Pria berusia 45 tahun ini menyesali kebijakan walikota. Ia mengaku dimasa penghujung jabatan, walikota mengeluarkan kebijakan-kebijakan kontroversial yang tidak memihak rakyat.

“Jangalah. Coba kalau seandainya beliau masih mau maju lagi di pilkada tidak mungkin begini. Politikus ini kepentingan ada jadikan rakyat tumbal. Saya tidak setuju,” katanya.

Sementara itu, Jefry supir angkot Kudamati juga menyayangkan kebijakan walikota. Katanya rakyat sudah susah akibat Covid-19, jangan lagi rakyat dibikin susah dengan kebijakan yang tidak pro kepada rakyat.

“Saat ini ekonomi masyarakat lagi hancur-hancuran gara-gara covid-19 dan sudah muncul kebijakan aneh seperti ini. Stop bikin susah rakyat kecil jua,” harapnya.

Ia menilai kebijakan walikota yang sebagai kebijakan tiba saat tiba akal. Pasalnya belum dilakukan sosialisasi yang intens, tiba-tiba akan menerapkannya.

Seharusnya dilakukan sosialisasi yang panjang karena supaya masyarakat mengetahui model kebijakan ini seperti apa jika diterapkan.

“Minimal dampak yang nantinya dirasakan oleh masyarakat dan juga kami sebagai sopir,” katanya

Supir Angkot lainnya Welem Sapulette juga mengaku misalnya untuk warga Maluku yang bukan penduduk Kota Ambon yang datang ke Ambon harus membayar angkot dengan cara bagimana.

“Lalu apakah ada alternatif untuk para sopir untuk bayar menggunakan uang tunai jika tidak menggunakan barcode,” tukas Wellem.

Ia berharap, Pemkot Ambon harus mempertimbangan dengan matang kebijakan yang bersifat memaksa seperti ini.

“Kasihan orang besar dan bank yang mengalami keuntungan, masyarakat yang rugi dan itu termasuk kami para sopir angkot,” pungkasnya. (S-51)