AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Bawaslu dan KPU Kota Ambon menggelar rapat kordinasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) pada Februari mendatang.

Rapat kordinasi tersebut menghadirkan beberapa narasumber yang merupakan pimpinan Forkopimda diantaranya Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, TNI, Polri, DPRD, Bawaslu, KPU dan juga pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Penjabat Walikota Ambon.

Kegiatan yang berlangsung di Convention Hall MCM, Selasa (9/1) tersebut, Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmase bertindak sebagai moderator serta membuka kegiatan tersebut, yang diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari ASN dilingkup Pemkot, kepala Desa, Raja, Lurah, para perangkat Desa, Negeri Lurah hingga RT dan RW se-Kota Ambon.

Dalam kegiatan itu, Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan,   kegiatan ini  semata-mata bertujuan untuk memberikan edukasi menjelang pemilihan umum pada Februari mendatang. Yang mana lebih ditekankan pada netralitas ASN serta seluruh perangkat desa, negeri dan kelurahan. “Ini meru­pakan bagian dari edukasi untuk bagaimana menciptakan pemilu yang aman dan damai serta men­-jun­jung tinggi netralitas baik itu ASN, TNI, Polri hingga pada pim­-pinan desa, negeri dan kelurahan bersama para perangkatnya,” ungkap Wattimena.

Ia berharap, dalam pemilu nanti peran dari seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung jalannya pemilu bisa lebih aktif guna meningkatkan tingkat partisipasi pemilih.

Untuk itu, tidak hanya pemerintah kota, KPU maupun Bawaslu tetapi peran kepala Desa, Raja hingga Lurah bahkan ke tingkat RT dan RW untuk mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

“Saya berharap, peran aktif dari seluruh perangkat desa, negeri maupun lurah mesti dimaksimalkan. Dalam artian bahwa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka,” pintanya.

Akan tetapi, lanjut Walikota, perangkat desa, Negeri maupun lurah, dalam melakukan sosialisasi guna meningkatkan hak pilih, tidak boleh terlibat dalam politik praktis untuk mendukung atau menjatuh­kan peserta pemilu. Begitu pula dengan ASN dan TNI Polri yang dibutuhkan perannya untuk men­-jaga selalu ketertiban dan keama­nan dalam perhelatan pemilu nanti.

“Sosialisasi untuk tingkatkan partisipasi pemilu mesti dilakukan. Tapi, ingat yah, jangan dibarengi dengan tindakan yang mengarah pada politik praktis, itu tidak boleh,” pintanya.

Ia mengaku, saat ini telah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada lurah yang turut serta terlibat dalam politik praktis. Jika ditemukan bukti kuat, maka segera ditindak tegas.

“Saya dapat laporan dari masyarakat bahwa ada lurah yang bagi-bagi kartu nama. Saya minta masyarakat untuk foto mereka lalu serahkan kepada saya. Itu kalau jelas, maka pasti akan kita tindak tegas dengan nonjobkan dari jabatannya,” tegasnya.

Ia berharap, dalam pemilu mendatang, tingkat partisipasi pemilih di Kota Ambon bisa mencapai 100 persen. (S-29)