KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, kenaikan harga BBM justru menyengsarakan masyarakat Indonesia.

Salah satunya, Fraksi Partai Ke­adi­lan Sejahtera (PKS) DPRD Pro­vinsi Maluku, dengan tegas meno­lak kenaikan BBM. Sebagaimana pula yang telah dilakukan  Fraksi PKS DPR RI.

Mereka menyatakan sikap walk out dari sidang paripurna DPR RI beberapa hari lalu sebagai bentuk protes terhadap kenaikan BBM.

“Jadi memang Fraksi PKS dari DPR RI, provinsi, hingga kabupaten/kota kami menolak kenaikan harga BBM,” tegas Ketua Fraksi PKS DP­RD Provinsi Maluku, Turaya Samal, kepada wartawan, Rabu (7/9).

Turaya Samal, didampingi anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku, Rostina mengakui, kenaikan harga BBM sangat mempengaruhi kebutu­han masyarakat.

“Akan terjadi inflasi besar- besa­ran. Tentu  berdampak bagi ekonomi masyarakat. Sangat disayangkan, kenapa harga BBM bersubsidi dinai­kan. Masyarakat berteriak kemana-mana,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Pro­vinsi Maluku ini menilai, kenaikan harga BBM menunjukan pemerintah tidak berpihak ke masyarakat justru pemerintah penyengsarakan rakyat.

“Pemerintah justeru menyeng­sarakan rakyat. Sangat berpengaruh dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan  lainya.  Terjadi kenaikan harga angkot. Mahasiswa dan pelajar hingga Rp 5 ribu lebih,” ce­tus­nya.

Padahal, kata dia, pemerintah dima­na-mana kampanyekan pe­ngen­tasan kemiskinan dan pengu­rangan pengangguran, namun justru pemerintah yang sendiri menyeng­sarakan rakyatnya.

“Ini hanya omong kosong belaka.  Kami selalu bersama masyarakat menolak harga BBM. Kami meno­lakan karena masyarakat sudah susah dan menangis. Kami pejabat saja sangat terasa,  apalagi masya­rakat  kecil. Kita semua terasa. Ini beban moril kita  kepada masyarakat menyikapi kondisi yang ada. Inti­nya, kami  komitmen bersama meng­awal bersama rakyat,” tandasnya.

Disinggung soal ajakan kepada masyarakat untuk menolak kenaikan harga BBM, anggota DPRD dapil Seram Bagian Barat ini menegaskan, pihaknya akan mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang tidak menyeng­sarakan masyakarat.

“Kami akan mengajak masyarakat agar pintar memilih pemimpin. Kami hanya beberapa anggota DPR RI, representatifnya kecil dan tidak mempengaruhi keputusan. Banyak skema diambil. Kalau skema voting kita tetap kalah. Tapi kita tidak mun­dur. Kita tetap kontrol pemerintah. Kita akan berusaha. Tidak sampai disi­ni saja. Kita komitmen selalu bersama masyarakat,” katanya.(S-08)