AMBON, Siwalimanews – Fraksi Partai Golkar di DPRD Maluku kecewa sekaligus menyesali sikap dari pemerintah provinsi yang tak punya kebijakan untuk membuat program mudik gratis bagi masyarakat pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.

Penyesalan dan kekecewaan ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Maluku Anos Yermias kepada Siwalimanews di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (21/12)

Pasalnya kata Anos, sesuai hasil pengamatan di lapangan, terlihat penataan transportasi darat, laut dan udara, masih stagnan, baik di Pelabuhan Hunimua – Waipirit, Wai- Saparua – Nusalaut, Pelabuhan Galala- Namlea, pelabuhan Yos Sudarso maupun Pelabuhan Slamet Riyadi.

“Saat ini terjadi penumpukan penumpang, namun kami tidak temukan langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mengatasi persoalan ini,” kesal Anos.

Menurutnya, pemerintah provinsi minimal harus menyediakan atau membangun komunikasi dengan pihak kementerian agar kapal latih atau kapal penumpang yang saat ini tidak berada di Ambon, bisa dialihkan untuk mengangkut penumpang Nataru.

Baca Juga: Diduga Cabuli Siswanya, Rumalowak Minta Kepsek Terbitkan SK Pemberhentian

Selain itu, untuk membantu masyarakat kecil yang ingin melakukan mudik, mestinya pemerintah provinsi membuat kebijakan mudik gratis. Dalam catatan Fraksi Partai Golkar selama periode Pemerintahan Murad Ismail dan Barnabas Orno selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, mudik gratis dilakukan hanya satu kali, yakni diawal pemerintahan mereka pada bulan Desember 2019.

“Mestinya di tahun 2023 ini ada juga mudik gratis, kasihan masyarakat yang akan bepergian liburan Natal di kampung halaman yang jauh dengan biaya yang besar,” ujar Anos.

Jika kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku saat ini sulit dengan adanya pembayaran hutang SMI kata Anos, setidaknya harus ada kebijakan mudik gratis, sebab sangat membantu masyarakat kecil.

Pemerintah provinsi jangan hanya melihat Maluku dalam konteks Ambon, Lease dan Seram, tetapi harus dilihat juga semua masyarakat yang ada di pulau yang jauh seperti di Tenggara Raya dan Pulau Buru.

“Memang sampai hari ini intervensi soal persoalan ini tidak jalan dan kami sayangkan itu,” ucap mantan Ketua Komisi III DPRD Maluku itu.

Anos berharap, Dinas Perhubungan dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan KSOP maupun Distrik Navigasi Ambon untuk menjembatani persoalan membludaknya penumpang Nataru.

Sementara itu, Kepala Operasional PT Pelni Cabang Ambon Muhammad Assagaff mengakui kalau terjadi penumpukan penumpang di Kantor Pelni.

Menurutnya, hal ini berkaitan dengan proses arus mudik memasuki Natal dan Tahun Baru, yang tinggal beberapa hari lagi.

“Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, memang banyak warga yang sedang antri tiket kapal untuk pulang kampung. Terutama untuk MBD, itu ada tersedia  Sabuk Nusantra 72 dan Sabuk Nusantara 87 ke arah MBD yang berangkat sore ini,” akui Assagaff,”kayanya.(S-20/S-25)