AMBON, Siwalimanews – Fraksi Golkar DPRD Maluku menilai alokasi anggaran Rp 2,5 miliar bagi Tim Pengerak PKK untuk mengelar jabore di Kota Ambon adalah tidak tepat sasaran.

Pasalnya, alokasi anggaran yang dilakukan sebagai bentuk kebijakan yang terkesan hanya hura-hura dan tidak tepat sasaran, disaat masyarakat membutuhkan sentuhan pemerintah dalam berbagai program kerja.

Demikian diungkapkan, Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Anos Yermias kepada wartawan di di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (5/12).

Dikatakan, alokasi anggaran yang dilakukan justru berbanding terbalik dengan kebijakan alokasi anggaran pokok pikiran DPRD, yang seharusnya diperlakukan sama dengan anggaran pada masing-masing Organisasi Pe­rangkat Darah (OPD).

“Kebijakan pemerintah daerah dalam memberlakukan pokok pikiran anggota DPRD tidak dapat dilakukan secara berbeda dengan alokasi anggaran kepada Orga­nisasi Perangkat Daerah lain,” ujar Yermias.

Pokok pikiran anggota DPRD kata Yermias lahir dari kunjungan langsung yang dilakukan anggota DPRD dimana aspirasi disampai­kan masyarakat artinya dari segi urgensitas sejatinya pokok pikiran anggota DPRD harus mendapatkan perhatian.

Tak hanya itu, pemenuhan terhadapn pokok pikiran anggota DPRD akan bersentuham langsung dengan  upaya pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan pekerjaan guna membantu tercapainya visi dan misi Gubernur.

“Bandingkan misalnya dengan alokasi anggaran untuk Tim Penggerak PKK Maluku yang terkesan hura-hura dan tidak tetap sasaran,” ucap Yermias.

Karena itu, Pemprov diharapkan dapat memprioritaskan setiap kebutuhan masyarakat yang mendesak agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. (S-20)