AMBON, Siwalimanews – Puluhan tenaga honorer di Kabupaten Seram Bagian Barat, Senin (2/10) memblokir Kantor Bupati dan juga Rumah Sakit Umum Daerah.

Aksi ini dilakukan sebagai puncak kekesalan lantaran belum menerima hak mereka, kurun waktu empat hi­ngga sembilan bulan.

Para honorer berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Keba­karan dan RSUD Piru.

Alhasil mereka memalang Kantor Bupati, yang mengakibatkan rencana apel pagi pegawai tidak jadi dilaksa­nakan.

Lebih dari sebulan mereka menge­luhkan hak-hak ke Pemerintah Ka­bupaten SBB, sayangnya gaji yang ditunggu-tunggu pun tak kunjung dibayar.

Tercatat tenaga Honorer Satpol PP berjumlah 114 orang, tenaga honorer Damkar 38  belum mendapatkan gaji selama 4 bulan, sedangkan tenaga honorer RSUD Piru sebanyak 134 orang belum mendapatkan gaji selama 9 bulan.

Pantauan Siwalima, aksi protes para Satpol PP ini berupa pema­langan 3 pintu pagar masuk utama Kantor Bupati SBB dengan meng­gunakan balok kayu.

Aksi dilakukan sekitar pukul 07.30 WIT, sebelum apel pagi para Apa­ratur Sipil Negara Pemkab SBB.

Tak satupun anggota polisi terli­hat di lokasi kejadian. Sebaliknya hanya ada anggota TNI AD yang terlihat berjaga-jaga di halaman kantor bupati.

Salah satu perwakilan anggota Satpol PP, Palianso kepada Siwalima di sela-sela aksi mengungkapkan, pe­malangan Kantor Bupati SBB me­rupakan aksi protes dan kekesalan mereka karena hingga memasuki 4 bu­lan terakhir ini, gaji belum ter­ba­yarkan. Maka dengan pemala­ngan ini agar pemkab segera mem­bayar.

“Kami akan menunggu sampai gaji kami dibayarkan hari ini juga, apabila belum dibayar, pintu pagar kantor bupati tidak akan dibuka,” tegasnya.

Ratusan tenaga honorer Satpol PP ini mengancam tidak akan membuka palang pintu tersebut, jika Pemkab SBB tidak membayarkan gaji mereka.

Mereka bahkan mengancam akan menginap di kantor tersebut, seba­gai bentuk aksi kekecewaan agar se­gera mendapatkan perhatian serius dari Penjabat Bupati SBB.

“Kami ratusan tenaga honorer anggota Satpol PP akan nongol di kantor menunggu realisasi janji ter­sebut. Karena kami dengar informasi akan bayar gaji,” paparnya.

Saat aksi palang sementara ber­langsung, salah satu perwakilan Pemkab bagian Litbang Khusus Investigasi Dinas Inspektor, Indra Maruapey menemui para Satpol PP dikawal anggota TNI untuk mene­nangkan mereka.

Dalam pembicaraan tersebut, Ma­ruapey mengatakan gaji tenaga honorer akan segera dibayarkan, tetapi dengan satu syarat menunggu hing­ga pukul 14.00 WIT karena semen­tara dalam proses.

Anehnya lagi, pada saat aksi berlangsung Pejabat Bupati SBB Andi Chandra As’aduddin dan semua kepala organisasi perangkat daerah tidak ada yang berani mene­mui para anggota Satpol PP.

Sebelumnya pada Senin (19/9) lalu ratusan honorer Satpol PP ini juga melakukan aksi palang kantor dan bahkan sempat beradu mulut de­ngan Penjabat Bupati SBB

Dibayarkan

Terpisah, Kasatpol PP Alberto Maulany juga membenarkan, saat ini pihaknya telah lakukan pembayaran gaji honorer Satpol PP selama tiga bulan, sejak bulan Juni, Juli dan Agus­tus.

Tak hanya soal gaji, lanjut Mau­lany, selesai pembayaran gaji  akan se­gera dilakukan rekrutmen buat ho­norer Satpol PP yang dirumahkan saat ini. Dengan rekrutmen ini Pejabat Bupati telah membentuk panitia untuk diseleksi kembali sesuai aturan.

RSUD Di Palang

Selain Kantor Bupati yang dipa­lang, 134 honorer tenaga kesehatan RSUD Piru juga memalang pintu masuk kantor mereka, dan mela­kukan demo di Kantor DPRD SBB.

Aksi ini dilakukan sekitar pukul 12.30 WIT hingga 13.25 WIT, Senin (2/10) karena belum menerima hak-hak selama 9 bulan, padahal mereka sudah menjalankan tugas dalam melayani pasien.

Aksi palang kantor ini dilakukan setelah ratusan tenaga nakes RSUD Piru ini melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Piru pada pukul 09.30 WIT dengan menggunakan mobil pick up, pengeras suara, kendaraan roda dua, dan beberapa pamflet.

Sayangnya aksi demo tersebut tidak ada satu anggota Komisi I pun di kantor dewan itu bahkan ketua DPRD juga tidak terlihat, hanya ter­lihat satu anggota dewan dan kantor wakil rakyat itu juga terlihat sepi.

Walau demikian, honorer nakes RSUD Piru tetap melakukan demon­strasi dan selanjutnya mereka me­nuju RSUD untuk melakukan pemalangan pintu masuk sehingga aktivitas RSUD terhenti.

Koordinator lapangan Daud Ha­lamuri dalam orasinya menyampai­kan, kedatangan mereka ke DPRD untuk menagih janji wakil rakyat ini, bahwa gaji dan insentif para nakes segera dibayarkan, tetapi hingga saat belum juga terealisasi.

“Kami minta gaji dan insentif segera dibayarkan, DPRD jangan hanya duduk diam saja perjuangkan hak kami sesuai apa yang telah di­jan­jikan, kami sudah bekerja tetapi hak kami belum dibayarkan,” tutur­nya.

Menurutnya, wakil rakyat jangan hanya janji palsu saja karena hasil nihil, sebagai Nakes RSUD Piru, mereka sudah resah sebab sampai hari ini belum juga ada titik terang. Hak Nakes selama 9 bulan terakhir ini belum ada tanda-tanda kapan dibayarkan, padahal mereka sudah menjalankan tugas dalam melayani pasien dengan baik.

Setelah berorasi selama satu jam, para nakes kemudian memaksa ma­suk ke ruang rapat tetapi tidak ada satupun anggota Komisi I, Ketua DPRD, dan wakil Ketua tidak berada ditempat.

Dengan tidak kehadirannya ang­gota DPRD tersebut para Nakes ke­mudian menuju RSUD dan melaku­kan pemalangan pintu masuk de­ngan palang kayu, dan spanduk.

Pemalangan pintu masuk RSUD ini karena kekecewaan mereka ke­pada pemerintah daerah dalam hal ini Penjabat Bupati Andi Chandra As’aduddin dan para anggota DPRD   karena apa yang mereka perjuangan selama ini belum terealisasi.

Sempat Lumpuh

Atas aksi demo dan pemalangan pin­tu masuk tersebut membuat akti­vitas di RSUD Piru lumpuh karena tidak ada pasien maupun pengun­jung tidak bisa masuk. Lumpuhnya aktivitas RSUD sudah terjadi bebe­rapa hari ini karena para Nakes su­dah melakukan mogok kerja hingga gaji dan insentif mereka dibayarkan.

Dengan adanya penjelasan dari pihak RSUD melalui bendahara bahwa, gaji mereka akan dibayarkan tetapi untuk 3 bulan saja, dan 6 bulan sisanya baru akan dibayarkan hi­ngga menunggu proses. Para Nakes ini pun tidak terima kalau gaji mereka hanya dibayarkan 3 bulan saja, me­reka meminta untuk segera diba­yarkan selama 9 bulan terakhir ini.

Untuk diketahui, aksi pemalangan pintu tidak terlalu lama hanya ber­jalan setengah jam saja, sekitar pukul 13,25 WIT Aparat Kepolisian Sab­hara Polres SBB dipimpin Kasat Sab­hara Ajun Brigadir Polisi Djafar Lessy memerintah anak buahnya untuk membuka blokiran secara paksa, karena mengganggu keter­tiban umum khususnya keluarga pasien yang hendak masuk.

Atas dibukanya palang tersebut oleh aparat kepolisian, para nakes pun bubur dan kembali ke rumahnya masing-masing, dan mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar apabila hak mereka belum terbayarkan dalam waktu dekat ini.

Janji Bayar

Kepala Keuangan Hendrik Man­da­ku kepada wartawan menjelaskan, gaji honorer Satpol PP dan nakes akan se­gera dibayarkan dalam waktu dekat ini.

“Iya jadi pak bupati dan kami telah melakukan koordinasi dengan BPK dan BPKP dan telah mendapatkan solusinya, hari ini untuk Satpol-PP telah dibayarkan,” jelasnya.

Tak hanya Satpol PP ucap Man­da­ku, untuk honorer Nakes pada RSUD Piru telah mendapatkan so­lusinya untuk dibayarkan juga. Saat ini telah dilakukan perbaikan admi­nistrasi sehingga tidak menyalahi aturan.

“Masalah gaji honorer tersebut sudah selesai, semua dapat solusi­nya, tapi tidak menabrak aturan, semua hak dapat dipenuhi tapi tidak nabrak aturan, hanya pihak RSUD harus melengkapi administrasi yang diperlukan,” tutur  Mandaku. (S-18)