AMBON, Siwalimanews – Sekretaris daerah Ka­bupaten Seram Bagian Timur, Jafar Kwairu­ma­ratu terancam dipanggil paksa oleh tim penyidik Kejati Maluku.

Ancaman ini dise­bab­kan karena JK sapaan akrab Sekda SBT ini telah dipanggil dua kali untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Be­lanja Langsung dan Tidak Langsung pada Setda Kabupaten SBT Tahun Anggaran 2021 namun mangkir.

Penegasan ini disam­­paikan Plt Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Aizit P Latuconsina kepada Siwalima saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (5/3).

“Setelah ditetapkan seba­gai tersangka, tim penyidik telah menjadwalkan pemang­gilan terhadap JK untuk dipe­riksa dalam status sebagai tersangka namun hingga kini tak tahu keberadaannya. Bahkan sudah dua kali di surati tapi tak pernah hadir, “ Ungkap Kasi Penkum.

Ditambahkan, usai dua kali surati tetapi tak digubris maka penyidik akan lakukan upaya paksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Ungkap Aliran Dana Sertifikasi Guru Malteng, Polisi Libatkan BPKP

“Sudah di surati tak hadir, bahkan sekarang juga tak tahu posisi yang bersangkutan ada dimana sehingga kita akan lakukan upaya hukum berdasarkan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Kejati Tetapkan Tersangka

Sekda Kabupaten SBT JK, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kejati Maluku dalam perkara Tipikor Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT tahun 2021.

Penetapan JK sebagai tersangka ini berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor : B-201/Q.1/Fd.2/02/2024 tanggal 29 Januari 2024.

“JK ditetapkan sebagai tersangka setelah Jaksa Penyidik menemukan bukti permulaan. Dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT Tahun 2021,” Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Aizit P. Latuconsina Kepada Siwalima melalui siaran persnya, Senin (5/2).

Setelah ditetapkan sebagai ter­sangka, lanjut JK, dalam waktu dekat tim penyidik Kejati Maluku akan memeriksanya sebagai tersangka.

“Setelah ditetapkan sebagai ter­sangka, maka pada tanggal 5 Fe­bruari 2024 jaksa penyidik telah mengirimkan surat panggilan ter­sangka kepada yang bersangkutan untuk diperiksa sebagai tersangka dalam waktu dekat ini”, Tandasnya

Untuk diketahui, tim penyidik Kejati Maluku membidik kasus ini berdasarkan temuan BPK RI tahun 2021 lalu.

BPK menemukan anggaran sebesar Rp2 miliar dari total Rp6 miliar tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh sejumlah pimpinan dan pihak terkait di ruang lingkup sekertariat daerah Kabupaten SBT.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik Kejati Maluku sudah melayangkan pang­gilan sebanyak tiga kali kepada JK, namun JK tidak memenuhi panggilan tersebut.

Setelah ditelusuri Siwalima, JK yaitu, Jafar Kwairumaratu.

Bendahara  Ditahan

Sebelumnya, Kejati Maluku me­nahan Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Seram Bagian Timur, Idris Lestaluhu.

IL ditahan atas dugaan korupsi Anggaran Belanja Langsung Setda SBT. Penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIT hingga sore hari.

“Untuk kasus dugaan korupsi anggaran belanja langsung dan tidak langsung di Setda SBT sudah kami tetapkan satu orang sebagai tersangka berinisial IL selaku bendahara pengeluaran,” ungkap Kasi Penyidikan Kejati Maluku, Y. E Oceng Almahdali

Nilai anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Setda SBT Tahun 2021 sebesar Rp28,8 miliar terdiri dari anggaran belanja pegawai Rp12,7 miliar serta belanja barang dan jasa Rp16,4 miliar.

Kata dia, berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Provinsi Maluku nilai kerugian yang dialami sebesar Rp2,5 miliar dan hingga kini belum ada pengembalian.

“Hari ini ada 2 saksi yang kami panggil, salah satunya Sekda tetapi tak hadir dengan alasan dinas,” akui Kasidik

Lebih lanjut kata Kasidik, untuk tersangka IL setelah diperiksa sebagai saksi, tim menghasilkan bukti yang cukup menaikan sta­tusnya menjadi tersangka.

“Bukti dengan jelas telah temukan berupa unsur kerugian negara sehingga kami sepakat menetapkan tersangka terhadap yang ber­sangkutan, “tandasnya

Ditambahkan, pihaknya akan mengkaji lagi terhadap bukti-bukti yang sudah ada.

“Kami akan kembangkan dan akan mengkaji lagi terhadap bukti bukti yang sudah ada, dalam kasus ini hingga dengan penetapan tersangka hampir 80 sampai 90 saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini, “cetusnya

Kasidik menambahkan, IL disangkakan dengan pasal berlapis yaitu Primair pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 ayat 1 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan subsider pasal 3 juncto pasal 18.

Usai ditetapkan tersangka, IL kemudian digiring ke Rutan Waiheru dan akan ditahan selama 20 hari sembari menunggu pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Ambon. (S-26)