AMBON, Siwalimanews – Guna memastikan warga di Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon menerima bantuan sosial pasca mewabahnya pandemi virus corona atau corona disease 19 (Covid-19), Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Penyebaran Covid-19 DPRD Kota Ambon melakukan hearing bersama perangkat desa, ketua-ketua RT dan saniri setempat, yang berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai II Kantor Negeri Passo, Rabu (10/6).

Rombongan Pansus dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latopono didampingi Zeth Pormes, Risna Risakotta dan sejumlah anggota DPRD Kota Ambon lainnya.

Mereka diterima Penjabat Negeri Passo J Lallo, Sekretaris Negeri Passo Mona Tomaluweng, Ketua Saniri Negeri Felix Tuhilatu bersama perangkat Saniri, Ketua-Ketua RT/RW se-Negeri Passo serta Gugus Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19 Negeri Passo.

Dalam kesempatan tersebut, Latupono mengatakan, tujuan dilakukan tinjauan sekaligus hearing bersama perangkat negeri guna memastikan jumlah penerima bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah maupun terkait dengan penanganan penyebaran Covid-19 di Negeri Passo.

“Banyak laporan yang kita terima dari masyarakat terkait dengan bansos berupa BST maupun BLT yang tidak merata, sehingga kedatangan kami kesini untuk memastikan kondisi masyarakat di Negeri Passo terkait dengan penerimaan bansos tersebut,” ungkap Latupono.

Baca Juga: Polresta Diminta Tertibkan Balap Liar

Ia menegaskan, semestinya pemberian bansos di masa pandemi Covid-19 ini harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar merasakan dampaknya karena APBD maupun APBN merupakan dana dari rakyat yang harus diperuntukan untuk rakyat.

“Kalau saya jadi walikota, tidak perlu dilakukan PKM. Apalagi penerapan ganjil genap untuk angkot. Belum lagi menutup pasar pukul 16.00 WIT, apakah itu corona juga mati. Pemerintah harus pastikan dulu, warganya memperoleh bansos barulah dilakukan PKM dan sebagainya,” tegasnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan, soal penanganan penyebaran Covid-19 di Negeri Passo.

Sementara itu, Sekretaris Negeri Passo, Mona Tomaluweng mengatakan, saat terjadinya Covid-19, belum ada anggaran yang dialokasikan ke Peme­-rintah Negeri Passo karena belum dite­-tapkannya APBDes sehingga pemerintah Negeri Passo melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengadaan tong tempat cuci tangan untuk dibagikan kepada seluruh RT.

“Walaupun belum ada anggaran, namun kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan pengadaan tong tempat cuci tangan untuk dibagikan kepada seluruh RT,” ujarnya.

Selain itu, Penjabat Negeri Passo, J Lallo mengatakan, banyak masukan yang telah disampaikan baik dari perangkat desa, ketua-ketua RT/RW maupun saniri  kepada Pansus untuk kemudian dapat ditindaklanjuti.

Lallo juga merincikan jumlah kepala keluarga (KK) di Negeri Passo yang telah dan akan menerima bansos pasca terjadinya covid-19 ini baik berupa BST maupun BLT.

“Untuk penerima BST tahap I sebanyak 700 KK dan tahap II sebanyak 340 jadi totalnya sebanyak 1.040 dan yang sudah tersalur sebanyak 805 KK. Sementara sebanyak 34 KK tidak tersalur karena tidak berada ditempat dan 201 KK yang merupakan data eror karena ada dobol penerima baik di PKH maupun BPNT atau juga dobol penerima dalam satu KK,” terangnya.

Selanjutnya, kata Lallo, untuk penerimaan BLT sesuai dengan aturan 35 persen digunakan dari dana desa (DD) dimana DD Negeri Passo tahun 2020 sebesar Rp 1.398.000.000 sehingga dari 35 persen itu maka akan terpakai sebesar Rp 498 juta untuk menangani 272 KK.

“Sampai saat ini dari 272 KK ini, yang telah tercetak di BNI Unit Kas Pembantu Passo sebanyak 244 buku rekening dan sisanya sementara berproses dan kita juga telah mendapatkan konfirmasi terakhir sesuai dengan vidio confrence dimungkinkan untuk terjadi penambahan menjadi 60 persen untuk alokasi BLT dari DD. Jadi kita menambah 25 persen sehingga bertambah lagi 193 KK, sehingga total bantuan BLT yang dialokasikan sebesar Rp 838 juta untuk membantu 465 KK,” jelasnya.

Selain itu, tambah Lallo, untuk penerima BPNT di Negeri Passo sebanyak 564 KK dan PKH sebanyak 392 KK kemudian ada tambahan penerima BPNT tahun 2020 sebanyak 71 KK yang juga telah mencetak buku rekening di BRI.

Lallo juga berharap agar DPRD Kota Ambon dapat memperjuangkan hak-hak masyarakat di Negeri Passo karena dalam waktu dekat akan dilakukan pemindahan PKL dari Pasar Mardika sebanyak 900 lebih pedagang di Pasar Transit Passo.

“Diharapkan dengan berpindahnya pedagang di Transit Passo maka akan membantu kebutuhan masyarakat di Negeri Passo dan sekitarnya tetapi juga yang menjadi perhatian khusus adalah masalah sampah, kenyamanan dan ketertiban pasca pemindahan peda­-gang nantinya,” pintanya. (S-16)