AMBON, Siwalimanews – Sikap DPRD Provinsi Maluku, khusunya Fraksi PKS dan Gerindra harus serius untuk mempertanyakan persoalan pengadaan mobil dinas yang diduga mobil bekas atau seken kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Akademisi Fisip Unpatti Victor Ruhunlela mengatakan, sikap Fraksi PKS dan anggota fraksi Gerindra merupakan langkah tegas, guna mempertanyakan persoalan yang sedang menjadi polemik ditengah masyarakat.

“Itu sikap tegas dan tidak bisa mengharapakan fraksi lain,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD harus memperhitungkan penderitaan rakyat Maluku yang masih dikategorikan miskin, sebab begitu lucu, ketika Maluku dikatakan miskin, tetapi pimpinan daerah menggunakan mobil mewah, apalagi menyalahi aturan.

Kendati mengapresiasi sikap PKS dan Gerindra, Ruhunela justru mengingatkan kedua fraksi ini untuk tetap serius dalam mempertanyakan persoalan pengadaan mobil dinas kepada pemerintah daerah.

Baca Juga: Pemkot Harus Konsisten Atasi Kerusakan Traffic Light

“DPRD harus serius pertanyakan, jangan cuma dibibir tetapi lain yang dilakukan,” ujarnya.

Ia menegaskan, masyarakat saat ini sementara menunggu ketegasan dan keseriusan DPRD terhadap persoalan ini.

Hal senada juga disampaikan akademisi Fisip UKIM Ongky Samson, bahwa persoalan pengadaan mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur telah menjadi konsumsi publik, sehingga DPRD harus serius mempertanyakan hal dimaksud.

“DPRD harus serius, kalau sudah janji mau pertanyaan jangans ampai tidak dilakukan,” tegas Samson.

Menurutnya, saat ini masyarakat sedang menunggu ketegasan dari DPRD, sebab jangan sampai publik menilai DPRD hanya berbicara tetapi tidak ada tindakan konkrit.

“Jangan sampai hanya ngomong saja, tapi tidak melakukan secara tuntas, nanti masyarakat katakan hanya basah basih saja,” cetusnya.

Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara RI, Minggus Talabessy juga mendukung penuh sikap DPRD untuk mempertanyakan persoalan pengadaan mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur.

“DPRD harus pertanyakan itu, kalau bisa semua anggota, karena ini bagian dari tanggung jawab moral,” ujarnya.

Talabessy mengingatkan pihak DPRD, untuk serius mempertanyakan pengadaan mobil dinas yang diduga merugikan keuangan daerah, sebab jika DPRD tidak serius, maka masyarakat akan menilai DPRD hanya berbicara tertapi tidak melakukan apa-apa.

“Harus serius dalam  menjalankan tanggung jawab pengawasan, jangan sampai masyarakat mempertanyakan sikap DPRD,” tegasnya. (S-50)