AMBON, Siwalimanews – DPRD menuding Dinas Pendidikan Kota Ambon tidak transparan soal jumlah kuota tenaga honorer yang ada saat ini.

Hal ini kemudian membuat banyak kouta formasi untuk tes masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja atau PPPK tidak bisa terisi.

“Sangat disayangkan dari 597 kuota PPPK khusus guru hingga penutupan pendaftaran 11 Oktober kemarin, tidak terisi,” kesal Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Christianto Laturiuw kepada wartawan, di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (16/10).

Menurutnya pemberian kuota PPPK ke daerah itu, justru tidak menuntaskan porsi tenaga honorer di Ambon.

“Dinas Pendidikan harus menyampaikan data honorer Kota Ambon untuk masing-masing bidang, supaya ketika kuota diberikan, bisa dilihat sekaligus dapat dilakukan evaluasi apakah kuota yang diberikan bisa menjawab kondisi honorer Kota Ambon atau tidak,” ujar Laturiuw.

Ia mengaku penetapan kuota dan formasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak berdasar pada jumlah tenaga honorer yang ada di Kota Ambon.

Ia mencontohkan untuk guru TIK yang formasinya 77, tapi mendatar 120 orang. Guru seni budaya, yang kuotanya sebanyak 36 namun yang  mendafar hanya 9 orang.

“Bagaimana dengan kuota sisa 262 yang belum terisi itu,” tanya Laturiuw.

Ia mengaku dari formasi 597 itu, yang mendaftar hanya 311 formasi dan masih terbuka 262 formasi.

“Yang harus ditelusuri 262 itu kenapa sampai 12 Oktober itu belum terisi. Apakah karena kita tidak memiliki honorer dibidang itu atau justru soal penetapan alokasi formasi 597 pada masing-masing bidang itu, justru tidak menjawab kondisi honorer di Ambon,” ujarnya.

Untuk itu harus dijelaskan oleh Dinas Pendidikan dan BKD sebagai bahan evaluasi kedepan.(S-25)