AMBON, Siwalimanews – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin mempertanyakan alasan Nasarud­din masih di­pertahankan Gubernur Maluku sebagai Direktur RS Hau­lussy.

Padahal, sejak dilantik guber­nur dan memimpin rumah sakit plat merah tersebut hi­ngga saat ini, terjadi persolaan yang belum mampu dituntas­kan oleh Nasaruddin ter­masuk pembayaran insentif Covid-19 bagi 1.032 tenaga kesehatan.

“Kalau saya diganti saja karena lemah dari sisi kebi­jakan manaje­men sangat le­mah apalagi dia bukan tipikal pemimpin yang suka terhadap resiko, karena sering meng­hindar dari resiko,” tegas Rovik kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Selasa (4/4).

Menurutnya, Nasaruddin tidak da­pat memimpin sebuah institusi be­sar seperti RS  Haulussy yang ma­na ter­dapat sebuah visi besar saat Pemerintah Provinsi Maluku mem­bentuk rumah sakit tersebut sebagai pusat rujukan masyarakat Maluku.

Nasaruddin kata Rovik, harus mencatat bahwa salah satu visi dan misi Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno adalah, menjadi­kan RS Haulussy sebagai RS ber­taraf internasional.

Baca Juga: Puluhan Pejabat Pemprov Maluku Bergeser Posisi

Tetapi jika seorang Direktur RS Haulussy memiliki model kepe­mim­pinan seperti ini maka, akan sangat sulit sebab masalah yang kecil seperti pembagian insentif tenaga kesehatan saja tidak berani bagaimana mungkin berani me­ngembangkan RS menjadi RS bertaraf internasional.

“Kalau direktur model seperti itu urusan bagi jasa saja takut ba­gaimana berani mengembangkan RS menjadi taraf Internasional, dan saya pastikan dia tidak mampu untuk membawa RS lebih maju. Ada banyak anak negeri yang memiliki pengalaman, kemauan dan cita-cita yang sama menjadi­kan RS sebagai rumah sakit terbaik di Maluku,” ujar Rovik.

Lanjutnya, saat ini di Maluku sudah ada RS Siloam dan RSUP Dr Leimena yang memiliki pela­yanan ter­baik dengan suasana yang nya­man, berbeda dengan RS Haulussy yang jauh dari kenya­manan padahal letak RS Haulussy sangat strategis berada di pusat Kota Ambon.

“Situasi RS Haulussy tidak seperti itu masih lebih baik situasi di RST, Alfatah dan Sumber Hidup, padahal ada dalam pusat Kota Ambon,” bebernya.

Politisi PPP Maluku ini me­nambahkan, persoalan yang me­ngrorong RS hari ini juga dise­babkan telah hilangnya keperca­yaan antara pemimpin dan bawa­han artinya, pegawai RS sudah kehilangan pemimpinnya sehing­ga jangan salahkan jika tenaga kese­hatan  mencari tempat men­curahkan kegagalan. “Tidak boleh disalahkan bukan diancam dipindahkan ketiak ke DPRD. Ini perilaku yang tidak pantas,” tungkasnya.

Janji Awasi

Komisi IV DPRD Provinsi Maluku memastikan, terus mengawal ketat realisasi pembayaran insentif bagi 1.032 tenaga kesehatan yang melayani pasien Covid-19 di RS Haulussy, Ambon.

Salah satu langkah nyata yang akan dilakukan Komisi IV yakni melakukan on the spot ke RS Hau­lussy untuk melakukan pengawa­san terhadap realisasi program yang dibiayai dengan APBD mau­pun APBN, termasuk mengecek langsung progres pembayaran insentif tenaga kesehatan.

“Besok Komisi IV akan melaku­kan kunjungan pengawasan ke RS Haulussy untuk melihat program APBD dan APBN disana, termasuk kita akan melakukan pengawasan terhadap pembayaran jasa Covid-19,” ungkap Rovik.

Rovik menegaskan, secara pri­badi seluruh pimpinan dan ang­gota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku sudah merasa sangat tidak nyaman dengan sikap manajemen RS berplat merah itu, Pasalnya manajemen RS tidak konsisten dengan setiap kesepakatan yang dilakukan bersama.

“Di DPRD bicaranya lain sampai di RS lain lagi kebijakannya mulai alasan nomor rekening, juknis, ins­pektorat, BPK termasuk alasan PPK yang mundur. Jadi besok kita akan pastikan semuanya,” tegas Rovik.

Salah satu langkah yang akan dilakukan komisi, kata Rovik yakni, memanggil tim juknis untuk melihat seberapa jauh realisasi instruksi Inspektorat Maluku sebab yang diperlukan hanyalah sosialisasi yang dibuktikan dengan tanda tangan sesuai arahan Inspektorat.

Menurutnya, semua persoalan yang terjadi di RS Haulussy me­nunjukkan kepemimpinan Nasa­ru­ddin sebagai Direktur Rumah Sakit milik pemerintah Provinsi Maluku ini sangat lemah, sebab re­ko­mendasi yang diterbitkan Ins­pektorat Maluku tidak ada masalah. “Jadi besok (hari ini-red) kita akan memastikan semua proses pembayaran insen­tif tenaga kesehatan di RS berjalan sesuai dengan kesepakatan sebe­lum lebaran, sudah dibayar­kan,”  tegas Rovik. (S-20)